1Indeks Penilaian Internal -Penilaian internal Penilaian internal tersusun atas tujuh dimensi, yaitu transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi antikorupsi di setiap instansi.KPKTahunanFloatJenis kelamin, usia, pendidikan, jabatan.Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa nilai indeks penilaian internal di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Inspektorat Daerah 2Indeks Penilaian EksternalPenilaian eksternalPenilaian eksternal tersusun atas 3 (tiga) indikator yaitu transparansi dan keadilan layanan, upaya pencegahan korupsi, integritas pegawai.KPKTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa nilai indeks penilaian eksternal di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Inspektorat Daerah 3Indeks Penilaian Ekspert/AhliPenilaian ekspert/ahliPenilaian ekspert/ahli tersusun atas 12 variabel, yang meliputi transparansi, mengedepankan kepentingan umum, taat pada prosedur yang berlaku, pemberian perlakuan khusus, penyalahgunaan wewenang, keberadaan suap, dan sebagainyaKPKTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa nilai indeks penilaian ekspert/ahli di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Inspektorat Daerah 4Realisasi Pengawasan -Realisasi Pengawasan Wilayah 1Realisasi pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat DaerahLaporan Hasil Pengawasan, Renstra, RenjaTahunanIntegerWilayahIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pengawasan wilayah 1 yang terealisasi di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Inspektorat Daerah 5Pengawasan pada PKPT-Pengawasan pada PKPTPengawasan yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan, Renstra RenjaTahunanIntegerWilayahIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pengawasan yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Inspektorat Daerah 6Level Maturitas SPIP-Maturitas SPIP ( maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi)"Level maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) merupakan tingkatan yang menunjukkan sejauh mana sistem pengendalian internal telah diimplementasikan dan diintegrasikan dalam organisasi pemerintah. Level maturitas ini mencerminkan perkembangan dan efektivitas dari penerapan pengendalian internal, mulai dari yang paling dasar hingga yang paling optimal. Level ini diklasifikasikan menjad: Rintisan = 1 ≤ Skor < 2 Berkembang = 2 ≤ Skor < 3 Terdefinisi = 3 ≤ Skor < 4 Terkelola dan Terstruktur = 4 ≤ Skor < 4,5 Optimum = ≥ 4,5" Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021 , IKUTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa level maturitas SPIP di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Inspektorat Daerah 7Level Kapabilitas APIP-Kapabilitas APIPLevel Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merujuk pada tingkat kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh APIP dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan dan audit internal di lingkungan pemerintahan. Tingkatan ini mengukur seberapa efektif dan efisien APIP dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta seberapa baik mereka mematuhi standar dan praktik terbaik dalam pengawasan intern. Interval skor tingkat kapabilitas APIP adalah sebagai berikut : Level 1 (Initial) Level 2 (Infrastructure) Level 3 (Integrated) Level 4 (Managed) Level 5 (Optimizing) Peraturan BPKP No 8 Tahun 2021, IKU, Renstra, RenjaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa level kapabilitas APIP di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Inspektorat Daerah 8Unsur Persyaratan Pelayanan Unsur Persyaratan Pelayanan Unsur Persyaratan Pelayanan merujuk pada kelengkapan dan kejelasan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan PublikTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur persyaratan pelayanan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Sekretariat DPRD 9Unsur Prosedur PelayananUnsur Prosedur PelayananUnsur Prosedur Pelayanan merujuk pada kesesuaian antara prosedur yang dilaksanakan dengan standar yang telah ditetapkan serta kemudahan prosedur yang harus ditempuh oleh masyarakatPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan PublikTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur prosedur pelayanan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Sekretariat DPRD 10Unsur Waktu PelayananUnsur Waktu PelayananUnsur Waktu Pelayanan merujuk pada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses pelayanan serta kecepatan dalam merespons permintaan masyarakat.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan PublikTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur waktu pelayanan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Sekretariat DPRD 11Unsur Biaya/TarifUnsur Biaya/TarifUnsur Biaya/Tarif merujuk pada biaya yang dikenakan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta transparansi biaya pelayanan.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan PublikTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur biaya/tarif di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Sekretariat DPRD 12Unsur Produk PelayananUnsur Produk PelayananUnsur Produk Pelayanan merujuk pada kualitas hasil pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakatPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan PublikTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur persyaratan pelayanan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Sekretariat DPRD 13Unsur Kompetensi PelaksanaUnsur Kompetensi PelaksanaUnsur Kompetensi Pelaksana merujuk pada kemampuan dan keahlian petugas dalam memberikan pelayanan serta pengetahuan dan keterampilan petugas yang melayaniPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan PublikTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur kompetensi pelaksana di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Sekretariat DPRD 14Unsur Perilaku PelaksanaUnsur Perilaku PelaksanaUnsur Perilaku Pelaksana merujuk pada keramahan, kesopanan, dan sikap petugas dalam melayani masyarakat serta sikap empati dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakatPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan PublikTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur perilaku pelaksana di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Sekretariat DPRD 15Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan MasukanUnsur Penanganan Pengaduan, Saran dan MasukanUnsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan merujuk pada kemampuan sebuah instansi atau lembaga publik menangani keluhan, saran, dan masukan dari masyarakat.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan PublikTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Sekretariat DPRD 16Unsur Sarana dan PrasaranaUnsur Sarana dan PrasaranaUnsur Sarana dan Prasarana merujuk pada fasilitas fisik dan dukungan infrastruktur yang disediakan oleh instansi atau lembaga publik untuk mendukung pelayanan kepada masyarakatPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan PublikTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur sarana dan prasarana di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Sekretariat DPRD 17Dukungan fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap Tugas Pokok Fungsi dalam pembentukan perda yang dilakukan-Pelayanan, Fasilitasi Pembentukan PerdaDukungan fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap Tugas Pokok Fungsi dalam pembentukan perda yang dilakukan selama periode waktu tertentuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah dukungan fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap Tugas Pokok Fungsi dalam pembentukan perda yang dilakukan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Sekretariat DPRD 18Dukungan Sekretariat DPRD terhadap fasilitasi pembentukan Perda yang direncanakanPelayanan, Fasilitasi Pembentukan PerdaDukungan Sekretariat DPRD terhadap fasilitasi pembentukan Perda yang direncanakan selama periode waktu tertentuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah dukungan Sekretariat DPRD terhadap fasilitasi pembentukan Perda yang direncanakan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Sekretariat DPRD 19Dukungan fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap Tugas Pokok Fungsi dalam hal fasilitasi penganggaran yang dilakukan-Pelayanan, Fasilitasi PenganggaranDukungan fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap Tugas Pokok Fungsi dalam hal fasilitasi penganggaran yang dilakukan selama periode waktu tertentuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah dukungan fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap Tugas Pokok Fungsi dalam hal fasilitasi penganggaran yang dilakukan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Sekretariat DPRD 20Dukungan Sekretariat DPRD terhadap fasilitasi penganggaran yang direncanakanDukungan fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap Tugas Pokok Fungsi dalam hal fasilitasi penganggaran yang dilakukan selama periode waktu tertentuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah dukungan Sekretariat DPRD terhadap fasilitasi penganggaran yang direncanakan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Sekretariat DPRD 21Dukungan fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap Tugas Pokok Fungsi dalam hal fasilitasi pengawasan yang dilakukan-Pelayanan, Fasilitasi PengawasanDukungan fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap Tugas Pokok Fungsi dalam hal fasilitasi pengawasan yang dilakukan selama periode waktu tertentuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah dukungan fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap Tugas Pokok Fungsi dalam hal fasilitasi pengawasan yang dilakukan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Sekretariat DPRD 22Dukungan Sekretariat DPRD terhadap fasilitasi pengawasan yang direncanakanDukungan Sekretariat DPRD terhadap fasilitasi pengawasan yang direncanakan selama periode waktu tertentuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah dukungan Sekretariat DPRD terhadap fasilitasi pengawasan yang direncanakan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Sekretariat DPRD 23Anggota DPRDAnggota DPRDAnggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan tertentuUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah anggota DPRD tahun n di Kabupaten Klaten ?1Sekretariat DPRD 24Anggota FraksiAnggota FraksiAnggota fraksi adalah anggota dari partai politik yang tergabung dalam kelompok tertentu di lembaga legislatif seperti DPRD atau DPDSekretariat DPRDTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah anggota fraksi tahun n di Kabupaten Klaten ?1Sekretariat DPRD 25Produk hukum (SK, Perbup, Perda (rancangan) Produk Hukum Produk hukum mencakup segala bentuk peraturan yang telah diberlakukan dan memiliki kekuatan mengikat bagi pihak yang terkaitRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlahproduk hukum (SK, Perbup, Perda (rancangan) di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Bagian Hukum Sekretariat daerah 26Produk hukum yang ditargetkan setiap tahunnyaProduk Hukum Produk hukum yang ditargetkan setiap tahunnya adalah segala bentuk peraturan yang telah diberlakukan dan memiliki kekuatan mengikat bagi pihak yang terkait yang direncanakan dan diharapkan untuk disahkan atau diundangkan oleh lembaga pembuat hukumRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah produk hukum yang ditargetkan setiap tahunnya di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Bagian Hukum Sekretariat daerah 27Pendampingan bantuan hukum bagi perangkat daerah yang diselesaikan Kasus HukumPendampingan bantuan hukum bagi perangkat daerah yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum .Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan HukumTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pendampingan bantuan hukum bagi perangkat daerah yang diselesaikan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Bagian Hukum Sekretariat daerah 28Target perkara yang ditangani setiap tahunKasus HukumTarget perkara yang diharapkan dapat diselesaikan oleh lembaga pembuat hukumRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah target perkara yang ditangani setiap tahun di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Bagian Hukum Sekretariat daerah 29Fasilitasi kesejahteraan rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan Fasilitasi kesejahteraan rakyat Upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta pihak-pihak terkait, untuk menyediakan berbagai bentuk bantuan, sarana, prasarana, dan layanan yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah fasilitasi kesejahteraan rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah 30Fasilitasi kesejahteraan rakyat yang terlaksana dalam 1 (satu) tahunFasilitasi kesejahteraan rakyat Upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta pihak-pihak terkait, untuk menyediakan berbagai bentuk bantuan, sarana, prasarana, dan layanan yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang terlaksana dalam 1 (satu) tahunRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah fasilitasi kesejahteraan rakyat yang terlaksana dalam 1 (satu) tahun di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah 31Paket tender dan seleksi yang dilaksanakan menggunakan e-procurement Paket tender dan seleksi yang dilaksanakan menggunakan e-procurementPaket tender dan seleksi yang proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementrian KeuanganTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah paket tender dan seleksi yang dilaksanakan menggunakan e-procurement di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat daerah 32Paket tender dan seleksi di Rencana Umum Pengadaan Paket tender dan seleksi di Rencana Umum Pengadaan Paket tender dan seleksi di Rencana Umum Pengadaan (RUP). Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah rencana yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari APBN/APBD dari rencana Anggaran Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/PD secara pembiayaan bersama (co-financing)Kementrian KeuanganTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah paket tender dan seleksi di Rencana Umum Pengadaan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat daerah 33Setoran laba BUMD kepada pemerintahBUMDSetoran laba BUMD kepada Pemerintah daerah. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh DaerahLaporan Keuangan BUMD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014TahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah setoran BUMD kepada pemerintah di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Bagian Perekonomian Sekretariat daerah 34Rekomendasi tim pengendalian dan distribusi perekonomian yang ditindaklanjuti Tim Pengendali Inflasi DaerahRekomendasi tim pengendalian dan distribusi perekonomian yang ditindaklanjuti RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah rekomendasi tim pengendalian dan distribusi perekonomian yang ditindaklanjuti di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Bagian Perekonomian Sekretariat daerah 35Rekomendasi tim pengendalian dan distribusi perekonomian secara keseluruhanTim Pengendali Inflasi DaerahRekomendasi tim pengendalian dan distribusi perekonomian secara keseluruhanRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah rekomendasi tim pengendalian dan distribusi perekonomian secara keseluruhan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Bagian Perekonomian Sekretariat daerah 36Usaha mikro yang mendapatkan akses keuangan Akses keuanganUsaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha MikroAplikasi SIKP, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan MenengahTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah usaha mikro yang mendapatkan akses keuangan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Bagian Perekonomian Sekretariat daerah 37Fasilitasi kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kebijakan Sumber Daya Alam Upaya atau strategi yang disusun oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memudahkan proses implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya alamRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah fasilitasi kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuandi Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Bagian Perekonomian Sekretariat daerah 38Rencana fasilitasi kebijakan Sumber Daya Alam Kebijakan Sumber Daya Alam Rencana fasilitasi kebijakan Sumber Daya Alam RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah rencana fasilitasi kebijakan Sumber Daya Alam di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Bagian Perekonomian Sekretariat daerah 39Bank Umum PemerintahBankBank umum pemerintah adalah bank yang dimiliki oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bank-bank ini beroperasi untuk melayani masyarakat dengan menyediakan berbagai layanan perbankan dan keuangan, seperti tabungan, pinjaman, dan jasa keuangan lainnyaUndang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang PerbankanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah bank umum milik pemerintah tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Bagian Perekonomian Sekretariat daerah 40Bank Pembangunan DaerahBankBank Pembangunan Daerah, adalah bank yang pendiriannya berdasarkan peraturan daerah provinsi dan sebagian besar sahamnya di miliki oleh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten, di wilayah yang bersangkutanm, dan modalnya merupakan harta kekeayaan pemerintah daerah yang dipisahkanUndang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang PerbankanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah bank pembangunan daerah tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Bagian Perekonomian Sekretariat daerah 41Bank Swasta NasionalBankMerupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta, serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk swasta pulaUndang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang PerbankanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah bank swasta nasional tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Bagian Perekonomian Sekretariat daerah 42Bank Asing dan CampuranBankBank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negri, baik milik swasta asing atau milik pemerintah asing. Kepemilikanya dimilik oleh pihak asingUndang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang PerbankanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah bank asing dan campuran tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Bagian Perekonomian Sekretariat daerah 43Bank Perkreditan RakyatBankBank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaranUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998TahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah bank perkreditan rakyat tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Bagian Perekonomian Sekretariat daerah 44Kegiatan pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sesuai SOP Pelayanan, Protokol dan Komunikasi Pimpinan Banyaknya kegiatan pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sesuai SOPRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kegiatan pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sesuai SOP di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat daerah 45Kegiatan pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah Pelayanan, Protokol dan Komunikasi Pimpinan Banyaknya kegiatan pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kegiatan pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat daerah 46Realisasi fisik sub kegiatan pelaksanaan pembangunan perangkat daerah-Realisasi fisikBesarnya realisasi fisik sub kegiatan pelaksanaan pembangunan perangkat daerahRenstra, RenjaTahunanFloat-Isian harus terisiBerapa presentase realisasi fisik sub kegiatan pelaksanaan pembangunan perangkat daerah di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat daerah 47Target fisik sub kegiatan pelaksanaan pembangunan perangkat daerah-Target fisikBesarnya target fisik sub kegiatan pelaksanaan pembangunan perangkat daerahRenstra, RenjaTahunanFloat-Isian harus terisiBerapa presentase realisasi fisik sub kegiatan pelaksanaan pembangunan perangkat daerah di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat daerah 48Unsur Persyaratan Pelayanan Unsur Persyaratan Pelayanan Unsur Persyaratan Pelayanan merujuk pada kelengkapan dan kejelasan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan PublikTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur persyaratan pelayanan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat daerah 49Unsur Prosedur PelayananUnsur Prosedur PelayananUnsur Prosedur Pelayanan merujuk pada kesesuaian antara prosedur yang dilaksanakan dengan standar yang telah ditetapkan serta kemudahan prosedur yang harus ditempuh oleh masyarakatPeraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan PublikTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur prosedur pelayanan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Organisasi Sekretariat daerah 50Unsur Waktu PelayananUnsur Waktu PelayananUnsur Waktu Pelayanan merujuk pada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses pelayanan serta kecepatan dalam merespons permintaan masyarakat.Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan PublikTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur waktu pelayanan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Organisasi Sekretariat daerah 51Unsur Biaya/TarifUnsur Biaya/TarifUnsur Biaya/Tarif merujuk pada biaya yang dikenakan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta transparansi biaya pelayanan.Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan PublikTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur biaya/tarif di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Organisasi Sekretariat daerah 52Unsur Produk PelayananUnsur Produk PelayananUnsur Produk Pelayanan merujuk pada kualitas hasil pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakatPeraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan PublikTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur persyaratan pelayanan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Organisasi Sekretariat daerah 53Unsur Kompetensi PelaksanaUnsur Kompetensi PelaksanaUnsur Kompetensi Pelaksana merujuk pada kemampuan dan keahlian petugas dalam memberikan pelayanan serta pengetahuan dan keterampilan petugas yang melayaniPeraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan PublikTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur kompetensi pelaksana di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Organisasi Sekretariat daerah 54Unsur Perilaku PelaksanaUnsur Perilaku PelaksanaUnsur Perilaku Pelaksana merujuk pada keramahan, kesopanan, dan sikap petugas dalam melayani masyarakat serta sikap empati dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakatPeraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan PublikTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur perilaku pelaksana di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Organisasi Sekretariat daerah 55Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan MasukanUnsur Penanganan Pengaduan, Saran dan MasukanUnsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan merujuk pada kemampuan sebuah instansi atau lembaga publik menangani keluhan, saran, dan masukan dari masyarakat.Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan PublikTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Organisasi Sekretariat daerah 56Unsur Sarana dan PrasaranaUnsur Sarana dan PrasaranaUnsur Sarana dan Prasarana merujuk pada fasilitas fisik dan dukungan infrastruktur yang disediakan oleh instansi atau lembaga publik untuk mendukung pelayanan kepada masyarakatPeraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan PublikTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur sarana dan prasarana di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Organisasi Sekretariat daerah 57Komponen PengungkitKomponen PengungkitKomponen pengungkit terdiri dari manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan , penataan dan penguatan organisasi , penataan tata laksana , penataan sistem manajemen SDM , penguatan akuntabilitas , penguatan pengawasan , peningkatan kualitas pelayanan publikPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi BirokrasiTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai komponen pengungkit di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Organisasi Sekretariat daerah 58Komponen HasilKomponen HasilKomponen hasil terdiri dari nilai akuntabilitas kinerja, survei internal integritas organisasi , survei eksternal persepsi korupsi , opini BPK, survei eksternal pelayanan publikPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi BirokrasiTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai komponen hasil di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Organisasi Sekretariat daerah 59Perencanaan KinerjaPerencanaan KinerjaMenilai kualitas dokumen perencanaan kinerja, seperti Renstra (Rencana Strategis) dan Renja (Rencana Kerja)RenstraTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai komponen Perencanaan Kinerja di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Organisasi Sekretariat daerah 60Pengukuran KinerjaPengukuran KinerjaMenilai sistem dan proses pengukuran kinerja, termasuk indikator kinerja utama (IKU) dan laporan kinerja.RenstraTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai komponen Pengukuran Kinerja di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Organisasi Sekretariat daerah 61Pelaporan KinerjaPelaporan KinerjaMenilai kualitas laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP)RenstraTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai komponen Pelaporan Kinerja di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Organisasi Sekretariat daerah 62Evaluasi Akuntabilitas Kinerja InternalEvaluasi Akuntabilitas Kinerja InternalMenilai sejauh mana akuntabilitas kinerja telah diterapkan secara internalRenstraTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Organisasi Sekretariat daerah 63Dokumen pendukung pencapaian SAKIP aspek pelaporan yang tersusunDokumen pendukung pencapaian SAKIP aspek pelaporan yang tersusunBanyaknya dokumen pendukung pencapaian SAKIP aspek pelaporan yang tersusunRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah dokumen pendukung pencapaian SAKIP aspek pelaporan yang tersusun di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Organisasi Sekretariat daerah 64Target dokumen pendukung pencapaian SAKIP aspek pelaporan yang tersusunTarget dokumen pendukung pencapaian SAKIP aspek pelaporan yang tersusunBanyaknya target dokumen pendukung pencapaian SAKIP aspek pelaporan yang tersusunRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah target dokumen pendukung pencapaian SAKIP aspek pelaporan yang tersusun di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Organisasi Sekretariat daerah 65Perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasiEvaluasi KelembagaanBanyaknya perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasiRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Organisasi Sekretariat daerah 66Target evaluasi kelembagaan perangkat daerahEvaluasi KelembagaanBanyaknya target evaluasi kelembagaan perangkat daerahRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlahtarget evaluasi kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Organisasi Sekretariat daerah 67OPD yang mematuhi standart pelayanan publikKepatuhan OPDBanyaknya OPD di suatu wilayah yang mematuhi standart pelayanan publikRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah OPD yang mematuhi standart pelayanan publik di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Organisasi Sekretariat daerah 68Fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksanaPenataan administrasi pemerintahanFasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana dalam satu periodeRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Pemerintahan Sekretariat daerah 69Target fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasamaPenataan administrasi pemerintahanFasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang ditargetkan dalam satu periodeRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah target fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Pemerintahan Sekretariat daerah 70Kecamatan mencapai kategori WASANAKecamatan WASANAWasana menjadi Predikat yang diberikan kepada kecamatan yang mencapai kinerja yang baik dalam evaluasi tahunannya Sekretariat DaerahTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlahkecamatan mencapai kategori WASANA di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Pemerintahan Sekretariat daerah 71KecamatanKecamatanKecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang KecamatanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kecamatan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Pemerintahan Sekretariat daerah 72Nilai EPPDFasilitasi Pelaksanaan Otonomi daerahNilai EPPDEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa nilai EPPD tahun n di Kabupaten Klaten ?1Bagian Pemerintahan Sekretariat daerah 73Layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOPAdministrasiLayanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP selama periode waktu tertentuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Hukum Sekretariat daerah 74Layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda secara keseluruhanAdministrasiLayanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda secara keseluruhan selama periode waktu tertentuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda secara keseluruhan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Umum Sekretariat daerah 75Layanan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terlaksana dengan baikPelayanan Kepala dan Wakil Kepala DaerahLayanan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dapat terlaksana dengan baik selama periode waktu tertentuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah layanan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terlaksana dengan baik di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Umum Sekretariat daerah 76Layanan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah secara keseluruhanPelayanan Kepala dan Wakil Kepala DaerahLayanan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah secara keseluruhan selama periode waktu tertentuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah layanan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah secara keseluruhan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Bagian Umum Sekretariat daerah 77Potensi Konflik Ipoleksosbud yang Diselesaikan Konflik Ipoleksosbud Potensi konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan adalah jumlah kejadian yang yang berpotensi tidak muncul kembali karena akar permasalahan yang menjadi konflik sudah diidentifikasi dan diatasi secara tuntas Jumlah Potensi Konflik Ipoleksosbud Diselesaikan= Jumlah Potensi Konflik Ideologi dan Politik Diselesaikan + Jumlah Potensi Konflik Ekonomi Diselesaikan + Jumlah Potensi Konflik Sosial dan Budaya DiselesaikanRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kejadian konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 2Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 78Kejadian Ipoleksosbud Konflik Ipoleksosbud Kejadian Ipoleksosbud adalah suatu kejadian yang menyangkut ideologi, politik, sosial dan budaya yang dapat menganggu kondusifitas wilayah Jumlah Kejadian Ipoleksosbud = Jumlah Konflik Ideologi dan Politik + Jumlah Konflik Ekonomi + Jumlah Konflik Sosial dan BudayaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kejadian konflik Ipoleksosbud di Kabupaten Klaten pada tahun n? 2Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 79 Potensi Konflik Sosial yang Tertangani Konflik SosialKejadian konflik sosial yang tertangani adalah jumlah kejadian yang sudah ditangani untuk mengendalikan dan meredam potensi konflik agar tidak berkembang menjadi besar atau berbahaya (dilakukan monitoring, pemantauan dan mediasi bersama instansi terkait) RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah potemsi konflik sosial yang tertangani di Kabupaten Klaten pada tahun n? 2Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 80Konflik Sosial Konflik SosialKonflik sosial adalah perselisihan antara dua atau lebih kelompok atau individu dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, nilai, kepercayaan, atau kebutuhan. RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah konflik sosial di Kabupaten Klaten pada tahun n? 2Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 81Potensi Konflik Sosial yang Terselesaikan Konflik Sosial Potensi konflik sosial yang diselesaikan adalah jumlah konflik sosial yang berpotensi tidak muncul kembali karena akar permasalahan yang menjadi konflik sudah diidentifikasi dan diatasi secara tuntas RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah potensi konflik sosial yang terselesaikan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 2Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 82Potensi Konflik Sosial Potensi KonflikPotensi konflik sosial adalah suatu kejadian yang menyangkut sosial yang dapat menganggu kondusifitas wilayah RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah potensi konflik di Kabupaten Klaten pada tahun n? 2Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 83Potensi Konflik Sosial yang Terdeteksi Deteksi Dini Potensi Konflik Potensi konflik sosial yang terdeteksi adalah jumlah konflik sosial yang telah diidentifikasi sebagai kemungkinan penyebab timbulnya konflik sosial RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah potensi konflik sosial yang terdeteksi di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 84Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu Pemilih yang Menggunakan Hak PilihnyaPemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), atau Daftar Pemilih Khusus (DPK)Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan UmumTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 85Pemilih Tetap Pemilih TetapPemilih tetap merupakan pemilih yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah melalui proses pemutakhiran dan validasiUndang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan UmumTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pemilih tetap di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 86Pemilih Pemula yang Mendapatkan Pendidikan Politik Pendidikan PolitikPemilih pemula yang mendapatkan pendidikan ploitik. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai PolitikTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 87Pemilih Pemula Pendidikan PolitikPemilih Pemula adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah menikah, yang mempunyai hak memilih dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang PemiluUndang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan UmumTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pemilih pemula di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 88Parpol yang Menyampaikan LPJ Bantuan Keuangan Tepat Waktu Partai Politik, LPJPartai politik yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan secara tepat waktuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah parpol yang menyampaikan LPJ bantuan keuangan tepat waktu di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 89Parpol yang Memperoleh Bantuan Keuangan Partai Politik, LPJPartai politik yang mendapat bantuan keiuangan. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai PolitikTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah partai politik yang memperoleh bantuan keuangan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 90Organisasi Kemasyarakatan yang Memperoleh Pembinaan dan Pengawasan Organisasi KemasyarakatanOrganisasi Kemasyarakatan yang Memperoleh Pembinaan dan Pengawasan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah organisasi kemasyarakatan yang memperoleh pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 91Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Organisasi KemasyarakatanOrganisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Ormas berbadan hukum dapat berbentuk: a. perkumpulan; atau b. yayasan.Ormas berbadan hukum perkumpulan didirikan dengan berbasis anggota. Ormas berbadan hukum yayasan didirikan dengan tidak berbasis anggotaUndang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi KemasyarakatanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 92 Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Tingkat Desa Terbentuk Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Tingkat Desa Paguyuban Kerukunan Umat Beragama adalah sebuah organisasi atau kelompok yang dibentuk dengan tujuan utama untuk mempromosikan dan menjaga kerukunan serta harmoni antarumat beragamaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah paguyuban kerukunan umat beragama tingkat desa terbentuk di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 93Sekolah SMP dan SMA Sederajat yang Dibina Pembinaan SMP & SMASekolah SMP dan SMA Sederajat yang dibina Bakesbangpol terkait narkoba RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Sekolah SMP dan SMA Sederajat yang Dibina di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 94Sekolah SMP dan SMA Sederajat SMP & SMASMP merupakan bagian dari pendidikan dasar, yang dilaksanakan setelah jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat. SMA termasuk dalam pendidikan menengah, jenjang pendidikan setelah SMP. Pendidikan menengah juga mencakup Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA)Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan NasionalTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlahSekolah SMP dan SMA Sederajat di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 95Prioritas 1 kebijakan dan kelembagaan Kebijakan dan kelembagaanNilai parameter 1 adalah nilai dari parameter Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan yang diperoleh dengan menjumlahkan nilai dari 9 indikatornyaBPBD ProvinsiTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah poin prioritas 1 kebijakan dan kelembagaan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Penanggulangan Bencana Daerah 96Prioritas 2 pengkajian resio dan perencanaan terpadu Pengkajian resio dan perencanaan terpaduNilai parameter 2 adalah nilai dari parameter Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu yang diperoleh dengan menjumlahkan nilai dari 4 indikatornyaBPBD ProvinsiTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah poin prioritas 2 pengkajian resio dan perencanaan terpadu di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Penanggulangan Bencana Daerah 97Prioritas 3 pengembangan sistem informasi dikklat dan logistikPengembangan sistem informasi dikklat dan logistikNilai parameter 3 adalah nilai dari parameter Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik yang diperoleh dengan menjumlahkan nilai dari 13 indikatornyaBPBD ProvinsiTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah poin prioritas 3 pengembangan sistem informasi dikklat dan logistik di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Penanggulangan Bencana Daerah 98Prioritas proioritas 4 penanganan tematik kawasan rawan bencanaPenanganan tematik kawasan rawan bencanaNilai parameter 4 adalah nilai dari parameter Penanganan Tematik Kawasan Bencana yang diperoleh dengan menjumlahkan nilai dari 5 indikatornyaBPBD ProvinsiTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah poin prioritas proioritas 4 penanganan tematik kawasan rawan bencanadi Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Penanggulangan Bencana Daerah 99 Prioritas 5 peningkatan efektifitas pencehagan dan mitigasi bencanaPeningkatan efektifitas pencehagan dan mitigasi bencanaNilai parameter 5 adalah nilai dari parameter Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang diperoleh dengan menjumlahkan nilai dari 12 indikatornyaBPBD ProvinsiTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah poin prioritas 5 peninglatan efektifitas pencehagan dan mitigasi bencana di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Penanggulangan Bencana Daerah 100Prioritas 6 perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana,Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana,Nilai parameter 6 adalah nilai dari parameter Penguatan kesiapsiagaan bencana dan penanganan darurat bencana yang diperoleh dengan menjumlahkan nilai dari 24 indikatornyaBPBD ProvinsiTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah poin prioritas 6 perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana,di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Penanggulangan Bencana Daerah 101 Prioritas 7 pengembangan sistem pemulihan bencanaPengembangan sistem pemulihan bencanaNilai parameter 7 adalah nilai dari parameter Pengembangan sistem pemulihan bencana yang diperoleh dengan menjumlahkan nilai dari 4 indikatornyaBPBD ProvinsiTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah poin prioritas 7 pengembangan sistem pemulihan bencana di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Penanggulangan Bencana Daerah 102 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk Wilayah, Tangguh BencanaDesa tangguh bencana (destana) merupakan desa yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencanaAplikasi Destana (Kelurahan/Desa)TahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Penanggulangan Bencana Daerah 103 Desa/Kelurahan Kawasan Rawan BencanaKawasan Rawan BencanaDesa/kelurahan kawasan rawan bencana merujuk pada desa/kelurahan yang berada di wilayah kawasan rawan bencanaAplikasi Destana (Kelurahan/Desa)TahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Desa/Kelurahan Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Penanggulangan Bencana Daerah 104Kelompok relawan bencana yang aktif Relawan Bencana Sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana yang statusnya masih aktif si suatu wilayahPeraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan BencanaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kelompok relawan bencana yang aktif di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Penanggulangan Bencana Daerah 105Kelompok relawan bencana Relawan Bencana Kelompok relawan bencana merupakan sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencanaPeraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan BencanaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kelompok relawan bencana di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Penanggulangan Bencana Daerah 106Warga negara yang memperolah layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan, Kesiapsiagaan BencanaKegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya gunaUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan BencanaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlahwarga negara yang memperolah layanan pencegahan dan kesiapsiagaan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Penanggulangan Bencana Daerah 107Warga negara Warga NegaraWarga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undanganUndang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik IndonesiaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah warga negara di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Penanggulangan Bencana Daerah 108Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Korban Bencan, Bantuan SosialKorban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat merujuk pada individu atau kelompok masyarakat yang terdampak oleh bencana dan berada dalam situasi yang memerlukan bantuan segera untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, air, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan perlindunganUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan BencanaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Penanggulangan Bencana Daerah 109Korban bencana Korban BencanaKorban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencanaUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan BencanaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah 'korban bencana di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Penanggulangan Bencana Daerah 110Warga negara yang berhasil ditolong, diselamatkan, dan dievakuasi Pelayanan Korban BencanaWarga negara korban bencana yang berhasil ditolong, diselamatkan, dan dievakuasi BPBDTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapakorban bencana alam yang berhasil ditolong, diselamatkan, dan dievakuasi di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Penanggulangan Bencana Daerah 111Pengungsi Akibat BencanaPengungsi Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencanaUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan BencanaTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pengungsi akibat bencana n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Penanggulangan Bencana Daerah 112Kerugian Akibat BencanaKerugian BencanaKerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakatUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan BencanaTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kerugian akibat bencana n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Penanggulangan Bencana Daerah 113Peralatan Komunikasi Tanggap BencanaSarana dan Prasarana Tanggap BencanaPeralatan komunikasi tanggap bencana adalah perangkat atau sistem komunikasi yang digunakan untuk mendukung koordinasi dan distribusi informasi secara cepat dan akurat selama operasi tanggap darurat bencanaUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan BencanaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa Jumlah Peralatan Komunikasi Tanggap Bencana di Kabupaten Klaten ? 1Badan Penanggulangan Bencana Daerah 114Peralatan Air BersihPeralatan Air BersihPeralatan air bersih adalah berbagai jenis alat dan perangkat yang digunakan untuk memastikan ketersediaan dan kualitas air yang aman untuk dikonsumsi dan digunakan dalam kegiatan sehari-hariUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan BencanaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa Jumlah Peralatan Air Bersih di Kabupaten Klaten ? 1Badan Penanggulangan Bencana Daerah 115Peralatan Hunian Sementara Tanggap BencanaSarana dan Prasarana Tanggap BencanaPeralatan hunian sementara tanggap bencana adalah berbagai jenis perlengkapan dan fasilitas yang digunakan untuk menyediakan tempat tinggal sementara bagi korban bencanaUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan BencanaTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa Jumlah Peralatan Hunian Sementara Tanggap Bencana di Kabupaten Klaten ? 1Badan Penanggulangan Bencana Daerah 116Kerusakan akibat bencana yang ditangani Pemulihan Pasca Bencana Segala bentuk kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan oleh kejadian bencana terhadap infrastruktur, bangunan, lingkungan, fasilitas umum, serta aset-aset fisik lainnya yang dapat ditangani oleh Pemerintah daerahUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan BencanaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana yang sudah ditangani di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Penanggulangan Bencana Daerah 117Kerusakan akibat bencana Kerusakan BencanaKerusakan akibat bencana adalah segala bentuk kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan oleh kejadian bencana terhadap infrastruktur, bangunan, lingkungan, fasilitas umum, serta aset-aset fisik lainnyaUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan BencanaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Penanggulangan Bencana Daerah 118Transportasi Tanggap BencanaSarana dan Prasarana Tanggap BencanaTransportasi Tanggap Bencana mengacu pada sistem transportasi yang dirancang dan diatur untuk memberikan respons cepat dan efisien dalam menghadapi bencanaUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan BencanaTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah transportasi tanggap bencana di Kabupaten Klaten ? 1Badan Penanggulangan Bencana Daerah 119Kawasan Rawan BencanaKawasan Rawan BencanaKawasan rawan bencana adalah wilayah geografis yang memiliki potensi tinggi terhadap terjadinya bencana alam, bencana non-alam, atau bencana sosial yang dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian bagi manusia, harta benda, serta lingkunganUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan BencanaTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kawasan rawan bencana n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Penanggulangan Bencana Daerah 120Sistem peringatan dini bencana Sistem Peringatan Dini BencanaSistem peringatan dini bencana adalah serangkaian sistem atau mekanisme yang digunakan untuk memberikan peringatan lebih awal kepada masyarakat mengenai potensi terjadinya bencanaUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan BencanaTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa Sistem Peringatan Dini Bencana tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Penanggulangan Bencana Daerah 121Perencanaan Kebutuhan ASN Perencanaan Kebutuhan ASN Perencanaan kebutuhan ASN bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah dan kualifikasi ASN yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi tersedia dengan tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil NegaraTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa skor aspek perencanaan kebutuhan ASN pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 122Pengadaan ASNPengadaan ASNPengadaan ASN adalah proses seleksi dan perekrutan individu untuk mengisi posisi yang tersedia dalam berbagai instansi pemerintah. Pengadaan ASN bertujuan untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintah.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil NegaraTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa skor aspek pengadaan ASN pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 123Pengembangan Karir Pengembangan Karir Pengembangan karir adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk membantu individu dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan karir mereka secara berkelanjutan.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil NegaraTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa skor aspek pengembangan karir pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 124Promosi dan MutasiPromosi dan MutasiPromosi adalah proses pengangkatan seorang karyawan ke posisi yang lebih tinggi dalam organisasi. Ini biasanya melibatkan peningkatan tanggung jawab, wewenang, dan imbalan finansial. Mutasi adalah proses pemindahan karyawan dari satu posisi, jabatan, atau lokasi kerja ke posisi, jabatan, atau lokasi kerja lain dalam organisasi. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil NegaraTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa skor aspek promosi dan mutasi pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 125Manajemen KinerjaManajemen KinerjaManajemen kinerja adalah proses berkelanjutan yang melibatkan pengaturan tujuan, pemantauan kinerja, memberikan umpan balik, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja individu atau tim untuk mencapai tujuan organisasi.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil NegaraTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa skor manajemen kinerja pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 126Penggajian, Penghargaan, dan DisiplinPenggajian, Penghargaan, dan DisiplinPenggajian adalah proses administratif dan manajerial dalam suatu organisasi yang melibatkan perhitungan dan pembayaran upah atau gaji kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Penghargaan merujuk pada bentuk apresiasi atau pengakuan yang diberikan kepada karyawan atas kontribusi atau pencapaian mereka dalam lingkungan kerja. Disiplin merujuk pada perilaku atau sikap karyawan yang mencerminkan ketaatan terhadap aturan, norma, dan nilai-nilai yang berlaku di tempat kerja atau dalam sebuah organisasi. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil NegaraTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa skor aspek penggajian, penghargaan, dan disiplin pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 127Perlindungan dan PelayananPerlindungan dan PelayananPerlindungan mengacu pada upaya untuk melindungi individu atau kelompok dari risiko atau bahaya tertentu yang dapat membahayakan kesejahteraan, keamanan, atau hak mereka. Pelayanan merujuk pada berbagai bentuk bantuan, dukungan, atau layanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan individu atau kelompok, baik dalam konteks sosial, kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan lainnya.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil NegaraTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa skor aspek perlindungan dan pelayanan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 128Sistem Informasi Sistem Informasi Sistem Informasi adalah kumpulan komponen yang saling berhubungan yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi dalam sebuah organisasi.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil NegaraTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa skor aspek sistem informasi pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 129Dimensi Kualifikasi Dimensi Kualifikasi Dimensi kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai meliputi S3, S2, S1/D4, D3. D1, serta Pendidikan dibawah SMAPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur sipil NegaraTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa skor dimensi kualifikasi pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 130 Dimensi Kompetensi Dimensi KompetensiDimensi kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetemsi yang telah dilaksanakan meliputi, diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis, serta seminar/workshop/konferensi/setaraPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur sipil NegaraTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa skor dimensi kompetensi pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 131Dimensi KinerjaDimensi KinerjaDimensi kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerjaPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur sipil NegaraTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa skor dimensi kinerja pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 132Dimensi DisiplinDimensi DisiplinDimensi disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin baik masih dalam tingkat ringan, sedang, atau beratPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur sipil NegaraTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa skor dimensi disiplin pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 133Calon ASN dengan Kualifikasi Sesuai Formasi CASNCalon Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah individu yang telah lulus seleksi penerimaan ASN dan sedang menjalani masa prajabatan atau masa percobaan sebelum diangkat secara resmi menjadi ASN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah calon ASN yang kualifikasinya sesuai dengan formasi pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 134Usulan Calon ASN dengan Kualifikasi Sesuai Formasi CASNUsulan Calon ASN mengacu pada proses pengajuan nama-nama individu yang memenuhi persyaratan administrasi untuk diangkat menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN), baik itu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah usulan calon ASN yang kualifikasinya sesuai dengan formasi pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 135Kasus Kepegawaian yang Terselesaikan Kasus KepegawaianKasus kepegawaian yang dapat diselesaikanBKPSDMTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kasus kepegawaian yang terselesaikan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 136Aduan Kasus Kepegawaian yang DilaporkanKasus KepegawaianAduan kasus kepegawaian yang dilaporkan ke BKPSDMBKPSDMTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah aduan kasus kepegawaian yang dilaporkan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 137Pegawai yang Dimutasi Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah Mutasi PegawaiPegawai yang dipindahkan dari satu jabatan, unit kerja, atau wilayah kerja ke jabatan, unit, atau wilayah lain dalam lingkup organisasi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan Perangkat DaerahBKPSDMTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pegawai yang dimutasi sesuai kebutuhan perangkat daerah pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 138Pegawai yang Dibutuhkan Perangkat DaerahKebutuhan PegawaiPegawai yang diperlukan oleh suatu perangkat daerah atau instansi pemerintah di daerah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan fungsi dan tugas pemerintah di tingkat daerahBKPSDMTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlahpegawai yang dibutuhkan perangkat daerah pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 139SKP ASN Bernilai Baik Kinerja ASNSasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP bernilai baik adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun yang masuk dalam kategori baikPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri SipilTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah SKP ASN yang bernilai baik pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 140ASNASNAparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil NegaraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah ASN pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 141ASN yang Sudah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan ASNASN yang sudah mengikuti berbagai macam pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensinyaBKPSDMTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah ASN yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 142Sengeta tanah garapan yang diselesaikan Sengketa TanahTanah merupakan sumber daya agraria yang harus dikelola untuk kepentingan rakyat. Dalam kasus tanah garapan, perselisihan sering muncul antara penggarap dan pihak yang mengklaim hak atas tanah tersebutUndang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok AgrariaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah sengeta tanah garapan yang diselesaikan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perumahan Rakyar dan Kawasan Permukiman 143Ajuan sengketa tanah garapan yang diajukanSengketa TanahKasus sengketa tanah garapan yang diajukan oleh individu di suatu wilayahRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlahajuan sengketa tanah garapan yang diajukan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perumahan Rakyar dan Kawasan Permukiman 144Pengadaan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu Pengadaan TanahPengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah atau badan usaha untuk keperluan pembangunan demi kepentingan umum yang selesai tepat waktuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perumahan Rakyar dan Kawasan Permukiman 145Pengadaan tanahPengadaan TanahPengadaan tanah adalah proses kegiatan untuk menyediakan tanah yang dilakukan oleh pemerintah atau badan usaha untuk keperluan pembangunan demi kepentingan umumUndang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan UmumTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pengadaan tanah pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perumahan Rakyar dan Kawasan Permukiman 146Tanah milik daerah yang difasilitasi pensertifikatan tanahnyaTanah Milik Daerah, SertifikatTanah milik daerah yang difasilitasi pensertifikatan tanahnya. Tanah milik daerah merujuk pada tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) yang digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah, serta untuk kepentingan umum atau pengelolaan aset daerahUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tanah milik daerah yang difasilitasi pensertifikatan tanahnya pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perumahan Rakyar dan Kawasan Permukiman 147Tanah milik pemda yang belum bersertifikat Tanah Milik Daerah, SertifikatTanah milik pemda yang belum bersertifikat. Tanah milik daerah merujuk pada tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) yang digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah, serta untuk kepentingan umum atau pengelolaan aset daerahUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah seluruh tanah milik pemda yang belum bersertifikat pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perumahan Rakyar dan Kawasan Permukiman 148Rumah kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani kabupaten/kotaKawasan Permukiman KumuhKawasan permukiman kumuh adalah lingkungan permukiman yang tidak layak huni karena adanya berbagai aspek negatif, seperti ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan yang sangat tinggi, kurangnya akses terhadap infrastruktur dasar, serta fasilitas umum yang tidak memadaiUndang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah rumah di kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani oleh Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Perumahan Rakyar dan Kawasan Permukiman 149Kawasan kumuh sesuai SK Bupati Kawasan Permukiman KumuhKawasan permukiman kumuh yang ditetapkan sesuai SK BupatiSK Bupati Klaten Nomor 600/35/2023 tentang Lokasi Perumhaan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten KlatenTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kawasan kumuh sesuai SK Bupati pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perumahan Rakyar dan Kawasan Permukiman 150Luas Kawasan Pemukiman Luas, Pemukiman Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang sudah dibangun maupun yang akan dibangun, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk mendukung kehidupan dan penghidupan yang nyaman, aman, dan sehat.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa luas total kawasan permukiman pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perumahan Rakyar dan Kawasan Permukiman 151Luas Kawasan Permukiman Kumuh Sesuai SK Bupati Luas, Kawasan Permukiman KumuhLuas kawasan permukiman kumuh merujuk pada besaran atau area wilayah yang dikategorikan sebagai kawasan kumuh, dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh pemerintahUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa luas kawasan permukiman kumuh sesuai dengan SK Bupati pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perumahan Rakyar dan Kawasan Permukiman 152Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman KumuhRumah Tangga, Kawasan Permukiman KumuhBanyaknya rumah tangga yang tinggal di kawasan pemukiman kumuhPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman KumuhTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah rumah tangga yang tinggal di kawasan pemukiman kumuh pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perumahan Rakyar dan Kawasan Permukiman 153Bangunan Rumah KumuhBangunan KumuhBangunan rumah yang berada di kawasan permukiman kumuh mengacu pada jumlah unit hunian yang berada dalam area yang telah ditetapkan sebagai kawasan kumuh oleh pemerintahUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah bangunan yang berada pada kawasan pemukiman kumuh pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perumahan Rakyar dan Kawasan Permukiman 154Hak Atas TanahHak Atas TanahHak atas tanah merujuk pada hak yang dimiliki oleh individu atau entitas atas sebidang tanah, termasuk hak untuk menggunakan, mengelola, menguasai, dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)TahunanIntegerJenisIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah hak atas tanah secara keseluruhan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perumahan Rakyar dan Kawasan Permukiman 155Rumah korban bencana tertanganiPenyediaan dan Rehabilitasi RumahRumah korban bencana yang dapat ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Rumah korban bencana merujuk pada tempat tinggal yang mengalami kerusakan akibat bencana alam atau non-alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan sebagainyaUndang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan BencanaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah rumah korban bencana yang dapat ditangani oleh dinas pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perumahan Rakyar dan Kawasan Permukiman 156Rumah korban bencana Penyediaan dan Rehabilitasi RumahRumah korban bencana merujuk pada tempat tinggal yang mengalami kerusakan akibat bencana alam atau non-alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan sebagainyaUndang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan BencanaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah rumah korban bencana pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perumahan Rakyar dan Kawasan Permukiman 157Rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kotaRelokasi Rumah layak huni yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/KotaUndang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Perumahan Rakyar dan Kawasan Permukiman 158Rumah yang disediakan dalam program relokasiRelokasi Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk aspek kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan keterjangkauan. Kriteria tersebut meliputi ketersediaan air bersih, sanitasi yang memadai, ventilasi yang baik, dan struktur bangunan yang amanUndang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah rumah yang disediakan oleh pemerintah pada program relokasi pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perumahan Rakyar dan Kawasan Permukiman 159Rumah tidak layak huni tertanganiRumah Tidak Layak Huni Rumah tidak layak huni yang dapat ditangani oleh Pemerintah Daerah. Rumah yang tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi kriteria atau standar yang ditetapkan untuk kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan. Rumah tersebut mungkin memiliki kondisi fisik yang buruk, tidak memiliki fasilitas dasar yang memadai, atau mengalami kerusakan struktural yang signifikanUndang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlahrumah tidak layak huni tertangani pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perumahan Rakyar dan Kawasan Permukiman 160Rumah tidak layak huni Rumah Tidak Layak Huni Rumah yang tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi kriteria atau standar yang ditetapkan untuk kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan. Rumah tersebut mungkin memiliki kondisi fisik yang buruk, tidak memiliki fasilitas dasar yang memadai, atau mengalami kerusakan struktural yang signifikanUndang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah total rumah tidak layak huni pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perumahan Rakyar dan Kawasan Permukiman 161Rumah Layak HuniRumah Layak HuniRumah layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi standar tertentu dalam hal kualitas dan kenyamanan. Kriteria tersebut melibatkan aspek-aspek seperti keamanan, kesehatan, keberlanjutan, dan aksesibilitas.Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat)TahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah rumah layak huni pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perumahan Rakyar dan Kawasan Permukiman 162Rumah Susun Hunian SewaRumah Susun Rumah susun hunian sewa adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan, yang berfungsi sebagai hunian dan memiliki unit-unit yang dapat disewa oleh masyarakatUndang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah SusunTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah rumah susun hunian Sewa pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perumahan Rakyar dan Kawasan Permukiman 163Daya Tampung Rumah Susun Hunian SewaDaya Tampung Daya tampung rumah susun hunian sewa mengacu pada kapasitas maksimal yang dapat ditampung oleh unit-unit rumah susun tersebut, sesuai dengan standar keselamatan dan kenyamananUndang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah SusunTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa daya tampung rumah susun hunian sewa pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perumahan Rakyar dan Kawasan Permukiman 164Prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dalam kondisi baikPrasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Banyaknya prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dalam kondisi baikUndang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlahprasarana, sarana, dan utilitas perumahan dalam kondisi baik pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perumahan Rakyar dan Kawasan Permukiman 165Prasarana, sarana, dan utilitas perumahanPrasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Prasarana perumahan meliputi infrastruktur fisik seperti jalan, sistem transportasi, saluran air bersih, saluran pembuangan limbah, dan sistem listrik Sarana perumahan merujuk kepada fasilitas atau tempat pelayanan umum yang dibutuhkan oleh penduduk, seperti sekolah, rumah sakit atau pusat kesehatan, tempat ibadah, pasar, taman, dan fasilitas rekreasi lainnya Utilitas merujuk pada penyediaan layanan dasar seperti air bersih, listrik, gas, telekomunikasi, dan layanan internetUndang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlahprasarana, sarana, dan utilitas perumahan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perumahan Rakyar dan Kawasan Permukiman 166Sertifikat prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang diterbitkanSertifikatSertifikat prasarana, sarana, dan utilitas perumahan adalah dokumen resmi yang diterbitkan untuk menegaskan bahwa prasarana, sarana, dan utilitas dalam suatu kawasan perumahan telah memenuhi standar dan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undanganRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah sertifikat prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang diterbitkan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perumahan Rakyar dan Kawasan Permukiman 167 Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan Penegakan Perda dan PerkadaPeraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah yang memuat sanksi yang ditegakkanJDIHTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 168 Perda dan Perkada yang memuat sanksiPenegakan Perda dan PerkadaPeraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah yang memuat sanksi JDIHTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah 'Perda dan Perkada yang memuat sanksi di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 169Pengaduan K3 yang ditangani Pelanggaran K3Pengaduan K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan) yang ditangani. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah. Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan KeindahanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pengaduan K3 yang ditangani di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 170Pengaduan pelanggaran K3 yang masuk Pelanggaran K3Pengaduan pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan) yang masuk. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah. Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan KeindahanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pengaduan pelanggaran K3 yang masuk di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 171Pelanggaran K3 Pelanggaran K3Pelanggaran K3 merupakan pelanggaran terkait ketertiban, kebersihan, dan keindahan yang terjadi di suatu wilayah. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah. Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan KeindahanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah 'Pelanggaran K3 di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 172Pertikaian antar Warga (Pelanggaran Perda/Pelanggaran Hukum) PertikaianPertikaian antar warga merujuk pada konflik atau perselisihan yang timbul antara individu atau kelompok warga di dalam suatu komunitas atau lingkunganBidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong PrajaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Pertikaian antar Warga di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 173Korban Pertikaian Antar Warga PertikaianOrang yang menjadi korban dalam kasus pertikaian antar wargaBidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong PrajaTahunanIntegerKondisi Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Korban Pertikaian Antar Warga di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 174Kerugian Material Akibat Pertikaian Antar Warga PertikaianKerugian material akibat pertikaian antar warga merujuk pada semua bentuk kerugian finansial atau ekonomis yang dialami oleh individu, kelompok, atau komunitas sebagai akibat dari konflik atau perselisihan antar warga.Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong PrajaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Kerugian Material Akibat Pertikaian Antar Warga di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 175Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Pelayanan Bencana, Kebakaran Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran paling sedikit memuat: a. layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran; b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran daerah Kabupaten/KotaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 176Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaranPelayanan Bencana, Kebakaran Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaranLaporan Kejadian (Damkar)TahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 177Penanganan kebakaran yang memenuhi batas maksimal response time dari pangkalan damkar Response timePenanganan kebakaran yang memenuhi batas maksimal response time yaitu 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran daerah Kabupaten/KotaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penanganan kebakaran yang memenuhi batas maksimal response time dari pangkalan damkar di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 178Kejadian kebakaranKejadian kebakaranKejadian kebakaran adalah insiden di mana api membakar suatu objek atau area, baik yang terjadi di permukiman, hutan, lahan, atau bangunan, yang menyebabkan kerusakan fisik, ancaman terhadap keselamatan jiwa, serta dapat menimbulkan gangguan terhadap kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan BencanaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penanganan kebakaran di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 179Layanan penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota Layanan kebakaranPelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran paling sedikit memuat: a. layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran; b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran daerah Kabupaten/KotaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten/kota di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 180Layanan penyelamatan dan evakuasi di Kabupaten/KotaLayanan penyelamatan dan evakuasi Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten/KotaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi di kabupaten/kota di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 181Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Satlinmas TerlatihSatlinmas yang telah menjalani pelatihan khusus yang meliputi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas mereka secara efektif.Pelatihan ini mencakup aspek-aspek seperti penanggulangan bencana, pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, serta pertolongan pertama.Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan MasyarakatTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 182Satlinmas keseluruhanSatlinmas Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan MasyarakatTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Satlinmas di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 183Pengaduan trantibum yang ditangani Gangguan Trantibum Pengaduan terkait segala bentuk perilaku, tindakan, atau kondisi yang menyebabkan ketidaktertiban dan ketidaktenteraman di masyarakat yang dapat ditangani. Hal ini mencakup perbuatan yang melanggar hukum, norma, atau aturan yang berlaku, yang dapat mengakibatkan keresahan, konflik, atau situasi yang mengancam keselamatan dan keamanan warga.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan MasyarakatTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Pengaduan trantibum yang ditangani di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 184Pengaduan pelanggaran trantibum yang masukGangguan Trantibum Pengaduan terkait segala bentuk perilaku, tindakan, atau kondisi yang menyebabkan ketidaktertiban dan ketidaktenteraman di masyarakat yang masuk. Hal ini mencakup perbuatan yang melanggar hukum, norma, atau aturan yang berlaku, yang dapat mengakibatkan keresahan, konflik, atau situasi yang mengancam keselamatan dan keamanan warga.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan MasyarakatTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah'Pengaduan pelanggaran trantibum yang masuk di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 185Penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada Layanan Penegakan Hukum Penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 186Penduduk yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda/PerkadaDampak Penegakan Hukum Penduduk yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda/PerkadaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda/perkada di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 187Kasus Unjuk Rasa Unjuk RasaKasus unjuk rasa atau demonstrasi adalah kasus yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka UmumTahunanIntegerBidangIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kasus unjuk rasa di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 188Korban Unjuk Rasa Unjuk RasaOrang yang menjadi korban dalam kasus unjuk rasa atau demonstrasiBidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong PrajaTahunanIntegerKondisi Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah korban unjuk rasa di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 189Kerugian Material Akibat Unjuk Rasa Unjuk RasaKerugian material akibat kasus Unjuk Rasa merujuk pada semua bentuk kerugian finansial atau ekonomis yang dialami oleh individu, kelompok, atau komunitas sebagai akibat dari kasus unjuk rasaBidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong PrajaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Kerugian Material Akibat Kasus Unjuk Rasa di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 190Aparat Pamong Praja Aparat Kemanan dan Ketertiban UmumAparat Pamong Praja, yang dikenal juga sebagai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakatPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong PrajaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Aparat Pamong Praja di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 191Aparat LinmasAparat Kemanan dan Ketertiban UmumAparat Linmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan LinmasPermendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan MasyarakatTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Aparat Linmas di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 192Petugas Patroli Satpol PPAparat Kemanan dan Ketertiban UmumPetugas Patroli Satpol PP adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas melakukan pengawasan rutin dan pemantauan di lapangan untuk memastikan ketertiban umum, ketentraman, serta menegakkan peraturan daerah (Perda) di wilayah tertentuPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong PrajaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Petugas Patroli Satpol PP di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 193Petugas Perlindungan MasyarakatAparat Kemanan dan Ketertiban UmumPetugas Perlindungan Masyarakat, sering disingkat sebagai Linmas, adalah individu yang dilibatkan dalam upaya menjaga ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat di tingkat kelurahan atau desa.Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan MAsyarakatTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 194Pos Keamanan Sarana Keamanan dan Ketertiban UmumPos Keamanan adalah sebuah tempat atau titik pengawasan yang didirikan di area tertentu, seperti di lingkungan perumahan, perkantoran, pabrik, atau fasilitas umum lainnya, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan penjagaan dan pengawasan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di area tersebutRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Pos Keamanan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 195Pos KamlingSarana Keamanan dan Ketertiban UmumPos Kamling, singkatan dari Pos Keamanan Lingkungan, adalah sebuah pos atau tempat penjagaan yang didirikan di lingkungan pemukiman, biasanya di tingkat RT atau RW yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ronda atau penjagaan keamanan oleh warga setempatRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Pos Kamling di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 196Kendaraan Operasional Kendaraan OperasionalBanyaknya kendaraan operasional yang dimiliki oleh Satpol PP dan pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas operasionalnyaRenstraTahunanIntegerRoda kendaraanIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Kendaraan Operasional di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 197Waktu tanggap (Response time) Penanganan Kebakaran Response TimeWaktu Tanggap atau lebih dikenal dengan Respons time adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman (biasa ditandai dengan kedatangan petugas/relawan pemadam kebakaran yang telah terlatih)https://sirusa.web.bps.go.id/TahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 198Adat istiadat dan ritus yang dilestarikanPelestarian AdatAdat isitiadat dan ritus yang dilestarikan di suatu wilayahRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah total adat istiadat dan ritus yang dilestarikan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 199Adat istiadat dan ritus Pelestarian AdatAdat istiadat mengacu pada kebiasaan, tradisi, dan praktik yang telah diterima secara luas dalam suatu komunitas atau masyarakat. Ritus, di sisi lain, merujuk pada serangkaian tindakan atau upacara yang dilakukan dalam konteks keagamaan atau budaya tertentuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah total objek total adat istiadat dan ritus yang ada pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 200Objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan Pemajuan KebudayaanUnsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikanUndang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan KebudayaanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 201Objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan Pemajuan KebudayaanObjek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan KebudayaanUndang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan KebudayaanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah total objek pemajuan kebudayaan yang ada pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 202Sanggar KesenianSanggar KesenianSanggar kesenian adalah lembaga atau tempat di mana berbagai bentuk seni dipelajari, diajarkan, dan dipertunjukkanDisbudporaparTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah sanggar kesenian pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 203Gedung KesenianGedung KesenianGedung kesenian adalah fasilitas atau bangunan yang didesain khusus untuk mengadakan pertunjukan seni, seperti teater, musik, tari, opera, dan seni pertunjukan lainnyaDisbudporaparTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah gedung kesenian pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 204Pusat Kebudayaan/Taman BudayaPusat Kebudayaan/Taman BudayaPusat kebudayaan atau taman budaya adalah fasilitas yang didedikasikan untuk mempromosikan, melestarikan, dan mengembangkan berbagai aspek kebudayaan sebuah daerah atau negaraDisbudporaparTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Pusat Kebudayaan/Taman Budaya pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 205Kelompok Seni Rupa Kelompok SeniKelompok seni rupa adalah sekelompok individu atau seniman yang berkumpul dengan tujuan untuk mengembangkan, mempromosikan, dan memajukan karya seni rupa mereka bersama-samaDisbudporaparTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kelompok seni rupa pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 206Kelompok Seni Tari/Gerak Kelompok SeniKelompok Seni Tari/Gerak merujuk pada sebuah kelompok atau komunitas yang berfokus pada seni tari atau gerak sebagai ekspresi kreatifDisbudporaparTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kelompok seni Tari/Gerak pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 207Kelompok Seni Suara/Vokal Kelompok SeniKelompok Seni suara/vokal merujuk pada sebuah kelompok atau komunitas yang berfokus pada seni suara atau vokalDisbudporaparTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kelompok seni suara/vokal pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 208Kelompok Seni Musik Tradisional Kelompok SeniKelompok musik tradisional merujuk pada sebuah kelompok atau komunitas yang berfokus pada seni musik tradisionalDisbudporaparTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kelompok seni musik tradisional pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 209Kelompok Seni Sastra Kelompok SeniKelompok sastra merujuk pada sebuah kelompok atau komunitas yang berfokus pada seni sastraDisbudporaparTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kelompok seni sastra pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 210Kelompok Seni Teater/Drama Kelompok SeniKelompok teater/drama merujuk pada sebuah kelompok atau komunitas yang berfokus pada seni teater/dramaDisbudporaparTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kelompok seni teater/drama pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 211Masyarakat yang dibina tentang sejarah lokalPembinaan SejarahMasyarakat yang dibina tentang sejarah lokal merujuk pada kelompok masyarakat yang memperoleh perhatian dan pengakuan dari pemerintah dalam hal pelestarian dan pengembangan pengetahuan serta nilai-nilai sejarah dan budaya lokal merekaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar BudayaTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah masyarakat yang dibina tentang sejarah lokal pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 212MasyarakatMasyarakatMasyarakat diartikan sebagai kumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu lingkungan sosial dan budaya tertentu, yang memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilanUndang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah total masyarakat pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 213Objek cagar budaya yang ditetapkanObjek Cagar BudayaCagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar BudayaTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 214Objek cagar budaya yang terdata Objek Cagar BudayaBanyaknya objek cagar budaya yang sudah terdata di database disbudporapar seperti situs, bangunan, struktur, atau benda yang memiliki nilai sejarah, ilmiah, pendidikan, budaya, dan sosial yang pentingDisbudporaparTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah objek cagar budaya yang terdata pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 215Situs Cagar BudayaSitus Cagar BudayaSitus Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar BudayaTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah situs cagar budaya pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 216Bangunan Cagar BudayaBangunan Cagar BudayaBangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar BudayaTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah bangunan situs cagar budaya pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 217Struktur Cagar BudayaStruktur Cagar BudayaStruktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar BudayaTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah struktur situs cagar budaya pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 218Cagar Budaya Dipugar DilindugiPemugaran, Cagar BudayaCagar Budaya yang dipugar dan dilindungi merujuk pada upaya pemeliharaan dan perawatan situs, bangunan, atau struktur yang memiliki nilai budaya, sejarah, atau arkeologi yang signifikanUndang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar BudayaTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah cagar budaya dipugar dilindungi pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 219Cagar Budaya Belum Dipugar Belum DilindungiPemugaran, Cagar BudayaCagar Budaya yang belum dipugar dan dilindungi adalah situs, bangunan, atau struktur dengan nilai budaya, sejarah, atau arkeologi signifikan yang belum menerima upaya pemeliharaan dan perawatan yang memadaiUndang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar BudayaTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah cagar budaya belum dipugar dilindungi pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 220Cagar Budaya Dipugar DimanfaatkanPemanfaatan, Cagar BudayaCagar Budaya yang dipugar dan dimanfaatkan adalah situs, bangunan, atau struktur dengan nilai budaya, sejarah, atau arkeologi signifikan yang telah melalui proses pemugaran untuk mengembalikan atau mempertahankan kondisi aslinya dan kemudian digunakan untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat, seperti edukasi, pariwisata, atau kegiatan budaya lainnyaUndang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar BudayaTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah cagar budaya dipugar dan dimanfaatkan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 221Cagar Budaya Belum Dipugar Belum DimanfaatkanPemanfaatan, Cagar BudayaCagar Budaya yang belum dipugar dan belum dimanfaatkan adalah situs, bangunan, atau struktur dengan nilai budaya, sejarah, atau arkeologi signifikan yang belum menerima upaya pemeliharaan atau restorasi dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk tujuan edukasi, pariwisata, atau penggunaan lainnyaUndang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar BudayaTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah cagar budaya belum dipugar belum dimanfaatkan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 222Koleksi museum yang dikelola Koleksi Museum Banyaknya koleksi museum yang dikelola seperti kumpulan objek dan artefak yang disimpan, dipelihara, dan dipamerkan oleh museum untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan apresiasi budaya. Koleksi ini dapat mencakup berbagai jenis benda yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmiah, dan artistikDisbudporaparTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah koleksi museum yang dikelola pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 223Koleksi museum yang terdataKoleksi Museum Banyaknya koleksi museum yang sudah terdata di database disbudporaparDisbudporaparTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah koleksi museum yang terdata pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 224Pelaku seni tradisonal yang berkompetenPelaku Seni Tradisional Pelaku seni tradisional yang berkompeten adalah individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan mendalam, keterampilan tinggi, dan dedikasi yang kuat terhadap seni tradisional merekaDisbudporaparTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pelaku seni tradisonal yang berkompeten pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 225Pelaku seni tradisional yang dibina Pelaku Seni Tradisional Banyaknya pelaku seni tradisional yang dibina dan mendapatkan dukungan serta pelatihan dari pemerintah, lembaga budaya, atau organisasi lain untuk memastikan kelestarian dan pengembangan seni tersebutDisbudporaparTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pelaku seni tradisional yang dibina pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 226Pagelaran Seni BudayaPagelaran Seni Pagelaran seni budaya adalah acara atau pertunjukan yang menampilkan berbagai bentuk seni dan budaya kepada publik. Biasanya, pagelaran seni budaya dapat mencakup berbagai elemen seperti tari, musik, teater, lukisan, patung, sastra, dan lain sebagainyaDisbudporaparTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pagelaran seni budaya pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 227Pengunjung Pagelaran Seni BudayaPengunjung PagelaranPengunjung yang mengunjungi kegiatan pagelaran seni budayaDisbudporaparTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pengunjung pagelaran seni budaya pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 228Pameran Seni BudayaPameran Seni Pagelaran Seni Budaya merujuk kepada acara atau pertunjukan yang memamerkan berbagai bentuk seni budaya, seperti tari, musik, teater, seni rupa, dan lain-lainDisbudporaparTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pameran seni budaya pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 229Pengunjung Pameran Seni BudayaPengunjung Pameran Banyaknya pengunjun yang mengunjungi kegiatan pameran seni budayaDisbudporaparTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pengunjung pameran seni budaya pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 230PAD sektor pariwisata PAD, PariwisataPAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata adalah bagian dari pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai kegiatan ekonomi yang terkait dengan sektor pariwisata. Ini termasuk retribusi, pajak, dan berbagai penerimaan lainnya yang dihasilkan dari aktivitas wisata di suatu daerahUndang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah PAD sektor pariwisata tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 231Daya tarik wisata PariwisataDaya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang KepariwisataanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah daya tarik wisata tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 232Kawasan strategis pariwisataPariwisataKawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang KepariwisataanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kawasan strategis pariwisata tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 233Destinasi pariwisata PariwisataDestinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang KepariwisataanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlahdestinasi pariwisata tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 234SDM pariwisata yang kompetenSDM pariwisataSumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata yang Kompeten adalah tenaga kerja di bidang pariwisata yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, serta keahlian khusus yang dibutuhkan dalam industri pariwisata, sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah ditetapkan.Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang KepariwisataanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah SDM pariwisata yang kompeten pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 235SDM pariwisataSDM pariwisataSumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata adalah seluruh tenaga kerja yang berperan dalam kegiatan pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mencakup berbagai aspek dalam pengelolaan, pelayanan, dan pengembangan sektor pariwisata.Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang KepariwisataanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah SDM pariwisata pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 236Lama Waktu Tinggal Wisatawan DomestikLama Tinggal, Wisatawan DomestikWaktu yang dihabiskan oleh wisatawan domestik di tempat wisata IndonesiaDisbudporaparTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa lama waktu tinggal wisatawan domestik pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 237Lama Waktu Tinggal Wisatawan MancanegaraLama Tinggal, Wisatawan MancanegaraWaktu yang dihabiskan oleh wisatawan mancanegara di IndonesiaDisbudporaparTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa lama waktu tinggal wisatawan mancanegara pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 238Pelaku Ekraf yang Difasilitasi HKI (Hak Kekayaan Intelektual)Pelaku Ekraf, HKIHak kekayaan intelektual (HKI) didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan MerekDisbudporaparTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi HKI pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 239Tingkat Intensitas Promosi PariwisataIntensitas PromosiTingkat Intensitas Promosi Pariwisata mengacu pada seberapa aktif dan efektif upaya promosi yang dilakukan untuk menarik wisatawan ke suatu destinasi. Ini bisa mencakup berbagai kegiatan dan strategi pemasaran, seperti iklan, media sosial, partisipasi dalam pameran pariwisata, dan kolaborasi dengan agen perjalananDisbudporaparTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa tingkat intensitas promosi pariwisata pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 240Objek WisataObjek Wisata Objek wisata adalah perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat ITahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah objek wisata pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 241Kunjungan Wisatawan Domestik Kunjungan Wisatawan Kunjungan wisatawan domestik adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia untuk tujuan rekreasi, hiburan, dan kepentingan lainnya di luar tempat tinggalnya dalam wilayah negara Republik IndonesiaUndang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang KepariwisataanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kunjungan wisatawan domestik pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 242Kunjungan Wisatawan Mancanegara Kunjungan Wisatawan Kunjungan wisatawan mancanegara adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh warga negara asing ke Indonesia dengan tujuan untuk melakukan rekreasi, hiburan, atau kepentingan lainnya yang terkait dengan pariwisata.Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang KepariwisataanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 243HotelHotelHotel didefinisikan sebagai suatu jenis akomodasi yang menyediakan tempat tidur, makanan, dan fasilitas lainnya bagi tamu yang menginap dengan imbalan pembayaranUndang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang KepariwisataanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah hotel pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 244Kamar HotelKamar HotelKamar hotel adalah ruangan di dalam hotel yang disediakan untuk menginap bagi tamu. Kamar hotel harus memenuhi standar tertentu yang mencakup aspek-aspek seperti kebersihan, keamanan, dan kenyamananUndang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang KepariwisataanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kamar hotel pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 245Penginapan LainnyaPenginapan LainnyaPenginapan lainnya adalah fasilitas akomodasi yang disediakan untuk tamu selain hotelUndang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang KepariwisataanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penginapan lainnya pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 246Kamar Penginapan LiannyaKamar Penginapan LainnyaKamar penginapan lainnyal adalah ruangan di dalam penginapan selain hotel yang disediakan untuk menginap bagi tamuUndang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang KepariwisataanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kamar yang masuk dalam kategori penginapan lainnya pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 247Biro WisataBiro WisataBiro wisata adalah badan usaha yang bergerak dalam penyediaan layanan perjalanan wisata, yang meliputi pengurusan perjalanan, pemesanan akomodasi, transportasi, serta jasa lainnya yang terkait dengan perjalanan wisata, baik untuk wisatawan domestik maupun mancanegaraUndang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang KepariwisataanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah biro wisata pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 248Pemandu WisataPemandu WisataPemandu wisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penjelasan, dan informasi tentang objek wisata serta hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan wisata kepada wisatawanUndang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang KepariwisataanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pemandu wisata pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 249RestoranRestoranRestoran adalah tempat usaha yang menyediakan pelayanan makanan dan minuman, baik yang disajikan di tempat tersebut maupun untuk dibawa pulang, dengan imbalan pembayaranUndang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang KepariwisataanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah restoran pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 250Coffee ShopCoffee ShopCoffee shop adalah tempat usaha atau kedai yang khusus menyajikan berbagai jenis kopi dan minuman lainnya, sering kali dilengkapi dengan pilihan makanan ringan seperti kue, roti, atau sandwichDisbudporaparTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah coffe shop pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 251Toko CenderamataToko CenderamataToko cenderamata adalah tempat usaha yang menjual berbagai macam souvenir atau oleh-oleh khas dari suatu tempat atau daerah tertentuDisbudporaparTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah toko cenderamata pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 252Pedagang Cenderamata Non Toko Pedagang Cenderamata Non TokoPedagang cenderamata non-toko mengacu pada individu atau kelompok yang menjual souvenir atau oleh-oleh khas dari suatu tempat tanpa beroperasi di dalam toko atau outlet resmi. Mereka seringkali berada di lokasi yang strategis seperti tempat wisata, pasar tradisional, acara festival, atau di pinggir jalanDisbudporaparTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pedagang cenderamata non toko pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 253Luas Kawasan Cagar Budaya Dan Ilmu PengetahuanKawasan Cagar Budaya Luas kawasan cagar budaya mengacu pada jumlah ruang yang dipakai dan dimanfaatkan untuk cagarbudaya dan ilmu pengetahuanBalai Pelestarian Kebudayaan RegionalTahunanIntegerBerdasarkan kondisi: 1. Baik 2. Sedang 3. RusakIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa luas kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 254 Luas Objek Wisata AlamObjek Wisata Alam Luas objek wisata alam mengacu pada jumlah ruang yang dipakai dan dimanfaatkan untuk taman wisata alamRIPARKABTahunanIntegerBerdasarkan kondisi: 1. Baik 2. Sedang 3. RusakIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa luas objek wisata alam pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 255Pemuda yang Berwirausaha Pemuda yang Berwirausaha Berwirausaha merujuk pada proses atau tindakan seseorang atau sekelompok orang dalam menciptakan dan mengembangkan usaha atau bisnis baru dengan mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan.Disdukcapil, DisbudporaparTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pemuda yang berwirausaha pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 256 PemudaPemudaPemuda disini merujuk pada warga negara yang berusia sekitar 16 hingga 30 tahunDisdukcapilTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah total pemuda pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 257Organisasi Kepemudaan Organisasi Kepemudaan Organisasi kepemudaan adalah organisasi yang dibentuk oleh pemuda secara sukarela, yang berfungsi sebagai wadah pengembangan potensi, bakat, minat, dan kemampuan pemuda dalam berbagai aspek kehidupan.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang KepemudaanTahunanInteger1. Organisasi Bidang Politik 2. Organisasi Bidang Sosial KeagamaanIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah organisasi pemuda pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 258Pemuda yang Berpartisipasi dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Partisipasi PemudaPemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatanDinsos P3AKB, Disbudporapar, KesbangpolTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 259Atlet yang Memperoleh Medali dalam Suatu Pertandingan Atlet BerprestaiAtlet yang memperoleh medali, penghargaan, atau gelar juara dalam kompetisi olahraga resmi di tingkat nasional maupun internasionalUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan NasionalTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah atlet yang memperoleh medali dalam suatu pertandingan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 260Atlet yang Dikirim dalam Suatu PertandinganAtletAtlet yang pernah dikirim dalam suatu pertandingan. Atlet adalah seseorang yang melakukan aktivitas olahraga dan memiliki kemampuan, pengetahuan, serta keterampilan khusus dalam cabang olahraga tertentuUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan NasionalTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah atlet yang pernah dikirim dalam suatu pertandingan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 261Klub OlahragaKlub OlahragaKlub olahraga adalah organisasi yang didirikan untuk memfasilitasi dan mengembangkan kegiatan olahraga tertentuDisbudporaparTahunanInteger1. Klub Bola Voli 2. Klub Bola Basket 3. Klub Tenis 4.Klub Futsal 5. Klub Bulu Tangkis 6. Klub Sepak Bola 7. Klub Tenis Meja 8. Klub Renang. 9. Klub Beladiri 10. Klub Sepeda 11. Klub Billiard 12. Klub PanahanIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah klub olahraga pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 262Prasarana OlahragaPrasarana OlahragaPrasarana olahraga merujuk kepada infrastruktur atau fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan fisik dan olahraga. Fasilitas ini dirancang untuk memfasilitasi berbagai jenis aktivitas olahraga, baik untuk kepentingan kompetisi, latihan, maupun rekreasi masyarakat.DsibudporaparTahunanIntegerKondisiIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah prasarana olahraga pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 263Luas kawasan perkotaan non kumuh-Kawasan Non KumuhKawasan perkotaan non kumuh mengacu pada wilayah di dalam batas administrasi perkotaan yang memenuhi standar kualitas infrastruktur, hunian, dan lingkungan hidup yang layak huni sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlakuUndang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa luas kawasan perkotaan non kumuh di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 264Luas kawasan perkotaan-Kawasan PerkotaanKawasan perkotaan adalah wilayah yang memiliki aktivitas utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pusat distribusi jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomiUndang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa luas kawasan perkotaan non di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 265Penduduk yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak-Akses Air Minum LayakAkses Air Minum Layak merujuk pada ketersediaan air minum yang aman, bersih, dan dapat diakses oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hariRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Penduduk yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 266Penduduk yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan AmanSanitasiAkses sanitasi yang layak merujuk pada kondisi di mana individu dan komunitas memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan kebersihan yang memadai, mencegah penyebaran penyakit, dan melindungi lingkunganRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (Air Limbah Domestik) layak dan aman di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 267Panjang Jalan Kabupaten yang Memenuhi Kategori Kondisi Mantap -Kondisi JalanPajang jalan kabupaten yang masuk kategogri mantap, kategori mantap artinya jalan tersebut kondisiya baik dan sedangPanduan Survei Kondisi Jalan nomor SMD – 03/RCS tahun 2005TahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa panjang jalan kabupaten yang memenuhi kategori mantap di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 268Panjang Jalan Kabupaten-JalanJalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi. Jalan kabupaten menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.Keputusan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 611.51-130 tahun 2023 tentang Status Ruas-Ruas Jalan di Kabupaten Klaten Sebagai Jalan KabupatenTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa panjang jalan kabupaten di Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 269Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik-Kondisi Daerah IrigasiDaerah irigasi yang masuk dalam kategori baik di suatu wilayahPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah IrigasiTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah daerah irigasi yang kondisinya baik di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 270Daerah Irigasi-Daerah IrigasiDaerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasiPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah IrigasiTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah daerah irigasi di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 271Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Dokumen Rencana Tata Ruang yang Disusun-Pemanfaatan RuangPemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen recana tata ruang yang sudah disusun. Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan, strategi, dan ketentuan mengenai penggunaan dan pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah tertentuRenstra, RTRW, RDTRTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang yang disusun di Kabupaten Klaten pada tahun n ?Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 272Pemanfaatan Ruang-Pemanfaatan RuangPemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pemanfaatan ruang di Kabupaten Klaten pada tahun n ?Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 273Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik-Kondisi DrainasePanjang drainase yang masuk dalam kategori baik di suatu wilayahRenstraTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah drainase yang kondisinya baik di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 274Panjang Drainase-DrainasePanjang drainase merujuk pada panjang drainase yang ada di suatu wilayah. Drainase merupakan sebuah konstruksi yang menjadi media untuk mengalirkan air dari satu titik ke titik lain yang dinilai sangat penting untuk membantu proses pengaliran air seperti curah hujan, agar tidak terjadi genangana atau banjirRenstraTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa panjang drainase di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 275Penduduk yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak-Akses Air Minum LayakAkses Air Minum Layak merujuk pada ketersediaan air minum yang aman, bersih, dan dapat diakses oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hariRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Penduduk yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 276Luas Kawasan Permukiman Kumuh Sesuai SK Bupati-Luas, Kawasan Permukiman KumuhLuas kawasan permukiman kumuh merujuk pada besaran atau area wilayah yang dikategorikan sebagai kawasan kumuh, dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh pemerintahUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa luas kawasan permukiman kumuh sesuai dengan SK Bupati pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 277Penduduk yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman-SanitasiAkses sanitasi yang layak merujuk pada kondisi di mana individu dan komunitas memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan kebersihan yang memadai, mencegah penyebaran penyakit, dan melindungi lingkunganRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (Air Limbah Domestik) layak dan aman di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 278Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum LayakAkses Air Minum LayakRumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak. Air minum yang dikatakan layak adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.Open Data PUPRTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah rumah tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 279Rumah TanggaRumah TanggaRumah tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapurBPSTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah rumah tangga di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 280Rumah tangga yang terlayani sistem perpipaanSistem PerpipaanRumah tangga yang terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Perpipaan. SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air MinumTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah rumah tangga yang terlayani sistem perpipaan kabupaten di Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 281TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dalam kondisi baikFasilitas pengelolaan sampahTempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media Iingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpaduPeraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah PlastikTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dalam kondisi baik di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 282TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPSFasilitas pengelolaan sampahTempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media Iingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpaduPeraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah PlastikTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah total TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 283Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan AmanAkses SanitasiAkses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau IPALDinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (Air Limbah Domestik) layak dan aman di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 284Sistem Pengelolaan Air LimbahSistem Pengelolaan Air LimbahSistem Pengelolaan Limbah adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbahRenstraTahunanInteger1. Berdasarkan skalanyaIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 285Pengolahan Air LimbahPengolahan Air LimbahPengolahan limbah adalah mekanisme menghilangkan zat pencemaran yang terlarut didalam air melalui beberapa mekanisme. Secara umum hal ini bisa dilakukan dengan 3 cara, pengolahan fisik, pengolahan biologis dan pengolahan kimiaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa Jumlah Pengolahan Air Limbah di Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 286Panjang Drainase Perkotaan Dalam Kondisi Baik DrainasePanjang drainase di wilayah perkotaan yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat dalam kondisi baikPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase PerkotaanTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah drainase perkotaan yang kondisinya baik di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 287Panjang Drainase PerkotaanDrainasePanjang drainase di wilayah perkotaan yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase PerkotaanTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah total drainase di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 288Gedung Perkantoran dan Gedung Non Perkantoran yang Dibangun Gedung Perkantoran, Gedung Non PerkantoranPembangunan gedung perkantoran dan gedung non perkantoran di suatu wilayah pada periode tertentuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah gedung perkantoran dan gedung non perkantoran yang dibangun di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 289 Rencana Pembangunan Gedung Perkantoran dan Gedung Non PerkantoranGedung Perkantoran, Gedung Non PerkantoranRencana pembangunan gedung perkantoran dan gedung non perkantoran di suatu wilayah pada periode tertentuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah rencana pembangunan gedung perkantoran dan gedung non perkantoran di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 290Bangunan Gedung Pemerintah yang Laik FungsiGedung Laik Fungsi Gedung pemerintah yang laik fungsi merujuk pada bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsinyaKemen PU nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Bangunan GedungTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah gedung pemerintah yang laik fungsi di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 291Bangunan Gedung PemerintahGedung Pemerintah Gedung pemerintah merujuk pada bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah dan digunakan untuk menjalankan fungsi administratif, legislatif, yudikatif, atau pelayanan publikBPKADTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah total gedung pemerintah di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 292Pemanfaatan IMB sesuai peruntukannyaIzin Mendirikan Bangunan (IMB)Pemanfaatan IMBIzin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Pemanfaatan IMB sesuai peruntukannya berarti bahwa bangunan tersebut harus digunakan sesuai dengan tujuan dan fungsi yang tercantum dalam izin tersebutPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan GedungTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pemanfaatan IMB sesuai peruntukannya di Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 293IMB yang berlakuIzin Mendirikan Bangunan (IMB)Pemanfaatan IMBIzin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan GedungTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah IMB di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 294Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang TersusunPenyusunan Dokumen RTBLDokumen RTBL adalah dokumen yang memuat materi pokok RTBL sebagai hasil proses identifikasi, perencanaan dan perancangan suatu lingkungan/kawasan, termasuk di dalamnya adalah identifikasi dan apresiasi konteks lingkungan, program peran masyarakat dan pengelolaan serta pemanfaatan aset properti kawasanPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan LingkunganTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang tersusun di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 295Kawasan yang Akan Menyusun Dokumen RTBLPenyusunan Dokumen RTBLKawasan yang Akan Menyusun Dokumen RTBL. Dokumen RTBL adalah dokumen yang memuat materi pokok RTBL sebagai hasil proses identifikasi, perencanaan dan perancangan suatu lingkungan/kawasan, termasuk di dalamnya adalah identifikasi dan apresiasi konteks lingkungan, program peran masyarakat dan pengelolaan serta pemanfaatan aset properti kawasanPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan LingkunganTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kawasan yang akan menyusun dokumen RTBL di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 296Luas Kawasan yang Ditingkatkan Sesuai dengan RTBLnyaPeningkatan Kawasan, Rencana Tata Bangunan dan LingkunganLuas kawasan yang ditingkatkan sesuai dengan panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan LingkunganTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kawasan yang ditingkatkan sesuai dengan RTBLnya di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 297Luas Total Kawasan Sesuai dengan RTBLnyaPeningkatan Kawasan, Rencana Tata Bangunan dan LingkunganLuas keseluruhan kawasan yang sesuai dengan panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan LingkunganTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kawasan yang sesuai dengan RTBLnya di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 298Bangunan Memiliki PBGPBGBangunan Memiliki PBG. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan GedungTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah bangunan yang memiliki PBG di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 299Bangunan Tidak Memiliki PBGPBGBangunan Tidak Memiliki PBG. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan GedungTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah bangunan yang tidak memiliki PBG di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 300Bangunan Gedung Memiliki Sertifikat Laik FungsiSertifikat Laik FungsiBangunan Gedung Memiliki Sertifikat Laik Fungsi. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan GedungTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 301Bangunan Gedung Tidak Memiliki Sertifikat Laik FungsiSertifikat Laik FungsiBangunan Gedung Tidak Memiliki Sertifikat Laik Fungsi. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan GedungTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah bangunan gedung yang tidak memiliki sertifikat laik fungsi di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 302Tenaga operator/teknisi/ analisis yang bersertifikat kompetensiTenaga Kerja KonstruksiTenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan RuangTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tenaga operator/teknisi/ analisis yang bersertifikat kompetensi di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 303Tenaga operator/teknisi/ analisis di Kabupaten/KotaTenaga Kerja KonstruksiTenaga kerja Konstruksi yang terdiri dari operator/teknisi/analis di Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum dan Penatan RuangTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tenaga operator/teknisi/ analisis di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 304Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani oleh Jaringan IrigasiLuas Daerah IrigasiLuas total daerah Irigasi dibawah wewenang Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasiPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah IrigasiTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 305Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/KotaLuas Daerah IrigasiLuas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota merujuk pada luas wilayah yang diirigasi di bawah kendali atau tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota. Daerah ini mencakup jaringan irigasi yang dibangun, dikelola, dan dipelihara oleh pemerintah daerah setempatPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah IrigasiTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 306Panjang Jaringan IrigasiJaringan IrigasiJaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasiPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah IrigasiTahunanFloat1. Kondisi Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa panjang jaringan irigasi di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 307Daerah IrigasiDaerah IrigasiDaerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasiPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah IrigasiTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah daerah irigasi di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 308Luas WadukWadukLuas tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi maupun keperluan lainnyaPeraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang IrigasiTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa luas waduk di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 309Tata Ruang yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang DisusunTata RuangTata Ruang yang sesuai dengan hasil perencanaan tata ruang yang telah disusunRenstra & RTRWTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tata ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang yang disusun di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 310Tata Ruang Secara KeseluruhanTata RuangTata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruangRenstra & RTRWTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tata ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang yang disusun di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 311Dokumen Rencana Tata Ruang yang TersusunDokumen Rencana Tata Ruang yang TersusunDokumen Rencana Tata Ruang yang Tersusun. Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan, strategi, dan ketentuan mengenai penggunaan dan pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah tertentuRenstra, RTRW, RDTRTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang tersusun di Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 312Dokumen Rencana Tata Ruang yang DirencanakanDokumen Rencana Tata Ruang yang DirencanakanDokumen Rencana Tata Ruang yang Direncanakan. Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan, strategi, dan ketentuan mengenai penggunaan dan pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah tertentuRenstra, RTRW, RDTRTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total panjang jalan kabupaten di Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 313Pelayanan ketataruangan yang dilakukan Pelayanan,Tata RuangPelayanan ketataruangan seperti untuk memastikan pemanfaatan ruang yang terencana, teratur, dan berkelanjutanRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pelayanan ketataruangan yang dilakukan di Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 314Pelayanan ketataruangan yang direncanakanPelayanan,Tata RuangRencana pelayanan ketataruangan seperti untuk memastikan pemanfaatan ruang yang terencana, teratur, dan berkelanjutanRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pelayanan ketataruangan yang direncanakan di Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 315Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang terlaksanaTata RuangPengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruangUndang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang terlaksana di Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 316Rencana kegiatan pengendalian pemanfaatan ruangTata RuangRencana kegiatan untuk mewujudkan tertib tata ruang Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah rencana kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang di Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 317Panjang DrainaseDrainasePanjang prasarana dan sarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase PerkotaanTahunanInteger1. Kondisi Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa panjang drainase di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 318Kapasitas EmbungEmbungKapasitas tempat/wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air di sungai atau air hujanPeraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang IrigasiTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa kapasitas embung di Kabupaten Klaten pada tahun n ?1Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 319Dokumen perencanaan lingkungan hidup Dokumen perencanaanDokumen perencanaan lingkungan hidup adalah serangkaian dokumen yang disusun sebagai bagian dari upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidupRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Lingkungan Hidup 320Dokumen perencanaanDokumen perencanaanDokumen perencanaan adalah berbagai jenis dokumen yang disusun untuk merencanakan dan mengelola berbagai aspek dari suatu proyek, program, atau kegiatanRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah dokumen perencanaan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Lingkungan Hidup 321Dokumen perencanaan lingkungan hidup Dokumen perencanaanDokumen perencanaan lingkungan hidup adalah serangkaian dokumen yang disusun sebagai bagian dari upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidupRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Lingkungan Hidup 322Dokumen perencanaanDokumen perencanaanDokumen perencanaan adalah berbagai jenis dokumen yang disusun untuk merencanakan dan mengelola berbagai aspek dari suatu proyek, program, atau kegiatanRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah dokumen perencanaan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Lingkungan Hidup 323Realisasi titik pantau kualitas udara Titik pantau kualitas udaraRealisasi titik pantau kualitas udara merujuk pada lokasi-lokasi yang direalisasikan untuk melakukan pemantauan kualitas udara secara rutinUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah realisasi titik pantau kualitas udara di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Lingkungan Hidup 324Target titik pantau kualitas udaraTitik pantau kualitas udaraTarget titik pantau kualitas udara merujuk pada lokasi-lokasi yang ditargetkan untuk melakukan pemantauan kualitas udara secara rutinUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah target titik pantau kualitas udara di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Lingkungan Hidup 325Realisasi kampung iklim yang terbentuk Kampung iklimProgram Kampung Iklim merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mendorong masyarakat untuk melakukan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilaksanakan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayahSistem Registri Nasional (SRN)TahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah realisasi kampung iklim yang terbentuk di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Lingkungan Hidup 326Target kampung iklim yang terdaftar dalam SRNKampung iklimTarget kampung Iklim yang terdaftar dalam Sistem Registri Nasional (SRN) di suatu wilayahSistem Registri Nasional (SRN)TahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah target kampung iklim yang terdaftar dalam SRN di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Lingkungan Hidup 327Luasan RTH yang dipelihara rutin Luasan RTH yang dipelihara rutin Total area RTH yang dipelihara secara rutin. RTH (Ruang Terbuka Hijau) adalah area atau ruang dalam suatu kawasan yang secara khusus disediakan untuk penyerapan air, penghijauan, dan sebagai kawasan rekreasi.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa luasan RTH yang dipelihara rutin di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Lingkungan Hidup 328Luasan RTH yang dikelola Dinas Lingkungan HidupLuasan RTH yang dikelola Dinas Lingkungan HidupTotal area dari RTH yang berada di bawah pengelolaan dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah administratif tertentu, seperti kota atau kabupatenUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa luasan RTH yang dipelihara rutin di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Lingkungan Hidup 329Pelaku usaha yang mendapat izin pengelolaan limbah B3 Pengelolaan Limbah B3Banyaknya pelaku usaha yang mendapat izin pengelolaan limbah B3. Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya dapat membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkunganPeraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)TahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pelaku usaha yang mendapat izin pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Lingkungan Hidup 330Pemohon pengelolaan limbah B3Pemohon pengelolaan limbah B3Pihak yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin dalam kegiatan pengelolaan limbah B3Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)TahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pemohon pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Lingkungan Hidup 331Kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup Kelompok masyarakatBanyaknya kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidupRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidupdi Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Lingkungan Hidup 332Kelompok masyarakatKelompok masyarakatKelompok masyarakat yang ada di suatu wilayahRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kelompok masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Lingkungan Hidup 333Saka kalpataru yang dibina Pembinaan, Saka kalpataruSka kalpataru yang dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah saka kalpataru yang dibina di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Lingkungan Hidup 334Saka kalpataruSaka KalpataruSaka Kalpataru adalah satuan karya pramuka yang berfokus pada pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah saka kalpataru di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Lingkungan Hidup 335Sekolah yang sudah melaksanakan PBLHSPBLHS PBLHS adalah program yang bertujuan untuk mendorong peran aktif sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Permen LHK Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di SekolahTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Lingkungan Hidup 336SekolahSekolahSekolah adalah lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggiUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan NasionalTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah total sekolah di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Lingkungan Hidup 337Timbulan sampah di perkotaan yang sudah tertangani Timbulan sampahTimbulan sampah di perkotaan yang sudah tertangani merujuk pada jumlah sampah yang dihasilkan di daerah perkotaan yang telah dikelola atau diolah sesuai dengan standar pengelolaan sampah yang diatur oleh undang-undangndang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan SampahTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah timbulan sampah di perkotaan yang sudah tertangani di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Lingkungan Hidup 338Timbulan sampah di perkotaanTimbulan sampahTimbulan sampah diartikan sebagai segala jenis sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padatUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan SampahTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah timbulan sampah di perkotaan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Lingkungan Hidup 339Timbulan Sampah Timbulan sampahTimbulan sampah diartikan sebagai segala jenis sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padatUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan SampahTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah timbulan sampah di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Lingkungan Hidup 340Pengaduan izin lingkungan, PPLH, PUU LH (persetujuan lingkungan) Pengaduan, izin LingkunganPengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kotaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pengaduan ijin lingkungan, PPLH, PUU LH (persetujuan lingkungan) di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Lingkungan Hidup 341Pengaduan yang masukPengaduan yang masukBanyaknya segala jenis pengaduan izin yang masukRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pengaduan yang masuk di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Lingkungan Hidup 342Tokoh/ lembaga masyarakat /Sekolah/Dunia Usaha yang Mendapat Penghargaan Lingkungan Tingkat KabupatenPenghargaan LingkunganTokoh/ Lembaga Masyarakat /Sekolah/Dunia Usaha yang mendapatkan penghargaan lingkungan di tingkat KabupatenRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Tokoh/ lembaga masyarakat /sekolah/dunia usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat Kabupaten pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Lingkungan Hidup 343Luas Taman NasionalLuas Taman NasionalLuas taman nasional adalah ukuran atau total area dari suatu kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilindungi dan dilestarikan karena keanekaragaman hayatinya, keindahan alam, atau nilai-nilai ekologi dan budaya yang pentingRenstraTahunanInteger1. KondisiIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa luas taman nasional pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Lingkungan Hidup 344Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan tepat waktu-Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan PelaporanBanyaknya desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan tepat waktuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlahdesa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan tepat waktu di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 345Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporanDokumen Perencanaan, Penganggaran dan PelaporanBanyaknya desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporanRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 346Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) adalahindikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah berhasil mendorong dan mengimplementasikan inovasi.BAPPELITBANGTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa nilai indikator Satuan Pemerintah Daerah (SPD) pada tahun n di Kabupaten Klaten?2Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 347Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID)Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID)Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai dan mengukur tingkat inovasi yang dicapai oleh suatu daerah.BAPPELITBANGTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa nilai indikator Satuan Inovasi Daerah (SID) pada tahun n di Kabupaten Klaten?2Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 348Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) Maksimum Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) Maksimum Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD)BAPPELITBANGTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah skor maksimum indikator Satuan pemerintah Daerah (SPD) pada tahun n di Kabupaten Klaten?2Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 349Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID) MaksimumIndikator Satuan Inovasi Daerah (SID) MaksimumMaksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID)BAPPELITBANGTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah skor maksimum indikator Satuan Inovasi Daerah (SID) pada tahun n di Kabupaten Klaten?2Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 350Inovasi Daerah yang Diterapkan Inovasi DaerahSegala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diterapkan di suatu wilayahUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah inovasi daerah yang sudah diterapkan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 351Inovasi Daerah dalam Dokumen PerencanaanInovasi DaerahSegala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaanUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah inovasi daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 352Rekomendasi Hasil Kelitbangan/Kajian yang Ditindaklanjuti Rekomendasi, Hasil KelitbanganRekomendasi Hasil Kelitbangan/Kajian yang Ditindaklanjuti merujuk pada rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, pengembangan, dan kajian ilmiah yang kemudian diimplementasikan atau dijadikan dasar pengambilan kebijakan dan tindakan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait.BappelitbangTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah rekomendasi hasil kelitbangan/kajian yang ditindaklanjuti pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 353Hasil Kelitbangan/KajianHasil KelitbanganHasil Kelitbangan/Kajian mengacu pada temuan, rekomendasi, atau laporan yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) atau kajian ilmiah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, universitas, atau badan litbang yang berwenangBappelitbangTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah rekomendasi hasil kelitbangan/kajian pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 354Inovasi Perangkat DaerahInovasi Perangkat DaerahInovasi Perangkat Daerah adalah bentuk pembaharuan atau terobosan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan pembangunan daerah dengan tujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan publik.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 355Program Perencanaan Pembangunan Daerah dalam RKPD Perangkat Daerah yang Seharusnya Dilaksanakan Tahun Berkenaan Program Perencanaan Pembangunan DaerahProgram Perencanaan Pembangunan Daerah dalam RKPD Perangkat Daerah yang Seharusnya Dilaksanakan Tahun Berkenaan RenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah program perencanaan pembangunan daerah dalam RKPD Perangkat Daerah yang seharusnya dilaksanakan tahun berkenaan di Kabupaten Klaten?1Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 356Program Perencanaan Pembangunan Daerah dalam RPJMD Periode Tahun BerkenaanProgram Perencanaan Pembangunan DaerahProgram Perencanaan Pembangunan Daerah dalam RPJMD Periode Tahun BerkenaanRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah program perencanaan pembangunan daerah dalam RPJMD periode berkenaan di Kabupaten Klaten?1Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 357Program Perencanaan Pembangunan Daerah dalam RPJMD yang Diterjemahkan ke RKPD Penjabaran RPJMD ke RKPDBanyaknya program Perencanaan Pembangunan Daerah dalam RPJMD yang Diterjemahkan ke RKPDDokumen RKPDTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah program perencanaan pembangunan daerah dalam RPJMD yang diterjemahkan ke dalam RKPD pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 358Program dalam RPJMDProgram, RPJMDBanyaknya program yang tercantum dalam dokumen RPJMDDokumen RPJMDTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah total program perencanaan pembangunan daerah dalam RPJMD pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 359Kinerja Pembangunan TercapaiKinerja PembangunanKinerja Pembangunan Tercapai berarti bahwa hasil pelaksanaan pembangunan telah sesuai dengan target atau indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunanRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah program kinerja pembangunan yang tercapai di Kabupaten Klaten?1Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 360Kinerja PembangunanKinerja PembangunanKinerja Pembangunan merujuk pada capaian atau hasil dari pelaksanaan pembangunan dalam berbagai sektor, yang dievaluasi berdasarkan indikator-indikator tertentuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah program kinerja pembangunan di Kabupaten Klaten?1Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 361Indikator Kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan yang Mencapai Target Indikator Kinerja RPJMDBanyaknya Indikator Kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan yang Mencapai TargetRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah indikator kinerja RPJMD bidang perekonomian dan SDA serta infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 362Indikator Kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan KewilayahanIndikator Kinerja RPJMDBanyaknya Indikator Kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan KewilayahanRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah total indikator kinerja RPJMD bidang perekonomian dan SDA serta infrastruktur dan kewilayahan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 363Indikator Kinerja RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Mencapai Target Indikator Kinerja RPJMDBanyaknya Indikator Kinerja RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Mencapai TargetRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah indikator kinerja RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mencapai target pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 364Indikator Kinerja RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan ManusiaIndikator Kinerja RPJMDBanyaknya Indikator Kinerja RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan ManusiaRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah total indikator kinerja RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 365Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam SAKIP Pemerintah DaerahCapaian Aspek Perencanaan, SAKIPHasil Pengukuran Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam SAKIP Pemerintah DaerahRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah skor capaian aspek perencanaan dalam SAKIP Pemerintah Daerah di Kabupaten Klaten?1Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 366Tata Kelola Keamanan InformasiTata Kelola Keamanan InformasiBagian ini mengevaluasi kesiapan bentuk tata kelola keamanan informasi beserta Instansi/fungsi, tugas dan tanggung jawab pengelola keamanan informasiBSSNTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah nilai tata kelola keamanan informasi pada tahun n di Kabupaten Klaten?2Dinas Komunikasi dan Informatika 367Pengelolaan Resiko Keamanan InformasiPengelolaan Resiko Keamanan InformasiBagian ini mengevaluasi kesiapan penerapan pengelolaan risiko keamanan informasi sebagai dasar penerapan strategi keamanan informasiBSSNTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah nilai pengelolaan resiko keamanan informasi pada tahun n di Kabupaten Klaten?2Dinas Komunikasi dan Informatika 368Kerangka Kerja Keamanan InformasiKerangka Kerja Keamanan InformasiBagian ini mengevaluasi kelengkapan dan kesiapan kerangka kerja (kebijakan & prosedur) pengelolaan keamanan informasi dan strategi penerapannyaBSSNTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah nilaikerangka kerja keamana informasi pada tahun n di Kabupaten Klaten?2Dinas Komunikasi dan Informatika 369Pengelolaan Aset InformasiPengelolaan Aset InformasiBagian ini mengevaluasi kelengkapan pengamanan terhadap aset informasi, termasuk keseluruhan siklus penggunaan aset tersebutBSSNTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah nilai pengelolaan aset informasi pada tahun n di Kabupaten Klaten?2Dinas Komunikasi dan Informatika 370Teknologi dan Keamanan InformasiTeknologi dan Keamanan InformasiBagian ini mengevaluasi kelengkapan, konsistensi dan efektivitas penggunaan teknologi dalam pengamanan aset informasiBSSNTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah nilai teknologi dan keamanan informasi pada tahun n di Kabupaten Klaten?2Dinas Komunikasi dan Informatika 371Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi (E-Sign/Tanda Tangan Elektronik) dalam Komunikasi Perangkat Daerah Tanda Tangan ElektronikTanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi ElektronikTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan e-sign/tanda tangan elektronik dalam komunikasi perangkat daerah pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Komunikasi dan Informatika 372Perangkat DaerahPerangkat DaerahPerangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014TahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah total perangkat daerah pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Komunikasi dan Informatika 373SIPD yang diamankan dengan Sertifikat Elektronik SIPD yang diamankan dengan Sertifikat ElektronikSIPD yang diamankan dengan sertifikat elektronik. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan DaerahTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah SIPD yang sudah diamankan dengan sertifikat elektronik pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Komunikasi dan Informatika 374SIPDSIPDSistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sistem yang dibangun untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan daerahPeraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan DaerahTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah total SIPD pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Komunikasi dan Informatika 375Statistik Sektoral yang Memiliki Standar Data dan Metadata Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Statsitik Sektoral, Standar Data, MetadataBanyaknya Statistik Sektoral yang Memiliki Standar Data dan Metadata Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia. Standar data adalah seperangkat aturan dan pedoman yang memastikan bahwa data dikumpulkan, disimpan, diolah, dan disajikan dengan cara yang konsisten dan dapat diandalkan. Metadata adalah data tentang data. Metadata memberikan informasi yang menjelaskan, merinci, dan mendokumentasikan data utama, sehingga memudahkan dalam memahami, menemukan, mengelola, dan menggunakan data tersebut.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data IndonesiaTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip satu data indonesia pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Komunikasi dan Informatika 376Statistik SektoralStatistik SektoralStatistik Sektoral adalah data statistik yang dihasilkan dari pengumpulan informasi yang berkaitan dengan suatu sektor tertentu, seperti sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, pertanian, industri, dan sektor lainnya.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang StatistikTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah total statistik sektoral pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Komunikasi dan Informatika 377Nilai Konektivitas Angkutan Jalan-Nilai Konektivitas Angkutan JalanTrayek yang Dilayani merupakan trayek angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan SK Izin Trayek yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dibagi jumlah kebutuhan trayek. Nilai Konektivitas Angkutan Jalan = (Jumlah Trayek yang Dilayani / Jumlah Kebutuhan Trayek) * Bobot Trayek Bobot Angkutan Jalan a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), bobot = 0.5Dinas PerhubunganTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa nilai konektivitas angkutan jalan di Kabupaten Klaten Tahun n?1Dinas Perhubungan 378Nilai Indeks Konektivitas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan-Nilai Indeks Konektivitas Angkutan Sungai, Danau, dan PenyeberanganNilai Indeks Konektivitas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan = (Jumlah Lintas Penyeberangan yang Beroperasi / Jumlah Kebutuhan Lintas Penyeberangan ) * Bobot Lintas Penyeberangan Bobot Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)Dina PerhubunganTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa nilai indeks konektivitas penyeberangan di Kabupaten Klaten Tahun n?1Dinas Perhubungan 379Volume Lalu Lintas-Volume Lalu LintasVolume Lalu Lintas merujuk pada jumlah kendaraan yang melintasi suatu jalan dalam periode waktu tertentuDinas PerhubunganTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa nilai volume lalu lintas di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Perhubungan 380Kapasitas Kendaraan-Kapasitas KendaraanKapasitas Kendaraan merujuk pada kemampuan atau daya tampung maksimal kendaraan untuk mengangkut penumpang atau barang yang diizinkan sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan yang berlaku.Dinas PerhubunganTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa nilai kapasitas kendaraan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Perhubungan 381Penumpang yang sebenarnya diangkut-Penumpang angkutanBanyaknya penumpang angkutan yang sebenarnya diangkut oleh angkutanRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penumpang yang sebenarnya dapat diangkut oleh angkutan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Perhubungan 382Kapasitas maksimum tempat duduk angkutan-Kapasitas maksimumKapasitas maksimum tempat duduk dalam konteks angkutan merujuk pada jumlah maksimum tempat duduk yang tersedia di dalam kendaraan angkutan umum atau transportasi lainnyaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa kapasitas maksimum tempat duduk angkutan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Perhubungan 383Kecelakaan lalu lintas karena faktor sarpras perlengkapan jalan dan kelaikan kendaraanKecelakaan lalu lintasPeristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan di jalan, yang mengakibatkan kerugian bagi manusia, harta benda, atau lingkungan yang disebabkan karena faktor sarpras perlengkapan jalan dan kelaikan kendaraanUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)TahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kecelakaan lalu lintas karena faktor sarpras perlengkapan jalan dan kelaikan kendaraan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Perhubungan 384Kecelakaan lalu lintasKecelakaan lalu lintasKecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan di jalan, yang mengakibatkan kerugian bagi manusia, harta benda, atau lingkunganUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)TahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah total kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Perhubungan 385KBWU yang melakukan uji KIRKBWUKendaraan Bermotor Wajib Uji yang melakukan uji KIR Uji KIR dilakukan untuk memastikan kendaraan-kendaraan ini memenuhi standar keselamatan dan layak beroperasi di jalan raya. Proses ini melibatkan pengecekan berbagai komponen kendaraan, mulai dari sistem rem, lampu, kemudi, hingga kondisi umum kendaraanRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang melakukan uji KIR di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Perhubungan 386KBWUKBWUKendaraan Bermotor Wajib UjiKBWU (Kendaraan Bermotor Wajib Uji) menurut undang-undang di Indonesia merujuk pada jenis kendaraan bermotor yang wajib menjalani uji kelayakan secara berkala untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut aman digunakan di jalan dan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkanPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang KendaraanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Perhubungan 387Unsur Persyaratan Pelayanan Unsur Persyaratan Pelayanan Unsur Persyaratan Pelayanan merujuk pada kelengkapan dan kejelasan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat Dinas PerhubunganTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur persyaratan pelayanan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Perhubungan 388Unsur Prosedur PelayananUnsur Prosedur PelayananUnsur Prosedur Pelayanan merujuk pada kesesuaian antara prosedur yang dilaksanakan dengan standar yang telah ditetapkan serta kemudahan prosedur yang harus ditempuh oleh masyarakatDinas PerhubunganTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur prosedur pelayanan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Perhubungan 389Unsur Waktu PelayananUnsur Waktu PelayananUnsur Waktu Pelayanan merujuk pada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses pelayanan serta kecepatan dalam merespons permintaan masyarakat.Dinas PerhubunganTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur waktu pelayanan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Perhubungan 390Unsur Biaya/TarifUnsur Biaya/TarifUnsur Biaya/Tarif merujuk pada biaya yang dikenakan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta transparansi biaya pelayanan.Dinas PerhubunganTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur biaya/tarif di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Perhubungan 391Unsur Produk PelayananUnsur Produk PelayananUnsur Produk Pelayanan merujuk pada kualitas hasil pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakatDinas PerhubunganTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur persyaratan pelayanan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Perhubungan 392Unsur Kompetensi PelaksanaUnsur Kompetensi PelaksanaUnsur Kompetensi Pelaksana merujuk pada kemampuan dan keahlian petugas dalam memberikan pelayanan serta pengetahuan dan keterampilan petugas yang melayaniDinas PerhubunganTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur kompetensi pelaksana di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Perhubungan 393Unsur Perilaku PelaksanaUnsur Perilaku PelaksanaUnsur Perilaku Pelaksana merujuk pada keramahan, kesopanan, dan sikap petugas dalam melayani masyarakat serta sikap empati dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakatDinas PerhubunganTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur perilaku pelaksana di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Perhubungan 394Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan MasukanUnsur Penanganan Pengaduan, Saran dan MasukanUnsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan merujuk pada kemampuan sebuah instansi atau lembaga publik menangani keluhan, saran, dan masukan dari masyarakat.Dinas PerhubunganTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Perhubungan 395Unsur Sarana dan PrasaranaUnsur Sarana dan PrasaranaUnsur Sarana dan Prasarana merujuk pada fasilitas fisik dan dukungan infrastruktur yang disediakan oleh instansi atau lembaga publik untuk mendukung pelayanan kepada masyarakatDinas PerhubunganTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur sarana dan prasarana di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Perhubungan 396Perlengkapan jalan dalam kondisi baikPerlengkapan jalanPerangkat yang digunakan di jalan untuk keselamatan lalu lintas yang meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, serta fasilitas pendukung dalam kondisi baikUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Perhubungan 397Perlengkapan jalan terpasangPerlengkapan jalanPerlengkapan jalan adalah perangkat yang digunakan di jalan untuk keselamatan lalu lintas yang meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, serta fasilitas pendukungUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah perlengkapan jalan terpasang di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Perhubungan 398Perlengkapan jalan terpasangPerlengkapan jalanPerlengkapan jalan terpasang menurut undang-undang di Indonesia merujuk pada berbagai perangkat atau fasilitas yang dipasang di jalan untuk menunjang keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintasUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah perlengkapan jalan terpasang di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Perhubungan 399Perlengkapan jalan yang seharusnya tersediaPerlengkapan jalanPerlengkapan jalan adalah perangkat yang digunakan di jalan untuk keselamatan lalu lintas yang meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, serta fasilitas pendukungUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya tersedia di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Perhubungan 400Stasiun Kereta ApiStasiun Kereta ApiStasiun kereta api didefinisikan sebagai tempat di mana kereta api berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang dan/atau barang, serta dilengkapi dengan fasilitas dan pelayanan yang mendukung kegiatan transportasiUndang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang PerkeretaapianTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah stasiun kereta apitahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Perhubungan 401Barang Menggunakan Angkutan Kereta ApiAngkutan BarangSegala bentuk barang yang dimuat dan diangkut dengan kereta apiUndang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2007 tentang PerkeretaapianTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah barang yang diangkut menggunakan angkutan kereta api tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Perhubungan 402Penumpang Kereta ApiPenumpangPenumpang kereta api didefinisikan sebagai orang yang menggunakan jasa angkutan kereta api untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainUndang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2007 tentang PerkeretaapianTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penumpang ykereta api tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Perhubungan 403Perlintasan sebidangPerlintasan sebidangPerlintasan sebidang merupakan perlintasan antara jalan dan jalur rel kereta api yang berada pada bidang tanah yang samaPeraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan JalanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah perlintasan sebidang di Kabupaten Klaten?1Dinas Perhubungan 404Badan Usaha Penunjang Perkeretaapian-Badan Usaha Penunjang PerkeretaapianBadan Usaha Penunjang Perkeretaapian adalah badan usaha yang bergerak di bidang kegiatan yang mendukung penyelenggaraan perkeretaapianUndang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2007 tentang PerkeretaapianTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Badan Usaha Penunjang Perkeretaapian tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Perhubungan 405Kendaraan PribadiKendaraan PribadiKendaraan pribadi adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pribadi atau perorangan, bukan untuk angkutan umum atau komersialUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kendaraan pribadi tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Perhubungan 406Moda Angkutan BarangModa Angkutan BarangModa angkutan barang merujuk pada berbagai jenis kendaraan dan sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain seperti truk barang, mobil box, mobil peti kemas, mobil tangkiRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Moda Angkutan Barang tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Perhubungan 407Moda Angkutan UmumModa Angkutan UmumModa angkutan umum merujuk kepada berbagai jenis sarana transportasi yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum dalam perjalanan sehari-hari seperti bus, angkutan umum, taksi, ojek, bajaj, dan lain sebagainyaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Moda Angkutan Umum tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Perhubungan 408Perusahaan Angkutan UmumPerusahaan Angkutan UmumPerusahaan angkutan umum adalah lembaga bisnis yang menyediakan layanan transportasi publik kepada masyarakat umum. Perusahaan-perusahaan ini bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan mengelola berbagai jenis moda transportasi umum, seperti bus, kereta api, taksi, atau layanan lainnya, tergantung pada wilayah dan layanan yang mereka tawarkanRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Perusahaan Angkutan Umum tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Perhubungan 409Tempat Pengujian Kendaraan (KIR) Angkutan UmumTempat Pengujian Kendaraan (KIR) Angkutan UmumTempat Pengujian Kendaraan (KIR) adalah lokasi yang ditetapkan untuk melakukan pengujian berkala terhadap kendaraan umum seperti bus, taksi, truk, dan kendaraan komersial lainnyaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Tempat Pengujian Kendaraan (KIR) Angkutan Umum tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Perhubungan 410TerminalTerminalTerminal adalah prasarana transportasi darat yang digunakan sebagai tempat pemberhentian, menaikkan, dan menurunkan penumpang serta bongkar muat barang, yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang angkutan daratUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah terminal tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Perhubungan 411Penumpang Masuk Melalui TerminalPenumpangPenumpang adalah orang yang menggunakan jasa angkutan, baik angkutan umum maupun pribadi, untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lainUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penumpang yang masuk melalui terminal tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Perhubungan 412Penumpang Keluar Melalui TerminalPenumpangPenumpang adalah orang yang menggunakan jasa angkutan, baik angkutan umum maupun pribadi, untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lainUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penumpang yang keluar melalui terminal tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Perhubungan 413Lokasi penebaran benihPenebaran benihLokasi penebaran benih merujuk pada tempat atau area di mana benih ikan atau organisme akuatik lainnya ditebarkan atau ditempatkan untuk tujuan budidaya atau pengembangbiakanRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah lokasi penebaran benih di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 414Produksi Perikanan budidayaPerikanan BudidayaPerikanan budidaya adalah praktik budidaya atau pemeliharaan organisme akuatik seperti ikan, udang, kerang, dan makhluk laut lainnya di lingkungan yang dikontrol atau buatan. Produksi perikanan budidaya merujuk pada banyaknya ikan hasil budidayaRenstra, RenjaTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 415Produksi Perikanan TangkapPerikanan TangkapPerikanan tangkap merujuk pada kegiatan penangkapan ikan dan organisme laut lainnya dari perairan alami seperti lautan, sungai, dan danau. Produksi perikanan tangkap merujuk pada banyaknya ikan hasil tangkapanRenstra, RenjaTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 416Produk Olahan IkanProduk Olahan IkanProduk olahan ikan mengacu pada berbagai jenis produk yang dihasilkan dari pengolahan ikan mentah menjadi bentuk yang lebih siap konsumsiRenstra, RenjaTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah produk olahan ikan pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 417ProduksiProduksiProduksi merupakan jumlah keseluruhan masing-masing bahan makanan yang dihasilkan, baik yang sudah maupun yang belum mengalami proses pengolahanRenstra, RenjaTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah produksi pangan utama/beras di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 418Perubahan stokPerubahan stokStok merupakan sejumlah bahan makanan yang disimpan oleh pemerintah atau swasta, seperti pabrik, gedung, depo, lumbung petani/rumah tangga dan pasar/pedagang. Data stok yang digunakan adalah data stok awal dan akhir tahun. Sedangkan perubahan stok merupakan selisih antara stok akhir tahun dengan awal tahunRenstra, RenjaTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah perubahan stok pangan utama/beras di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 419ImporImporImpor merupakan sejmlah bahan makanan, baik yang sudah maupun yang belum mengalami pengolahan, yang didatangkan dari luar negeri dengan tujuan untuk diperdagangkan, diedarkan atau disimpanRenstra, RenjaTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah impor pangan utama/beras di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 420EksporEksporEkspor merupakan sejumlah bahan makanan, baik yang sudah maupun yang belum mengalami pengolahan, yang dikeluarkan dari wilayah indonesiaRenstra, RenjaTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah ekspor pangan utama/beras di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 421ProteinProteinProtein merujuk pada zat gizi yang diperlukan tubuh untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringanUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang PanganTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)-1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 422EnergiEnergiJumlah kalori yang diperoleh dari makanan yang dikonsumsi, yang diperlukan oleh tubuh untuk menjalankan fungsi-fungsi vital seperti metabolisme, aktivitas fisik, dan pertumbuhanRenstra, renjaTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)-1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 423Pangan segar asal tumbuhan yang amanPangan Segar Asal TumbuhanPangan segar asal tumbuhan adalah produk pangan yang berasal dari tanaman yang tidak mengandung bahan berbahaya dan memenuhi standar keamanan serta kualitasUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang PanganTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 424Pangan segar asal tumbuhanPangan Segar Asal TumbuhanPangan segar asal tumbuhan adalah produk pangan yang dihasilkan dari tanaman dan dikonsumsi dalam keadaan segar, seperti sayuran dan buah-buahanUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang PanganTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pangan segar asal tumbuhan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 425Produksi Komoditas Pangan HewaniProduksi Komoditas Pangan HewaniKomoditas pangan hewani adalah produk yang berasal dari hewan dan digunakan sebagai bahan makanan untuk konsumsi manusia. Komoditas ini mencakup berbagai jenis daging, produk susu, telur, ikan, dan produk lainnya yang berasal dari hewanRenstraTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Produksi Komoditas Pangan Hewani pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 426Produksi Komoditas Pangan NabatiKomoditas Pangan NabatiKomoditas pangan nabati adalah produk pertanian yang berasal dari tanaman dan digunakan sebagai bahan makanan untuk konsumsi manusia atau hewan. Komoditas ini mencakup berbagai jenis tanaman pangan yang ditanam, dipanen, dan diproses untuk memenuhi kebutuhan pangan.RenstraTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Produksi Komoditas Pangan Nabati pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 427Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan Pangan Padi-PadianKonsumsi PendudukBanyaknya kelompok bahan pangan padi-padian yang dikonsumsi oleh penduduk di suatu daerahRenstraTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan Pangan Padi-Padian pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 428Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan Pangan Pangan HewaniKonsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan Pangan HewaniBanyaknya kelompok bahan pangan hewani yang dikonsumsi oleh penduduk di suatu daerahRenstraTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan Pangan Umbi-Umbian pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 429Lumbung Pangan MasyarakatLumbung Pangan MasyarakatLumbung pangan masyarakat adalah sebuah tempat atau fasilitas penyimpanan yang dikelola secara kolektif oleh komunitas atau kelompok masyarakat untuk menyimpan cadangan pangan, terutama hasil pertanian seperti padi, jagung, dan kacang-kacanganRenstraTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah lumbung pangan masyarakat pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 430Skor PPHPola Pangan HarapanKetersediaan Energi dan Zat Gizi yang dihasilkan dari 11 kelompok bahan makanan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kualitas keragaman ketersediaan pangan yang siap dikonsumsi oleh penduduk/masyarakatSirusa, BPSTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah skor PPH di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 431GudangGudangGudang disini merujuk pada tempat yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis bahan pangan dalam jumlah besar sebelum didistribusikan untuk kondisi bencana atau kerawanan panganRenstraTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah gudang pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 432Selisih PDRB sektor pertanian dan perikanan tahun n terhadap tahun sebelumnyaSelisih PDRB sektor pertanian dan perikananSelisih PDRB sektor pertanian dan perikanan dapat dihitung dengan cara mengurangi jumlah PDRB sektor pertanian dan perikanan tahun ke-n dengan jumlah PDRB sektor pertanian dan perikanan tahun sebelumnyaRenstraTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah selisih PDRB sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 433PDRB sektor pertanian dan perikanan tahun sebelumnyaPDRB sektor pertanian dan perikananPDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor pertanian dan perikanan merupakan bagian dari total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor pertanian dan perikanan dalam suatu wilayah atau negara dalam satu tahunBPSTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah PDRB sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 434Produksi 7 komoditas bahan pangan utamaProduksi 7 komoditas bahan pangan utamaProduksi yang berasal dari 7 komoditas pangan utama seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalarDKPPTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah produksi 7 komoditas bahan pangan utama di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 435Luas panen 7 komoditas bahan pangan utamaLuas panen 7 komoditas bahan pangan utamaLuas panen dari 7 komoditas bahan pangan utama mengacu pada total area lahan yang digunakan untuk menanam komoditas-komoditas tersebut dalam satu periode tanam atau satu musim panenDKPPTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa luas panen 7 komoditas bahan pangan utama di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 436Produksi tembakau asepanProduksi tembakau asepanProduksi yang berasal dari tembakau asepanDKPPTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah produksi tembakau asepan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 437Luas panen tembakau asepanLuas panen tembakau asepanLuas panen dari tembakau asepan mengacu pada total area lahan yang digunakan untuk menanam komoditas-komoditas tersebut dalam satu periode tanam atau satu musim panenDKPPTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa luas panen tembakau asepan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 438Produksi cabeProduksi cabeProduksi yang berasal dari cabeDKPPTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah produksi cabe di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 439Luas panen cabeLuas panen cabeLuas panen dari cabe mengacu pada total area lahan yang digunakan untuk menanam komoditas-komoditas tersebut dalam satu periode tanam atau satu musim panenDKPPTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa luas panen cabe di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 440Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik/fungsionalInfrastruktur IrigasiInfrastruktur irigasi di suatu wilayah yang masuk dalam kondisi baik/fungsionalDKPPTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah infrastruktur irigasi dalam kondisi baik/fungsional di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 441Infrastruktur irigasiInfrastruktur Irigasi Irigasi adalah proses atau sistem pengaliran air ke lahan pertanian atau kebutuhan lainnya untuk memastikan kecukupan air bagi tanaman atau keperluan manusiaDKPPTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah total infrastruktur irigasi di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 442Ketersediaan prasarana penyuluhan pertanianPrasarana PertanianPasarana penyuluhan pertanian yang tersedia di suatu wilayahDKPPTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah prasarana penyuluhan pertanian yang tersedia di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 443Kebutuhan prasarana penyuluhan pertanianPrasarana Pertanian Prasarana pertanian mengacu pada berbagai fasilitas fisik, infrastruktur, dan sistem yang mendukung kegiatan pertanian, seperti jaringan irigasi, jalan dan jembatan, dan gudang pertanianDKPPTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kebutuhan prasarana penyuluhan pertanian di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 444Kejadian dan kasus penyakit hewan menularKasus Penyakit Hewan MenularKasus hewan menular merujuk pada penyakit yang dapat menular dari hewan ke hewan atau dari hewan ke manusiaUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan HewanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa selisih kejadian dan kasus penyakit hewan menular tahun n-1 terhadap tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 445Luas gerakan pengendalian serangan OPTBencana PertanianLuas gerakan pengendalian serangan OPT mengacu pada area atau luasan lahan yang telah diterapkan tindakan pengendalian untuk mengurangi atau mengeliminasi serangan OPTDKPPTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa luas gerakan pengendalian serangan OPT di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 446Luas kejadian serangan OPTBencana PertanianLuas kejadian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) mengacu pada area atau luasan lahan yang terkena serangan oleh OPT tertentu dalam suatu periode waktu tertentuDKPPTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa luas kejadian serangan OPT di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 447Kelompok tani madya utamaKelompok taniKelompok tani Madya adalah kelompok tani yang berada pada tingkat perkembangan menengah. Mereka telah berkembang dari tingkat pemula dan menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan kelompok serta penerapan teknologi pertanian. Kelompok tani Utama adalah kelompok tani yang telah mencapai tingkat perkembangan tertinggi. Mereka memiliki kemampuan manajemen yang baik, penerapan teknologi modern, dan partisipasi aktif dari semua anggotaPeraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan PetaniTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kelompok tani madya utama di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 448Kelompok taniKelompok taniKelompok tani adalah suatu organisasi atau kumpulan petani yang bekerja sama dalam berbagai aspek pertanian untuk mencapai tujuan bersama, seperti peningkatan produksi, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan anggotanyaPeraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan PetaniTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kelompok tani di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 449Luas Areal PengairanLuas Areal PengairanLuas areal pengairan mengacu pada luas wilayah atau lahan pertanian yang diperoleh air secara buatan untuk memenuhi kebutuhan irigasiDKPPTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa luas areal pengairan pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 450Nilai Produksi Tanaman PanganNilai Produksi Tanaman PanganNilai produksi tanaman pangan merujuk pada total nilai ekonomi dari hasil panen tanaman pangan yang dihitung berdasarkan harga pasar saat produk tersebut dijualBPSTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah produksi tanaman pangan pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 451Nilai Produksi HortikulturaNilai Produksi HortikulturaNilai produksi holtikultura merujuk pada total nilai ekonomi dari hasil panen tanaman holtikultura yang dihitung berdasarkan harga pasar saat produk tersebut dijualBPSTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah produksi tanaman holtikultura pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 452Nilai Produksi PerkebunanNilai Produksi PerkebunanNilai produksi perkebunan merujuk pada total nilai ekonomi dari hasil panen tanaman perkebunan yang dihitung berdasarkan harga pasar saat produk tersebut dijualBPSTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah produksi tanaman perkebunan pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 453Kasus Wabah/Endemi pada Tanaman Pertanian/PerkebunanKasus Wabah/Endemi pada Tanaman Pertanian/PerkebunanBanyaknya kasus wabah/endemi pada tanaman pertanian/perkebunanRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kasus wabah/endemi pada tanaman pertanian/perkebunan pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 454Ketersediaan Benih Tanaman PanganKetersediaan Benih Tanaman PanganKetersediaan benih tanaman pangan merujuk pada banyaknya benih tanaman pangan yang tersediaDKPPTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah ketersediaan benih tanaman pangan pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 455Ketersediaan Pakan TernakKetersediaan pakan ternakKetersediaan pakan ternak merujuk pada jumlah pakan ternak yang tersedia di suatu wilayahDKPPTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah ketersediaan pakan ternak pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 456Populasi Ternak Ruminansia Besar dan KecilPopulasi Ternak RuminansiaPopulasi ternak ruminansia merujuk kepada jumlah total hewan ternak yang termasuk dalam kelompok hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah hewan yang memiliki lambung berpencernaan khusus dengan empat bagian utama, yang memungkinkan mereka untuk mencerna serat-serrat dalam makanan mereka. Contoh hewan ruminansia meliputi sapi, domba, kambing, dan kerbauDKPPTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah populasi ternak ruminansia pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 457Luas Lahan Pertanian berkelanjutanLuas Lahan Pertanian berkelanjutanLuas lahan pertanian berkelanjutan adalah ukuran area tanah yang digunakan untuk kegiatan pertanian, termasuk menanam tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan budidaya perikananSkala PetaTahunanIntegerLahan beririgasi teknis dan non teknis/tadah hujanIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa luas lahan pertanian berkelanjutan pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 458Produksi Tanaman PanganProduksi Tanaman PanganTanaman pangan mencakup berbagai jenis tanaman seperti padi, jagung, gandum, sorgum, kentang, singkong, dan berbagai jenis kacang-kacangan serta sayuranRenja, renstraTahunanIntegerBerdasarkan jenis 7 komoditas utama tanaman panganIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah produksi tanaman pangan pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 459Luas Areal HoltikulturaLuas Areal HoltikulturaLuas areal hortikultura mengacu pada total luas tanah yang digunakan untuk budidaya tanaman hortikultura, termasuk buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias (Hanya Cabe)Renstra, renjaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa luas lahan holtikultura pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 460Produksi HoltikulturaProduksi HoltikulturaProduksi hortikultura mengacu pada proses budidaya dan hasil yang dihasilkan dari tanaman hortikultura, termasuk buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias (Cabe)Renstra, RenjaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah produksi holtikultura pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 461Luas Areal PerkebunanLuas Areal PerkebunanLuas areal perkebunan merujuk pada total luas lahan yang digunakan untuk budidaya tanaman komersial seperti kelapa sawit, karet, teh, kopi, dan jenis tanaman perkebunan lainnyaRenstra, RenjaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa luas lahan perkebunan pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 462Produksi PerkebunanProduksi PerkebunanProduksi perkebunan merujuk pada hasil yang dihasilkan dari tanaman-tanaman komersial yang dibudidayakan dalam skala besar di perkebunanRenstra, renjaTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah produksi perkebunan pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 463Usaha PeternakanUsaha PeternakanUsaha peternakan mencakup kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan hewan ternak untuk berbagai tujuan, seperti produksi daging, susu, telur, dan produk ternak lainnyaRenstra, renjaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah usaha peternakan pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 464Populasi Hewan TernakPopulasi Hewan Ternak Hewan yang masuk dalam kategori hewan ternak diantaranya yaitu sapi, ayam, babi, kambing dan dombaRenstra, renjaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah populasi hewan ternak pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 465Ketersediaan Benih Tanaman HoltikulturaKetersediaan Benih Tanaman HoltikulturaKetersediaan benih tanaman holtikultura merujuk pada banyaknya benih tanaman holtikultura yang tersedia di suatu wilayahRenstra, renjaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah ketersediaan benih tanaman holtikultura pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 466Ketersediaan Benih PerkebunanKetersediaan Benih PerkebunanKetersediaan benih tanaman perkebunan merujuk pada banyaknya benih tanaman perkebunan yang tersedia di suatu wilayahRenstra, renjaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah ketersediaan benih tanaman perkebunan pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 467Ketersediaan Bibit TernakKetersediaan Bibit TernakKetersediaan bibit ternak merujuk pada jumlah bibit ternak yang tersedia di suatu wilayahRenstra, renjaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah ketersediaan bibit ternak pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 468Ketersediaan PupukKetersediaan PupukKetersediaan pupuk merujuk pada jumlah pupuk yang tersedia di suatu wilayahRenstra, renjaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah ketersediaan pupuk pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 469Ketersediaan Alat PertanianKetersediaan alat pertanianKetersediaan alat pertanian merujuk pada jumlah alat pertanian yang tersedia di suatu wilayahRenstra, renjaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah ketersediaan alat pertanian pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 470Alat Mesin Pertanian yang DisalurkanAlat Mesin PertanianAlat mesin yang disalurkan oleh pemerintah kepada petaniRenstra, renjaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah alat mesin pertanian yang disalurkan pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 471Ketersediaan Mesin PertanianKetersediaan mesin pertanianKetersediaan mesin pertanian merujuk pada jumlah mesin pertanian yang tersedia di suatu wilayahRenstra, renjaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah ketersediaan mesin pertanian pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 472Ketersediaan Obat Anti HamaKetersediaan obat anti hamaKetersediaan obat anti hama merujuk pada jumlah obat anti hama yang tersedia di suatu wilayah (Bantuan dari dinas)Renstra, renjaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah ketersediaan obat anti hama pada tahun n di Kabupaten Klaten ?1Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 473Unsur Persyaratan Pelayanan Unsur Persyaratan Pelayanan Unsur Persyaratan Pelayanan merujuk pada kelengkapan dan kejelasan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan PublikTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur persyaratan pelayanan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 474Unsur Prosedur PelayananUnsur Prosedur PelayananUnsur Prosedur Pelayanan merujuk pada kesesuaian antara prosedur yang dilaksanakan dengan standar yang telah ditetapkan serta kemudahan prosedur yang harus ditempuh oleh masyarakatPeraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan PublikTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur prosedur pelayanan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 475Unsur Waktu PelayananUnsur Waktu PelayananUnsur Waktu Pelayanan merujuk pada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses pelayanan serta kecepatan dalam merespons permintaan masyarakat.Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan PublikTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur waktu pelayanan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 476Unsur Biaya/TarifUnsur Biaya/TarifUnsur Biaya/Tarif merujuk pada biaya yang dikenakan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta transparansi biaya pelayanan.Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan PublikTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur biaya/tarif di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 477Unsur Produk PelayananUnsur Produk PelayananUnsur Produk Pelayanan merujuk pada kualitas hasil pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakatPeraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan PublikTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur persyaratan pelayanan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 478Unsur Kompetensi PelaksanaUnsur Kompetensi PelaksanaUnsur Kompetensi Pelaksana merujuk pada kemampuan dan keahlian petugas dalam memberikan pelayanan serta pengetahuan dan keterampilan petugas yang melayaniPeraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan PublikTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur kompetensi pelaksana di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 479Unsur Perilaku PelaksanaUnsur Perilaku PelaksanaUnsur Perilaku Pelaksana merujuk pada keramahan, kesopanan, dan sikap petugas dalam melayani masyarakat serta sikap empati dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakatPeraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan PublikTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur perilaku pelaksana di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 480Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan MasukanUnsur Penanganan Pengaduan, Saran dan MasukanUnsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan merujuk pada kemampuan sebuah instansi atau lembaga publik menangani keluhan, saran, dan masukan dari masyarakat.Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan PublikTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 481Unsur Sarana dan PrasaranaUnsur Sarana dan PrasaranaUnsur Sarana dan Prasarana merujuk pada fasilitas fisik dan dukungan infrastruktur yang disediakan oleh instansi atau lembaga publik untuk mendukung pelayanan kepada masyarakatPeraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan PublikTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total nilai unsur sarana dan prasarana di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 482Penduduk usia > 17 yang ber KTPPenduduk Penduduk yang berusia >17 tahun yang sudah memiliki KTP RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 483Penduduk usia > 17PendudukPenduduk secara keseluruhan di suatu wilayah yang berusia > 17 tahunRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk usia > 17 di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 484Penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki KIAPenduduk Kartu Identitas Anak (KIA) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk identifikasi bagi anak-anak di bawah usia 17 tahun RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki KIA di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 485Penduduk usia 0-17 tahunPenduduk Penduduk secara keseluruhan di suatu wilayah yang berusia 0-17 tahunRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 486Keluarga yang memiliki KKKeluarga yang memiliki KKBanyaknya keluarga yang memiliki KK. Kartu Keluarga adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah, yang memuat data mengenai susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga. DisdukcapilTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah keluarga yang memiliki KK di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 487KeluargaKeluargaKeluarga adalah unit sosial dasar yang terdiri dari individu-individu yang saling terikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi, serta hidup bersama atau memiliki keterikatan emosional yang kuatDisdukcapilTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah total keluarga di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 488Penduduk umur 0-18 tahun memiliki akta kelahiranPenduduk Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah, yang mencatat informasi mengenai kelahiran seseorangRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang berusia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 489Penduduk usia 0-18 tahunPendudukPenduduk secara keseluruhan di suatu wilayah yang berusia 0-18 tahunRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang berusia 0-18 tahun di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 490Penerbitan akta kematianPenerbitan akta kematianAkta kematian merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mecatat dan megesahkan kematianRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penerbitan akta kematian di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 491Laporan kematianLaporan KematianLaporan kematian seseorang di suatu wilayah dalam periode tertentuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah laporan kematian di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 492Penerbitan akta perkawinanAkta perkawinanAkta perkawinan merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mecatat dan megesahkan perkawinanRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penerbitan akta perkawinan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 493Permohonan akta perkawinanAkta perkawinanPermohonan akta perkawinan adalah proses pengajuan yang dilakukan oleh pasangan yang telah melangsungkan pernikahan untuk mendapatkan akta resmi yang mencatat pernikahan merekaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlahpermohonan akta perkawinan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 494Penerbitan akta perceraianAkta perceraianAkta perceraian merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mecatat dan megesahkan perceraianRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penerbitan akta perceraian di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 495Permohonan akta perceraianAkta perceraianPermohonan akta perceraian adalah proses pengajuan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan yang telah bercerai untuk mendapatkan akta resmi yang mencatat status perceraian merekaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah permohonan akta perceraian di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 496Penerbitan akta pengesahan anakAkta pengesahan anakAkta pengesahan anak merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mecatat dan megesahkan pengesahan anakRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penerbitan akta pengesahan anak di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 497Permohonan akta pengesahan anakAkta pengesahan anakPermohonan akta pengesahan anak adalah proses pengajuan yang dilakukan oleh orang tua untuk mendapatkan akta yang mengesahkan status anak mereka, biasanya dalam konteks anak di luar nikah atau yang belum terdaftar secara resmiRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah permohonan akta pengesahan anak di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 498Penerbitan akta pengangkatan anakAkta pengangkatan anakAkta pengangkatan anak merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mecatat dan megesahkan pengangkatan anakRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penerbitan akta pengangkatan anak di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 499Permohonan akta pengangkatan anakAkta pengangkatan anakPermohonan akta pengangkatan anak adalah proses yang dilakukan oleh calon orang tua angkat untuk mendapatkan akta resmi yang menyatakan bahwa mereka telah mengangkat anak secara hukumRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah permohonan akta pengangkatan anak di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 500Data yang tersedia dalam database kependudukanDatabase KependudukanData kependudukan yang tersedia dalam database kependudukanSIAKTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah data yang tersedia dalam database kependudukan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 501Data yang seharusnya tersediaDatabase KependudukanData kependudukan yang seharusnya tersedia dalam database kependudukanSIAKTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah data kependudukan yang seharusnya tersedia dalam database kependudukan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 502OPD yang telah memanfaatkan data kependudukanPemanfaatan dataOPD yang telah memanfaatkan data (verifikasi data OPD dengan data dukcapil pusat yg sudah kerjasama)RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 503OPDOPDOrganisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah unit organisasi yang merupakan bagian dari pemerintah daerah dalam sistem otonomi daerah di IndonesiaUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah OPD di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 504Profil kependudukan tahunan yang tersediaProfil kependudukanProfil kependudukan merujuk pada gambaran komprehensif yang mencakup karakteristik, struktur, dan dinamika populasi suatu wilayah atau negara pada suatu waktu tertentuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah profil kependudukan yang tersedia di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 505Profil kependudukan yang seharusnya tersediaProfil kependudukanProfil kependudukan yang seharusnya tersedia dalam periode waktu tertentuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah profil kependudukan yang seharusnya tersedia di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 506Penduduk laki-lakiPendudukPenduduk yang berjenis kelamin laki-laki di suatu wilayahBPSTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 507Penduduk perempuanPendudukPenduduk yang berjenis kelamin perempuan di suatu wilayahBPSTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 508Luas WilayahLuas WilayahLuas wilayah merujuk pada ukuran total dari suatu area geografis tertentu yang diukur dalam satuan luas seperti kilometer persegi (km²)BPSTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa luas wilayah di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 509Migrasi Penduduk-Migrasi PendudukMigrasi penduduk merujuk kepada perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya, baik itu dalam skala lokal, regional, atau internasionalDatabase pusatTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang migrasi di Kabupaten Klaten ?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 510Penduduk Wajib KTPPenduduk Wajib KTPPenduduk wajib KTP merujuk pada penduduk yang memenuhi syarat untuk memiliki KTP. Syarat untuk memiliki KTP yaitu warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau lebih (UU)RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk wajib KTP di Kabupaten Klaten ?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 511Penduduk Memiliki E-KTPPenduduk Memiliki E-KTPPenduduk Memiliki E-KTP merujuk pada jumlah penduduk wajib KTP sudah melakukan rekam KTP dan berstatus tunggalRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang memiliki E- KTP di Kabupaten Klaten ?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 512Penduduk Belum Memiliki E-KTPPenduduk Belum Memiliki E-KTPPenduduk Belum Memiliki E-KTP merujuk pada jumlah penduduk wajib KTP yang belum melakukan rekam KTPRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang belum memiliki E- KTP di Kabupaten Klaten ?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 513Penduduk Telah Memiliki Akta KelahiranPenduduk Telah Memiliki Akta KelahiranPenduduk yang sudah memiliki akta kelahiran di suatu wilayahRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran di Kabupaten Klaten ?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 514Penduduk Belum Memiliki Akta KelahiranPenduduk Belum Memiliki Akta KelahiranPenduduk yang belum memiliki akta kelahiran di suatu wilayahRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang belum memiliki akta kelahiran di Kabupaten Klaten ?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 515Penduduk Memiliki Kartu KeluargaPenduduk Memiliki Kartu KeluargaPenduduk yang memiliki kartu keluarga di suatu wilayahRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang memiliki kartu keluarga di Kabupaten Klaten ?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 516Penduduk Belum Memiliki Kartu KeluargaPenduduk Belum Memiliki Kartu KeluargaPenduduk yang belum memiliki kartu keluarga di suatu wilayahRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang belum memiliki kartu keluarga di Kabupaten Klaten ?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 517Penduduk Memiliki Akta NikahPenduduk Memiliki Akta NikahPenduduk yang memiliki akta nikah di suatu wilayahRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang memiliki akta nikah di Kabupaten Klaten ?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 518Penduduk Belum Memiliki Akta NikahPenduduk Belum Memiliki Akta NikahPenduduk yang belum memiliki akta nikah di suatu wilayahRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang belum memiliki akta nikah di Kabupaten Klaten ?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 519Penduduk Memiliki Akta PerceraianPenduduk Memiliki Akta PerceraianPenduduk yang memiliki akta perceraian di suatu wilayahRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang memiliki akta perceraian di Kabupaten Klaten ?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 520Penduduk Belum Memiliki Akta Perceraian-Penduduk Belum Memiliki Akta PerceraianPenduduk yang belum memiliki akta perceraian di suatu wilayahRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang belum memiliki akta perceraian di Kabupaten Klaten ?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 521Penduduk Memiliki Akta Kematian-Penduduk Memiliki Akta KematianPenduduk yang memiliki akta kematian di suatu wilayahRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang memiliki akta kematian di Kabupaten Klaten ?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 522Penduduk Belum Memiliki Akta Kematian-Penduduk Belum Memiliki Akta KematianPenduduk yang belum memiliki akta kematian di suatu wilayahRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang belum memiliki akta kematian di Kabupaten Klaten ?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 523Masyarakat yang terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)-Fasilitasi Pelayanan Publik (PATEN) Pelayanan Publik (PATEN) dapat diartikan sebagai konsep atau upaya untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan publik dengan cara yang mudah diakses, berkualitas, efektif, dan efisienUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan PublikTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlahdesa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan tepat waktu di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 524MasyarakatMasyarakatSekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, memiliki interaksi sosial, norma, serta nilai-nilai yang samaBPSTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 525Lama Sekolah Lama SekolahLama sekolah adalah jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia ke-i untuk menempuh jenjang pendidikanDisdukcapil TahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa lama sekolah penduduk usia ke-i di Kabupaten Klaten?1Dinas Pendidikan 526Penduduk BersekolahPenduduk BersekolahPenduduk Bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal yang berada di bawah pengawasan Kementrian Pendidikan Nasional, Kementrian Agama, dan instansi lainnya baik negeri maupun swastaDisdukcapil TahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk bersekolah tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Pendidikan 527PendudukPendudukPenduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetapBPS, DisdukcapilTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Pendidikan 528Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUDPartisipasi PAUDBanyaknya warga negara usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)DapodikTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Pendidikan 529Warga Negara Usia 5-6 TahunWarga negara usia 5-6 tahun Banyaknya warga negara berusia 5-6 tahunBPS, DisdukcapilTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah warga negara usia 5-6 tahun pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Pendidikan 530Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan DasarPartisipasi pendidikan dasarBanyaknya warga negara usia 7-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan Pendidikan Dasar (SD)DapodikTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Pendidikan 531Warga Negara Usia 7-15 Tahun Secara KeseluruhanWarga negara usia 7-15 tahun Banyaknya warga negara berusia 7-15 tahunBPS, DisdukcapilTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah warga negara usia 7-15 tahun pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Pendidikan 532Siswa SD Usia 7-12 Tahun Siswa SD Usia 7-12 TahunBanyaknya siswa yang menempuh pendidikan di SD Negeri dan SD Swasta yang berusia 7-12 tahunDapodikTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah siswa SD yang berusia di 7-12 tahun pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 533 Siswa MI Usia 7-12 TahunSiswa MI Usia 7-12 TahunBanyaknya siswa yang menempuh pendidikan di MI Negeri dan MI Swasta yang berusia 7-12 tahunEmisTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah siswa MI yang berusia 7-12 tahun pada tahun n di Kabupaten Klaten? 1Dinas Pendidikan 534 Siswa Paket A Usia 7-12 TahunSiswa Paket A Usia 7-12 TahunBanyaknya siswa yang menempuh pendidikan Paket A yang berusia 7-12 tahunDapodikTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah siswa Paket A yang berusia 7-12 tahun pada tahun n di Kabupaten Klaten? 1Dinas Pendidikan 535Penduduk Usia 7-12 TahunPenduduk Usia 7-12 TahunBanyaknya penduduk yang berusia 7-12 tahunBPS, DisdukcapilTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang berusia 7-12 tahun pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 536Siswa SMP Usia 13-15 Tahun Siswa SMP Usia 13-15 TahunBanyaknya siswa yang menempuh pendidikan di SMP Negeri dan SMP Swasta yang berusia 13-15 tahunDapodikTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah siswa SMP yang berusia di 13-15 tahun pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 537Siswa MTs Usia 13-15 TahunSiswa MTs Usia 13-15 TahunBanyaknya siswa yang menempuh pendidikan di MTs Negeri dan MTs Swasta yang berusia 13-15 tahunEmisTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah siswa MTs yang berusia 13-15 tahun pada tahun n di Kabupaten Klaten? 1Dinas Pendidikan 538Siswa Paket B Usia 13-15 TahunSiswa Paket B Usia 13-15 TahunBanyaknya siswa yang menempuh pendidikan Paket B yang berusia 13-15 tahunDapodikTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah siswa Paket B yang berusia 13-15 tahun pada tahun n di Kabupaten Klaten? 1Dinas Pendidikan 539Penduduk Usia 13-15 TahunPenduduk Usia 13-15 TahunBanyaknya penduduk yang berusia 13-15 tahunBPS, DisdukcapilTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang berusia 13-15 tahun pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 540Siswa PAUD/Sederajat Siswa PAUD/SederajatBanyaknya siswa yang menempuh pendidikan di PAUD/SederajatDapodikTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah siswa PAUD/Sederajat pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 541Penduduk Usia 3-6 TahunPenduduk Usia 3-6 TahunBanyaknya penduduk yang berusia 3-6 tahunBPS, DisdukcapilTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang berusia 3-6 tahun pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 542Penduduk Berusia > 15 Tahun Melek Huruf Penduduk Berusia > 15 Tahun Melek HurufBanyaknya penduduk berusia > 15 tahun yang memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis huruf, angka, dan simbol sederhana dengan kemampuan yang memadaiDapodikTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk berusia > 15 tahun melek huruf pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 543Penduduk Berusia > 15 Tahun Penduduk Berusia > 15 TahunBanyaknya penduduk yang berusia > 15 tahunBPS, DisdukcapilTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang berusia > 15 tahun pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 544Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIVBanyaknya guru yang telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat S1/DIV di bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang mereka ajarkanDinas PendidikanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 545Guru Secara KeseluruhanJumlah guruGuru secara umum adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didikDinas PendidikanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah guru secara keseluruhan pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 546SD Berakreditasi Minimal B SD berakreditasi minimal BBanyaknya SD yang sudah dinilai dan memenuhi standar kualitas pendidikan yang baik, dengan skor akreditasi minimal BDinas PendidikanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah SD yang sudah berakreditasi minimal B pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 547SD Jumlah SDSD merupakan jenjang pendidikan dasar yang memberikan pendidikan umum pada anak usia 6 atau 7 hingga sekitar 12 tahunDinas PendidikanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah SD secara keseluruhan pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 548SMP Berakreditasi Minimal B SMP berakreditasi minimal BBanyaknya SMP yang sudah dinilai dan memenuhi standar kualitas pendidikan yang baik, dengan skor akreditasi minimal BDinas PendidikanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah SMP yang sudah berakreditasi minimal B pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 549SMP Jumlah SMPSMP merupakan jenjang pendidikan yang ditempuh siswa setelah menyelesaikan pendidikan di SDDinas PendidikanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah SMP secara keseluruhan pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 550PAUD dan PNF Berakreditasi Minimal B PAUD dan PNF berakreditasi minimal BBanyaknya PAUD dan PNF yang sudah dinilai dan memenuhi standar kualitas pendidikan yang baik, dengan skor akreditasi minimal BDinas PendidikanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah PAUD dan PNF yang sudah berakreditasi minimal B pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 551PAUD dan PNF Secara KeseluruhanPAUD dan PNFPAUD merupakan jenjang pendidikan yang menyiapkan anak sejak lahir hingga usia 6 tahun untuk memasuk pendidikan dasar, sedangkan PNF merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjangDinas PendidikanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah PAUD dan PNF secara keseluruhan pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 552Siswa SD Siswa SD Banyaknya siswa yang bersekolah di SD Negeri dan SD SwastaDapodikTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah siswa SD pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 553 Siswa MI Siswa MI Banyaknya siswa yang bersekolah di MI Negeri dan MI Swasta EmisTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah siswa MI pada tahun n di Kabupaten Klaten? 1Dinas Pendidikan 554Siswa Paket A Siswa Paket A Banyaknya siswa yang bersekolah Paket A DapodikTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah siswa Paket A pada tahun n di Kabupaten Klaten? 1Dinas Pendidikan 555Penduduk Usia 7-12 TahunPenduduk Usia 7-12 TahunBanyaknya penduduk yang berusia 7-12 tahunBPS, DisdukcapilTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang berusia 7-12 tahun pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 556Siswa SMP Siswa SMP Banyaknya siswa yang menempuh pendidikan di SMP Negeri dan SMP SwastaDapodikTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah siswa SMP pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 557Siswa MTs Siswa MTs Banyaknya siswa yang menempuh pendidikan di MTs Negeri dan MTs Swasta EmisTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah siswa MTs pada tahun n di Kabupaten Klaten? 1Dinas Pendidikan 558Siswa Paket B Siswa Paket B Banyaknya siswa yang menempuh pendidikan Paket B DapodikTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah siswa Paket B pada tahun n di Kabupaten Klaten? 1Dinas Pendidikan 559Penduduk Usia 13-15 TahunPenduduk Usia 13-15 TahunBanyaknya penduduk yang berusia 13-15 tahunBPS, DisdukcapilTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang berusia 13-15 tahun pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 560Siswa Pendidikan Kesetaraan Siswa Pendidikan KesetaraanBanyaknya siswa yang menempuh pendidikan di Pendidikan KesetaraanDapodikTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah siswa Pendidikan Kesetaraan pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 561Penduduk Usia 16-18 TahunPenduduk Usia 16-18 TahunBanyaknya penduduk yang berusia 16-18 tahunBPS, DisdukcapilTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang berusia 16-18 tahun pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 562Siswa SD Usia 7-12 Tahun Siswa SD Usia 7-12 TahunBanyaknya siswa yang menempuh pendidikan di SD Negeri dan SD Swasta yang berusia 7-12 tahunDapodikTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah siswa SD yang berusia di 7-12 tahun pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 563Siswa MI Usia 7-12 TahunSiswa MI Usia 7-12 TahunBanyaknya siswa yang menempuh pendidikan di MI Negeri dan MI Swasta yang berusia 7-12 tahunEmisTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah siswa MI yang berusia 7-12 tahun pada tahun n di Kabupaten Klaten? 1Dinas Pendidikan 564Penduduk Usia 7-12 TahunPenduduk Usia 7-12 TahunBanyaknya penduduk yang berusia 7-12 tahunBPS, DisdukcapilTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang berusia 7-12 tahun pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 565Siswa MI Siswa MI Banyaknya siswa yang bersekolah di MI Negeri dan MI Swasta EmisTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah siswa MI pada tahun n di Kabupaten Klaten? 1Dinas Pendidikan 566Penduduk Usia 7-12 TahunPenduduk Usia 7-12 TahunBanyaknya penduduk yang berusia 7-12 tahunBPS, DisdukcapilTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang berusia 7-12 tahun pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 567Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal SD Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal SDBanyaknya sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal SDDinas PendidikanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal SD pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 568Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal SMP Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal SMPBanyaknya sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal SMPDinas PendidikanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal SMP pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 569Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal PAUD Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal PAUDBanyaknya sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal PAUDDinas PendidikanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal PAUD pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 570 PAUD Secara KeseluruhannJumlah PAUDPAUD merupakan jenjang pendidikan yang menyiapkan anak sejak lahir hingga usia 6 tahun untuk memasuk pendidikan dasarDinas PendidikanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah PAUD pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 571Guru SD/MI Guru SD/MIBanyaknya guru yang bertugas mengajar dan mendidik siswa pada tingkat pendidikan dasarDinas PendidikanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah guru SD/MI pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 572Murid SD/MIMurid SD/MIBanyaknya murid yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan biasanya berusia sekitar 6 hingga 12 tahunDinas PendidikanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah murid SD/MI pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 573Guru SMP/MTs Guru SMP/MTsBanyaknya guru yang bertugas mengajar dan mendidik siswa pada tingkat menegah pertamaDinas PendidikanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah sekolah guru SMP/MTs pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 574Murid SMP/MTsMurid SMP/MTsBanyaknya murid yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan menengah pertama dan biasanya berusia sekitar 13 hingga 15 tahunDinas PendidikanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah murid SMP/MTs pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 575Guru PAUD Guru PAUDBanyaknya guru yang bertugas mengajar dan mendidik siswa pada tingkat usia diniDinas PendidikanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah sekolah guru PAUD pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 576Murid PAUDMurid PAUDBanyaknya murid yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan usia dini Dinas PendidikanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah murid PAUD pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 577Siswa SD/MISiswa SD/MIBanyaknya siswa yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan biasanya berusia sekitar 6 hingga 12 tahunDinas PendidikanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah siswa SD/MI pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 578Tenaga Pendidik SD/MI Tenaga Pendidik SD/MIBanyaknya tenaga pendidik yang bertugas mengajar dan mendidik siswa pada tingkat pendidikan dasarDinas PendidikanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tenaga pendidik SD/MI pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 579Siswa SMP/MTsSiswa SMP/MTsBanyaknya siswa yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan menengah pertamar dan biasanya berusia sekitar 13 hingga 15 tahunDinas PendidikanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah siswa SMP/MTs pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 580Tenaga Pendidik SMP/MTs Tenaga Pendidik SMP/MTsBanyaknya tenaga pendidik yang bertugas mengajar dan mendidik siswa pada tingkat pendidikan menengah pertamaDinas PendidikanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tenaga pendidik SMP/MTs pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 581Siswa SMP Usia 13-15 Tahun Siswa SMP Usia 13-15 TahunBanyaknya siswa yang menempuh pendidikan di SMP Negeri dan SMP Swasta yang berusia 13-15 tahunDapodikTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah siswa SMP yang berusia di 13-15 tahun pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 582Siswa MTs Usia 13-15 TahunSiswa MTs Usia 13-15 TahunBanyaknya siswa yang menempuh pendidikan di MTs Negeri dan MTs Swasta yang berusia 13-15 tahunEmisTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah siswa MTs yang berusia 13-15 tahun pada tahun n di Kabupaten Klaten? 1Dinas Pendidikan 583Penduduk Usia 13-15 TahunPenduduk Usia 13-15 TahunBanyaknya penduduk yang berusia 13-15 tahunBPS, DisdukcapilTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang berusia 13-15 tahun pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 584Siswa MTs Siswa MTs Banyaknya siswa yang menempuh pendidikan di MTs Negeri dan MTs Swasta EmisTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah siswa MTs pada tahun n di Kabupaten Klaten? 1Dinas Pendidikan 585Penduduk Usia 13-15 TahunPenduduk Usia 13-15 TahunBanyaknya penduduk yang berusia 13-15 tahunBPS, DisdukcapilTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang berusia 13-15 tahun pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 586Sekolah yang membina dan mengembangkan bahasa dan sastra daerah Pengembangan bahasa dan sastra daerahBanyaknya sekolah yang membina dan mengembangkan bahasa dan sastra daerahDinas PendidikanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah sekolah yang membina dan mengembangkan bahasa dan sastra daerah pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 587Sekolah secara keseluruhanJumlah SekolahSekolah adalah suatu institusi pendidikan formal yang dirancang untuk mengajar siswa di bawah bimbingan guruDinas PendidikanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah sekolah pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 588Siswa MTsSiswa MTsAnak yang berusia sekitar 13 hingga 15 tahun yang mengikuti pendidikan menengah pertama pada jenjang sekolah menengah pertama di madrasah (MTs)EmisTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah siswa MTs pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 589 Bangunan Sekolah SMPBangunan SMPBangunan SMP merujuk pada bangunan yang khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan SMPDinas PendidikanTahunanInteger1. Kondisi bangunan dalam keadaan baik 2. Kondisi bangunan dalam keadaan tidak baikIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah bangunan SMP pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 590Bangunan Sekolah MTsBangunan MTsBangunan MTs merujuk pada bangunan yang khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan MTsKemenagTahunanInteger1. Kondisi bangunan dalam keadaan baik 2. Kondisi bangunan dalam keadaan tidak baikIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah bangunan MTs pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 591Pengelola SMPPengelola SMPPengelola SMP merujuk pada individu yang memiliki fungsi untuk meningkatkan kinerja sekolah di tingkat menengah pertama dalam pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan nasional dan tujuan kelembagaanDinas PendidikanTahunanInteger1. Pengelola SMP Negeri 2. Pengelola SMP SwastaIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pengelola SMP pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 592Pengelola MTsPengelola MTsPengelola MTs merujuk pada individu yang memiliki fungsi untuk meningkatkan kinerja sekolah di tingkat menengah pertama dalam pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan nasional dan tujuan kelembagaanKemenagTahunanInteger1. Pengelola MTs Negeri 2. Pengelola MTs SwastaIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pengelola MTs pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 593Ruang Kelas Sekolah SMPRuang Kelas SMPRuang kelas SMP merujuk pada tempat yang dijadikan sebagai sarana belajar mengajar untuk jenjang SMPDinas PendidikanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah ruang kelas yang ada di SMP pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 594Ruang Kelas Sekolah MTsRuang Kelas MTsRuang kelas MTs merujuk pada tempat yang dijadikan sebagai sarana belajar mengajar untuk jenjang MTsKemenagTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah ruang kelas yang ada di MTs pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 595Tenaga SMPTenaga Pendidik SMPTenaga pendidik SMP merujuk pada individu yang bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan bimbingan kepada anak-anak SMPDinas PendidikanTahunanInteger1. Tenaga pendidik bersertifikat 2. Tenaga pendidik tidak bersertifikatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tenaga pendidik SMP/MTs pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 596Tenaga MTsTenaga Pendidik MTsTenaga pendidik MTs merujuk pada individu yang bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan bimbingan kepada anak-anak MTsKemenagTahunanInteger1. Tenaga pendidik bersertifikat 2. Tenaga pendidik tidak bersertifikatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tenaga pendidik MTs pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 597Sekolah SMP Memiliki Fasilitas LaboratoriumFasilitas LaboratoriumBanyaknya sekolah SMP yang memiliki fasilitas laboratorium baik sekolah negeri maupun swastaDinas PendidikanTahunanInteger1. Sekolah SMP Negeri 2. Sekolah SMP SwastaIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah sekolah SMP yang memiliki fasilitas laboratorium pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 598Sekolah MTs Memiliki Fasilitas LaboratoriumFasilitas LaboratoriumBanyaknya sekolah MTs yang memiliki fasilitas laboratorium baik sekolah negeri maupun swastaKemenagTahunanInteger1. Sekolah MTs Negeri 2. Sekolah MTs SwastaIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah sekolah MTs yang memiliki fasilitas laboratorium pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 599Siswa Pendidikan Kesetaraan Paket ASiswa Pendidikan Kesetaraan Paket ABanyaknya siswa pada pendidikan kesetaraan Paket A yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik)DapodikTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah siswa pendidikan kesetaraan paket A pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 600Siswa Pendidikan Kesetaraan Paket BSiswa Pendidikan Kesetaraan Paket BBanyaknya siswa pada pendidikan kesetaraan Paket B yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik)DapodikTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah siswa pendidikan kesetaraan paket B pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 601Siswa Pendidikan Kesetaraan Paket CSiswa Pendidikan Kesetaraan Paket CBanyaknya siswa pada pendidikan kesetaraan Paket C yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik)DapodikTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah siswa pendidikan kesetaraan paket C pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 602Tenaga Pengajar Pendidikan Kesetaraan Paket ATenaga Pengajar Pendidikan Kesetaraan Paket ABanyaknya tenaga pengajar pendidikan kesetaraan paket A yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik)DapodikTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tenaga pengajar pendidikan kesetaraan paket A pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 603Tenaga Pengajar Pendidikan Kesetaraan Paket BTenaga Pengajar Pendidikan Kesetaraan Paket BBanyaknya tenaga pengajar pendidikan kesetaraan paket B yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik)DapodikTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tenaga pengajar pendidikan kesetaraan paket B pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 604Tenaga Pengajar Pendidikan Kesetaraan Paket CTenaga Pengajar Pendidikan Kesetaraan Paket CBanyaknya tenaga pengajar pendidikan kesetaraan paket C yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik)DapodikTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tenaga pengajar pendidikan kesetaraan paket C pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 605Peserta Pusat Kegiatan Belajar MasyarakatPeserta Pusat Kegiatan Belajar MasyarakatBanyaknya peserta yang mengikuti pusat kegiatan belajar masyarakatDinas PendidikanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa peserta yang mengikuti pusat kegiatan belajar masyarakat pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 606Tenaga Pengajar Pusat Kegiatan Belajar MasyarakatTenaga Pengajar Pusat Kegiatan Belajar MasyarakatBanyaknya tenaga pengajar yang bertugas mengajar di pusat kegiatan belajar masyarakatDinas PendidikanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa tenaga pengajar yang bertugas mengajar pusat kegiatan belajar masyarakat pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pendidikan 607Indeks Ketahanan Sosial Indeks Ketahanan SosialIndeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi)RenstraTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa skor Indeks Ketahanan Sosial di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 608 Indeks Ketahanan Ekonomi Indeks Ketahanan EkonomiIndeks Ketahanan Ekonomi  terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah)RenstraTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa skor Indeks Ketahanan Ekonomi di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 609Indeks Ketahanan Ekologi DesaIndeks Ketahanan Ekologi DesaIndeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencanaRenstraTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa skor Indeks Ketahanan Ekologi Desa di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 610Desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan IDM per tahun Desa tertinggal Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa MembangunTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang berdasarkan IDM di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 611Desa tertinggal (per awal tahun) Desa tertinggal Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa MembangunTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapajumlah desa tertinggal (per awal tahun) di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 612Desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan IDM per tahun Desa mandiri Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa MembangunTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri berdasarkan IDM di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 613Desa berkembang (per awal tahun) Desa berkembang Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa MembangunTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapajumlah desa berkembang (per awal tahun) di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 614Desa yang terfasilitasi kerja sama antar desa Desa yang terfasilitasi kerja sama antar desaDesa yang terfasilitasi kerja sama antar desa dalam periode waktu tertentuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah desa yang terfasilitasi kerja sama antar desa di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 615Target desa yang terfasilitasi kerja sama antar desa Target desa yang terfasilitasi kerja sama antar desaDesa yang menjadi target fasilitasi kerja sama antar desa dalam periode waktu tertentuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah target desa yang terfasilitasi kerja sama antar desa di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 616 BUMDes berkembang dan maju BUMDes BUMDes yang masuk dalam kategori berkembang dan majuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah BUMDes berkembang dan maju di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 617BUMDes BUMDes BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. BUMDes didirikan untuk mengelola potensi ekonomi dan aset desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah BUMDes di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 618Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara efektif, transparan, dan akuntabelRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 619Desa DesaDesa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik IndonesiaUndang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah total desa di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 620PKK Atif PKK AktifPKK yang ada di suatu wilayah yang berstatus aktifRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah PKK Aktif di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 621PKK PKKPemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk memberdayakan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan perempuan sebagai motor penggeraknyaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah PKK di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 622Posyandu Aktif Posyandu AktifPosyandu di suatu wilayah yang berstatus aktifRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Posyandu Aktif di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 623Posyandu PosyanduPos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yaitu salah satu unit pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di tingkat desa atau kelurahan di Indonesia. Posyandu bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, terutama ibu hamil, bayi, balita, dan anak-anakPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan TerpaduTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah posyandu di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 624KelurahanKelurahanKelurahan adalah unit pemerintahan administratif yang berada di bawah kecamatan di Indonesia, dan merupakan bagian dari wilayah kota atau kabupatenUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kelurahan pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 625Desa MandiriDesa MandiriDesa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa MembangunTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah desa mandiri pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 626Desa BerkembangDesa BerkembangDesa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa MembangunTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah desa berkembang pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 627Desa TertinggalDesa TertinggalDesa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa MembangunTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah desa tertinggal pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 628Kantor Pemerintah Desa Kantor Pemerintah DesaKantor pemerintah desa yang ada di suatu wilayahRenstraTahunanInteger1. Status kepemilikan 2. KondisiIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kantor pemerintah desa pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 629Kantor Kelurahan Kantor kelurahanKantor kelurahan yang ada di suatu wilayahRenstraTahunanInteger1. Status kepemilikan 2. KondisiIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kantor kelurahan pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 630Pembinaan Kesejahteraan KeluargaKesejahteraan KeluargaKegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga yang ada di suatu wilayahRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pembinaan kesejahteraan keluarga pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 631 Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan Tingkat pendidikan aparat pemerintahAparat pemerintah desa/kelurahan yang ada di suatu wilayahRenstraTahunanIntegerTingkat PendidikanIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa Jumlah Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 632Badan/Lembaga Swadaya MasyarakatBadan/Lembaga Swadaya MasyarakatBadan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan organisasi yang berperan dalam mengadvokasi kepentingan masyarakat dan melakukan kegiatan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosialRenstraTahunanIntegerBerdasarkan status keaktifannyaIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Badan/Lembaga Swadaya Masyarakat pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 633Kelompok Swadaya MasyarakatKelompok Swadaya MasyarakatKelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah organisasi atau kelompok yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat sekitarRenstraTahunanIntegerBerdasarkan status keaktifannyaIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 634Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Lembaga Ketahanan Masyarakat DesaLembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah lembaga yang berperan dalam membangun ketahanan masyarakat di tingkat desa. LKMD dibentuk sebagai wadah untuk memobilisasi potensi dan sumber daya masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan dan risiko, baik itu bencana alam, kemiskinan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, dan masalah sosial lainnyaUndang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaTahunanIntegerBerdasarkan status keaktifannyaIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 635Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat DesaLembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah lembaga yang bertugas untuk mengelola, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi berbagai program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. LPMD memiliki peran strategis dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat desaRenstraTahunanIntegerBerdasarkan status keaktifannyaIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 636Lembaga AdatLembaga AdatLembaga adat adalah lembaga atau organisasi yang berfungsi untuk menjaga, mengatur, dan mempertahankan sistem nilai, norma, serta tradisi budaya yang telah turun-temurun di suatu masyarakat atau komunitas tertentuRenstraTahunanIntegerBerdasarkan status keaktifannyaIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlahLembaga Adat pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 637Satgas Pelestarian Adat IstiadatSatgas Pelestarian Adat IstiadatSatgas Pelestarian Adat Istiadat adalah singkatan dari "Satuan Tugas Pelestarian Adat Istiadat." Ini adalah kelompok atau tim yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat serta budaya tradisional suatu komunitas atau daerahRenstraTahunanIntegerBerdasarkan status keaktifannyaIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Satgas Pelestarian Adat Istiadat pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 638Permohonan izin usaha simpan pinjam yang memperoleh rekomendasiPermohonan izin usaha simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi Izin usaha simpan pinjam adalah hal yang penting dalam operasional koperasi. Izin usaha simpan pinjam menunjukkan bahwa koperasi tersebut telah diakui oleh pemerintah setempat dan memiliki legalitas untuk melakukan kegiatan simpan pinjamRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah permohonan izin usaha simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 639Total permohonan izin usahaPermohonan izin usahaPermohonan izin usaha di suatu wilayahRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah permohonan izin usaha di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 640Koperasi aktif-Koperasi AktifKoperasi di suatu wilayah yang berstatus aktifUndang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2012 tentang PerkoperasianTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah koperasi aktif di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 641Koperasi yang telah mengakses lembaga keuangan -Koperasi yang telah mengakses lembaga keuangan Koperasi yang telah mengakses lembaga keuangan adalah koperasi yang telah menggunakan layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan, seperti bank, perusahaan pembiayaan, atau lembaga keuangan non-bank lainnyaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah koperasi yang telah mengakses lembaga keuangan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 642Total koperasiKoperasiKoperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaanRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah koperasi di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 643Koperasi yang patuh- Koperasi yang patuhKoperasi yang patuh merujuk pada koperasi yang patuh dan taat dalam menjalankan norma-norma sesuai dengan peraturan perundang-undanganRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah koperasi yang patuh dan taat dalam menjalankan norma-norma sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 644KoperasiKoperasiKoperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaanUndang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2012 tentang PerkoperasianTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah usaha mikro di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 645Koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam yang sudah dilaksanakan pengawasan-Koperasi simpan pinjamKoperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam yang sudah dilaksanakan pengawasan untuk menilai kesehatan koperasinyaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam yang sudah dilaksanakan pengawasan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 646Total koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam Koperasi simpan pinjamKoperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjamRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah total koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 647Pengurus/pengawas/pengelola koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan-Pelatihan pengurus koperasiPengurus/pengawas/pengelola koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihanRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pengurus/pengawas/pengelola koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 648Pengurus/pengawas/pengelola koperasi Pengurus/pengawas/pengelola koperasi Pengurus/pengawas/pengelola koperasi yang ada di suatu wilayahRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah total pengurus/pengawas/pengelola koperasi yang di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 649UMKM yang melakukan kemitraan-UMKM yang melakukan kemitraanUMKM yang melakukan kemitraan merujuk pada UMKM yang terlibat dalam kerja sama atau kolaborasi dengan entitas lain untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Kemitraan ini dapat berupa kolaborasi dengan perusahaan besar, sesama UMKM, lembaga pemerintah, lembaga keuangan, atau organisasi lainnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan MenengahTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlahUMKM yang melakukan kemitraan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 650UMKM UMKMUMKM merupakan kepanjangan dari Usaha Mikro Kecil Menengah. Usaha mikro dalam UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro (memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak Rp 50 juta (di luar aset tanah dan bangunan) dan memiliki keuntungan dari usahanya sebesar Rp 300 juta) Usaha kecil UMKM adalah suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Usaha yang tergolong usaha kecil adalah usaha yang memiliki penjualan per tahun berkisar dari angka Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar dan kekayaan bersih Rp 50 juta hingga Rp 500 juta Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat. Usaha menengah memiliki kriteria kekayaan bersih dari usaha menengah sudah di atas Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar (tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha). Kemudian hasil penjualan per tahunnya mencapai Rp 2,5 miliar sampai Rp 50 miliar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan MenengahTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah UMKM di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 651Usaha mikro yang diberikan fasilitasi/ pendampingan- Fasilitasi/ Pendampingan Usaha MikroUsaha mikro yang diberikan fasilitasi/ pendampinganuntuk membantu pengembangan dan pertumbuhan merekaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi/ pendampingan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 652UKM yang dibinaPembinaan UKMBanyaknya Usaha Kecil Menengah (UKM) yang mendapatkan bimbingan, dukungan, dan fasilitasi dari pemerintah daerah untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan merekaRenja TahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah UKM yang dibina oleh pemda tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 653Pengurus/pengawas/pengelola koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Pendidikan dan pelatihan perkoprasian Banyaknya pengurus/pengawas/pengelola koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari pemerintah daerah untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan merekaRenjaTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pengurus/pengawas/pengelola koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan oleh pemda tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 654Koperasi Unit DesaKUDKoperasi Unit Desa ialah suatu kesatuan agro ekonomis dari masyarakat desa dalam suatu wilayah, yang memiliki fungsi-fungsi penyuluhan pertanian, perkreditaan, penyaluran sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, yang dibentuk dan dibina dalam rangka program peningkatan produksi pertanianSOTK DinasTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah koperasi unit desa (KUD) tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 655Usaha Mikro -Usaha Mikro Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro (memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak Rp 50 juta (di luar aset tanah dan bangunan) dan memiliki keuntungan dari usahanya sebesar Rp 300 juta) (berdasarkan PP no 7 Thn 2027)Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan MenengahTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah usaha mikro di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 656Usaha Kecil -Usaha KecilUsaha kecil adalah suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Usaha yang tergolong usaha kecil adalah usaha yang memiliki penjualan per tahun berkisar dari angka Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar dan kekayaan bersih Rp 50 juta hingga Rp 500 jutaUndang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan MenengahTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah usaha kecil di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 657Usaha Menengah -Usaha MenengahUsaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat. Usaha menengah memiliki kriteria kekayaan bersih dari usaha menengah sudah di atas Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar (tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha). Kemudian hasil penjualan per tahunnya mencapai Rp 2,5 miliar sampai Rp 50 miliarUndang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan MenengahTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah usaha menegah di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 658Koperasi Produksi-Koperasi ProduksiKoperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-samaUndang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2012 tentang PerkoperasianTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah koperasi produksi di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 659Koperasi Konsumsi-Koperasi Konsumsi Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi yang menyediakan kebutuhan barang pokok untuk menyejahterakan anggotanyaUndang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2012 tentang PerkoperasianTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah koperasi konsumsi di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 660Koperasi Simpan Pinjam-Koperasi Simpan PinjamKoperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan mikro yang memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang menjadi anggotanyaUndang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2012 tentang PerkoperasianTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah koperasi simpan pinjam di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 661 Koperasi Serba Usaha-Koperasi Serba UsahaKoperasi serba usaha merupakan koperasi dengan lebih dari satu kegiatan usaha. Misalnya Koperasi Pemasaran, dimana koperasi melaksanakan pemasaran produk barang dan jasaUndang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2012 tentang PerkoperasianTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah koperasi serba usaha di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 662Rekomendasi izin usaha perdagangan yang diterbitkan Rekomendasi izin usaha perdagangan yang diterbitkanRekomendasi izin usaha perdagangan yang diterbitkan di suatu wilayahRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah rekomendasi izin usaha perdagangan yang diterbitkan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 663Rekomendasi izin usaha perdagangan yang diajukanRekomendasi izin usaha perdagangan yang diajukanRekomendasi izin usaha perdagangan yang diajukan di suatu wilayahRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah rekomendasi izin usaha perdagangan yang diajukan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 664PKL yang terbina PKL yang terbinaPedagang Kaki Lima (PKL) merujuk pada pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki akses dan dukungan terhadap berbagai program atau kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi mereka secara ekonomi, sosial, dan keamananRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah PKL yang terbina di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 665PKLPKLPedagang Kaki Lima (PKL) merujuk kepada para pedagang yang menjual berbagai macam barang atau jasa di tempat-tempat umum atau trotoar, biasanya dengan modal usaha yang terbatas dan seringkali tanpa izin resmi RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah total PKL di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 666RDKK (rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) RDKKRDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian, baik yang berasal dari kredit/permodalan/subsidi usahatani maupun dari swadana petaniRenstraTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah RDKK di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 667Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di suatu wilayahRealisasi pupukBanyaknya realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di suatu wilayahRenstraTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 668Selisih harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting sekarang terhadap harga sebelumnya Selisih harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting Selisih harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting dapat dihitung dengan cara mengurangi harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting sekarang dengan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting dapat dihitung dengan cara mengurangi harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting sebelumnyaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa selisih harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting sekarang terhadap harga sebelumnya di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 669Harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting sebelumnyaHarga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting sebelumnyaHarga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting seperti beras, gandum, jagung, kentang, dan lain-lainRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting sebelumnya di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 670Pasar yang diawasi Pasar yang diawasi Pasar yang diawasi disuatu wilayahRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pasar yang diawasi di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 671Pasar Pasar Pasar merupakan tempat aktivitas jual-beli barang dan jasa di antara produsen, pedagang, dan konsumenRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pasar di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 672Pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang Pelaku usaha yang telah melakukan tera ulangPelaku Usaha yang Telah Melakukan Tera Ulang merujuk pada pelaku usaha yang telah menjalani proses tera ulang atau kalibrasi terhadap alat atau peralatan yang mereka gunakan dalam kegiatan usaha merekaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 673Pelaku usahaPelaku usaha Pelaku usaha di suatu wilayahRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pelaku usaha di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 674Pasar rakyat yang terevitalisasi Pasar rakyat yang terevitalisasi Pasar rakyat yang terevitalisasi merujuk kepada pasar tradisional atau pasar yang telah mengalami pemulihan atau perbaikan dalam berbagai aspek, seperti infrastruktur fisik, pengelolaan, layanan, dan fasilitasRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pasar rakyat yang terevitalisasi di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 675Pasar rakyatPasar rakyatPasar rakyat adalah pasar tradisional yang umumnya terdiri dari sejumlah pedagang kecil yang menjual berbagai macam barang dan jasa dalam lingkungan yang terbuka atau semi-tertutupRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pasar rakyat di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 676Pendapatan Retribusi Pasar-Pendapatan Retribusi PasarPendapatan dari retribusi pasar adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan biaya atau retribusi atas penggunaan fasilitas pasar oleh para pedagang atau penjualRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Klaten pada tahun n?2Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 677Komoditas yang Mampu Ekspor-Komoditas yang dieksporKomoditas yang diekspor merujuk kepada barang atau produk tertentu yang dijual ke luar negeri /luar daerah atau diekspor dari suatu negara untuk tujuan perdagangan internasionalDKUKMPTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah komoditas yang mampu dieskpor di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 678Pelaku Usaha yang Difasilitasi Event Promosi Produk dalam Negeri Pelaku Usaha yang Difasilitasi Event Promosi Produk dalam NegeriBanyaknya pelaku usaha yang difasilitasi event promosi produk dalam negeri di suatu wilayahDKUKMPTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pelaku usaha yang difasilitasi event promosi produk dalam negeri di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 679Pasar Modern-Pasar ModernPasar modern adalah bentuk pasar yang lebih terstruktur dan sering kali memiliki fasilitas yang lebih modern dan terorganisir dibandingkan dengan pasar tradisional atau pasar rakyatPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang PerdaganganTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pasar modern di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 680Pertokoan -Pertokoan Pertokoan adalah kumpulan atau rangkaian toko atau outlet ritel yang terletak dalam satu bangunan atau kompleks yang samaPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang PerdaganganTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pertokoan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 681Pasar Hewan -Pasar Hewan Pasar hewan adalah tempat di mana transaksi jual-beli hewan ternak, baik untuk tujuan konsumsi manusia, pertanian, atau hobi dilakukanUndang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan HewanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pasar hewan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 682Rumah Potong Hewan-Rumah Potong HewanRumah potong hewan (RPH) adalah fasilitas atau tempat di mana hewan ternak disembelih dan diproses menjadi daging yang siap untuk dijual dan dikonsumsiUndang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan HewanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah rumah potong hewan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 683Selisih PDRB sektor industri pengolahan tahun n terhadap tahun sebelumnya Selisih PDRB sektor industri pengolahan Selisih PDRB sektor industri pengolahan dapat dihitung dengan cara mengurangi jumlah PDRB sektor industri pengolahan tahun ke-n dengan jumlah PDRB sektor industri pengolahan tahun sebelumnyaBPSTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah selisih PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 684PDRB sektor industri pengolahan tahun sebelumnyaPDRB sektor industri pengolahanPDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor industri pengolahan merupakan bagian dari total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan dalam suatu wilayah atau negara dalam satu tahunBPSTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 685Selisih industri kecil dan menengah baru terhadap industri kecil dan menengah lamaIndustri kecil dan menengahSelisih industri kecil dan menengah dapat dihitung dengan cara mengurangi jumlah industri kecil dan menengah baru terhadap jumlah industri kecil dan menengah lama Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan MenengahTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa selisih industri kecil dan menengah baru terhadap industri kecil dan menengah lama pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 686Industri kecil dan menengahIndustri kecil dan menengahIndustri kecil merupakan industri yang memiliki modal kurang dari 1 miliar Industri menengah merupakan industri yang memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan MenengahTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah industri kecil dan menengah pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 687industri kecil dan menengah yang memiliki daya saingIndustri kecil dan menengahIndustri kecil dan menengah yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan usaha-usaha lain di pasarRenstra TahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah industri kecil dan menengah yang memiliki daya saing pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 688industri kecil dan menengahIndustri kecil dan menengahIndustri kecil merupakan industri yang memiliki modal kurang dari 1 miliar Industri menengah merupakan industri yang memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan MenengahTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah industri kecil dan menengah pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 689Industri kecil dan menengah yang dibinaIndustri kecil dan menengah yang dibinaIndustri Kecil dan Menengah (IKM) yang dibina merujuk pada usaha-usaha kecil dan menengah yang mendapatkan bantuan, dukungan, dan pembinaan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, dan organisasi lainnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan MenengahTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah industri kecil dan menengah yang dibina pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 690Industri kecil dan menengahIndustri kecil dan menengahIndustri kecil merupakan industri yang memiliki modal kurang dari 1 miliar Industri menengah merupakan industri yang memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan MenengahTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah industri kecil dan menengah pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 691Unit Industri Pengolahan PanganUnit Industri Pengolahan PanganIndustri Pengolahan Pangan adalah sektor industri yang fokus pada proses pengolahan bahan pangan mentah menjadi produk pangan yang siap konsumsi atau produk setengah jadiRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah unit industri pengolahan pangan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 692Unit Industri TekstilUnit Industri TekstilIndustri Tekstil adalah sektor industri yang terlibat dalam produksi dan pemrosesan serat menjadi benang, kain, dan produk tekstil lainnyaRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah unit industri tekstil pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 693Unit Industri Barang KulitUnit Industri Barang KulitIndustri barang kulit mencakup semua aspek pembuatan produk yang berasal dari kulit hewanRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah unit industri barang kulit pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 694Unit Industri Pengolahan KayuUnit Industri Pengolahan KayuIndustri pengolahan kayu adalah sektor yang berfokus pada pemrosesan kayu mentah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggiRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah unit industri pengolahan kayu pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 695Unit Industri Pengolahan KertasUnit Industri Pengolahan KertasIndustri pengolahan kertas adalah sektor industri yang bertanggung jawab atas produksi berbagai jenis kertas dan produk berbasis kertasRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah unit industri pengolahan kertas pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 696Unit Industri Kimia FarmasiUnit Industri Kimia FarmasiIndustri kimia farmasi adalah sektor industri yang terlibat dalam penelitian, pengembangan, produksi, dan distribusi obat-obatan dan produk kesehatan lainnyaRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah unit industri kimia farmasi pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 697Unit Industri Pengolahan KaretUnit Industri Pengolahan KaretIndustri pengolahan karet adalah sektor industri yang mengubah karet alam atau sintetis menjadi berbagai produk yang memiliki nilai tambahRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah unit industri pengolahan karet pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 698Unit Industri Galian Bukan LogamUnit Industri Galian Bukan LogamIndustri galian bukan logam (non-logam) mengacu pada sektor industri yang mengekstraksi bahan tambang yang tidak mengandung logam, tetapi memiliki nilai ekonomi yang signifikan dalam berbagai aplikasi industri dan konstruksiRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah unit industri galian bukan logam pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 699Unit Industri Baja/Pengolahan LogamUnit Industri Baja/Pengolahan LogamIndustri baja atau pengolahan logam adalah sektor industri yang terlibat dalam pengolahan bahan baku logam untuk menghasilkan berbagai produk baja dan logam yang digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan konstruksiRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah unit industri baja/pengolahan logam pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 700Unit Industri PeralatanUnit Industri PeralatanIndustri peralatan merujuk pada sektor yang terlibat dalam desain, produksi, dan distribusi berbagai jenis peralatan untuk keperluan industri, komersial, rumah tangga, atau profesionalRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah unit industri peralatan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 701Unit Industri PertambanganUnit Industri PertambanganIndustri pertambangan merupakan sektor ekonomi yang penting dalam ekstraksi bahan tambang dari dalam bumi untuk berbagai tujuan, seperti keperluan industri, konstruksi, energi, dan produksi bahan baku untuk industri lainnyaRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah unit industri pertambangan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 702Unit Industri PariwisataUnit Industri PariwisataIndustri pariwisata merupakan sektor ekonomi yang berkembang pesat di banyak negara, yang berfokus pada layanan dan aktivitas yang menyediakan pengalaman liburan dan rekreasi bagi wisatawanRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah unit industri pariwisata pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 703Tenaga Kerja Industri Pengolahan PanganTenaga Kerja Industri Pengolahan PanganTenaga kerja yang bekerja di industri pengolahan panganRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Tenaga Kerja industri pengolahan pangan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 704Tenaga Kerja Industri TekstilTenaga Kerja Industri TekstilTenaga kerja yang bekerja di industri tekstilRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Tenaga Kerja industri tekstil pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 705Tenaga Kerja Industri Barang KulitTenaga Kerja Industri Barang KulitTenaga kerja yang bekerja di industri barang kulitRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Tenaga Kerja industri barang kulit pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 706Tenaga Kerja Industri Pengolahan KayuTenaga Kerja Industri Pengolahan KayuTenaga kerja yang bekerja di industri pengolahan kayuRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Tenaga Kerja industri pengolahan kayu pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 707Tenaga Kerja Industri Pengolahan KertasTenaga Kerja Industri Pengolahan KertasTenaga kerja yang bekerja di industri pengolahan kertasRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Tenaga Kerja industri pengolahan kertas pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 708Tenaga Kerja Industri Kimia FarmasiTenaga Kerja Industri Kimia FarmasiTenaga kerja yang bekerja di industri kimia farmasiRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Tenaga Kerja industri kimia farmasi pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 709Tenaga Kerja Industri Pengolahan KaretTenaga Kerja Industri Pengolahan KaretTenaga kerja yang bekerja di industri pengolahan karetRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Tenaga Kerja industri pengolahan karet pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 710Tenaga Kerja Industri Galian Bukan LogamTenaga Kerja Industri Galian Bukan LogamTenaga kerja yang bekerja di industri galian bukan logamRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Tenaga Kerja industri galian bukan logam pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 711Tenaga Kerja Industri Baja/Pengolahan LogamTenaga Kerja Industri Baja/Pengolahan LogamTenaga kerja yang bekerja di industri pengolahan baja/pengolahan logamRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Tenaga Kerja industri baja/pengolahan logam pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 712Tenaga Kerja Industri PeralatanTenaga Kerja Industri PeralatanTenaga kerja yang bekerja di industri pengolahan peralatanRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Tenaga Kerja industri peralatan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 713Tenaga Kerja Industri PertambanganTenaga Kerja Industri PertambanganTenaga kerja yang bekerja di industri pengolahan pertambanganRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Tenaga Kerja industri pertambangan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 714Tenaga Kerja Industri PariwisataTenaga Kerja Industri PariwisataTenaga kerja yang bekerja di industri pariwisataRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Tenaga Kerja industri pariwisata pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 715Produksi Industri Pengolahan PanganProduksi Industri Pengolahan PanganProduksi yang dihasilkan oleh industri pengolahan panganRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Produksi industri pengolahan pangan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 716Produksi Industri TekstilProduksi Industri TekstilProduksi yang dihasilkan oleh industri tekstilRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Produksi industri tekstil pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 717Produksi Industri Barang KulitProduksi Industri Barang KulitProduksi yang dihasilkan oleh industri barang kulitRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Produksi industri barang kulit pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 718Produksi Industri Pengolahan KayuProduksi Industri Pengolahan KayuProduksi yang dihasilkan oleh industri pengolahan panganRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Produksi industri pengolahan kayu pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 719Produksi Industri Pengolahan KertasProduksi Industri Pengolahan KertasProduksi yang dihasilkan oleh industri pengolahan kayuRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Produksi industri pengolahan kertas pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 720Produksi Industri Kimia FarmasiProduksi Industri Kimia FarmasiProduksi yang dihasilkan oleh industri kimia farmasiRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Produksi industri kimia farmasi pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 721Produksi Industri Pengolahan KaretProduksi Industri Pengolahan KaretProduksi yang dihasilkan oleh industri pengolahan karetRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Produksi industri pengolahan karet pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 722Produksi Industri Galian Bukan LogamProduksi Industri Galian Bukan LogamProduksi yang dihasilkan oleh industri galian bukan logamRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Produksi industri galian bukan logam pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 723Produksi Industri Baja/Pengolahan LogamProduksi Industri Baja/Pengolahan LogamProduksi yang dihasilkan oleh industri baja/pengolahan logamRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Produksi industri baja/pengolahan logam pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 724Produksi Industri PeralatanProduksi Industri PeralatanProduksi yang dihasilkan oleh industri peralatanRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Produksi industri peralatan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 725Produksi Industri PertambanganProduksi Industri PertambanganProduksi yang dihasilkan oleh industri pertambanganRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Produksi industri pertambangan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 726Nilai Produksi Industri Pengolahan PanganNilai Produksi Industri Pengolahan PanganNilai produksi dalam industri pengolahan pangan mengacu pada total nilai ekonomi dari semua barang makanan yang dihasilkan dalam satu periode tertentuRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa Nilai Produksi industri pengolahan pangan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 727Nilai Produksi Industri TekstilNilai Produksi Industri TekstilNilai produksi dalam industri tekstil mengacu pada total nilai ekonomi dari semua produk tekstil yang dihasilkan dalam suatu periode tertentuRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa Nilai Produksi industri tekstil pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 728Nilai Produksi Industri Barang KulitNilai Produksi Industri Barang KulitNilai produksi dalam industri barang kulit mengacu pada total nilai ekonomi dari semua produk yang terkait dengan kulit yang dihasilkan dalam suatu periode tertentuRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa NilaiProduksi industri barang kulit pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 729Nilai Produksi Industri Pengolahan KayuNilai Produksi Industri Pengolahan KayuNilai produksi dalam industri pengolahan kayu mengacu pada total nilai ekonomi dari semua produk yang dihasilkan dari bahan baku kayu dalam suatu periode tertentuRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa NilaiProduksi industri pengolahan kayu pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 730Nilai Produksi Industri Pengolahan KertasNilai Produksi Industri Pengolahan KertasNilai produksi dalam industri pengolahan kertas mengacu pada total nilai ekonomi dari semua produk kertas yang dihasilkan dalam suatu periode tertentuRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa NilaiProduksi industri pengolahan kertas pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 731Nilai Produksi Industri Kimia FarmasiNilai Produksi Industri Kimia FarmasiNilai produksi dalam industri kimia farmasi mengacu pada total nilai ekonomi dari semua produk farmasi dan bahan kimia yang dihasilkan dalam suatu periode tertentuRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa NilaiProduksi industri kimia farmasi pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 732Nilai Produksi Industri Pengolahan KaretNilai Produksi Industri Pengolahan KaretNilai produksi dalam industri pengolahan karet mengacu pada total nilai ekonomi dari semua produk yang terkait dengan pengolahan karet dalam suatu periode tertentuRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa NilaiProduksi industri pengolahan karet pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 733Nilai Produksi Industri Galian Bukan LogamNilai Produksi Industri Galian Bukan LogamNilai produksi dalam industri galian bukan logam mengacu pada total nilai ekonomi dari semua produk yang terkait dengan pengolahan galian bukan logam dalam suatu periode tertentuRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa NilaiProduksi industri galian bukan logam pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 734NilaiProduksi Industri Baja/Pengolahan LogamNilai Produksi Industri Baja/Pengolahan LogamNilai produksi dalam industri baja/pengolahan logam mengacu pada total nilai ekonomi dari semua produk yang dihasilkan dari bahan baku logam, seperti besi, baja, aluminium, tembaga, dan logam lainnya, dalam suatu periode tertentuRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa NilaiProduksi industri baja/pengolahan logam pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 735NilaiProduksi Industri PeralatanNilai Produksi Industri PeralatanNilai produksi dalam industri peralatan mengacu pada total nilai ekonomi dari semua produk yang dihasilkan dari industri peralatan dalam suatu periode tertentuRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa NilaiProduksi industri peralatan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 736Nilai Produksi Industri PertambanganNilai Produksi Industri PertambanganNilai produksi dalam industri pertambangan mengacu pada total nilai ekonomi dari semua bahan tambang yang diekstraksi dan dijual dalam suatu periode tertentuRenstraTahunanInteger1. Skala industri (kecil, menengah, besar)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa NilaiProduksi industri pertambangan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 737 PengangguranPengangguranPengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerjahttps://sirusa.web.bps.go.id/TahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pengangguran pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 738 Angkatan KerjaAngkatan KerjaAngkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penggangguranhttps://sirusa.web.bps.go.id/TahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah angkatan kerja pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 739Penduduk BekerjaPenduduk BekerjaPenduduk bekerja merujuk kepada bagian dari populasi yang secara aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Istilah ini mengacu pada individu-individu yang telah memasuki usia kerja (biasanya dari 15 tahun ke atas) dan terlibat dalam kegiatan produktif, baik dalam sektor formal (seperti industri, perdagangan, jasa) maupun informal (seperti pekerjaan di sektor informal, pertanian kecil, pekerjaan rumah tangga, dan lain sebagainya)https://sirusa.web.bps.go.id/TahunanInteger1. Bidang Pekerjaan Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tenaga kerja pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 740Angkatan KerjaAngkatan KerjaAngkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penggangguranhttps://sirusa.web.bps.go.id/TahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah angkatan kerja pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 741Angkatan KerjaAngkatan KerjaAngkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penggangguranhttps://sirusa.web.bps.go.id/TahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah angkatan kerja pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 742 Penduduk Usia KerjaPenduduk Usia KerjaPenduduk usia kerja mengacu pada bagian dari populasi suatu negara atau daerah yang berada dalam rentang usia yang dianggap cocok untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, baik bekerja, mencari pekerjaan, atau berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi lainnyahttps://sirusa.web.bps.go.id/TahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk usia kerja pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 743Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Program BPJS KetenagakerjaanPekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Program BPJS KetenagakerjaanPekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan di suatu wilayahRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 744Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja DaerahKegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja DaerahKegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah dalam suatu periode waktu tertentuRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 745Kegiatan yang Direncanakan di Rencana Tenaga Kerja DaerahKegiatan yang Direncanakan di Rencana Tenaga Kerja DaerahKegiatan yang direncanakan di Rencana Tenaga Kerja Daerah dalam suatu periode waktu tertentuRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kegiatan yang direncanakan di Rencana Tenaga Kerja Daerah pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 746Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/KotaJumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/KotaTenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja di suatu wilayah dalam periode waktu tertentuRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 747Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Layanan Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Layanan Tenaga kerja yang terdaftar dalam layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/KotaRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tenaga kerja yang terdaftar dalam layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 748Pekerja Mengalami Sengketa Hubungan Industrial yang Terselesaikan Sesuai Kewenangan Kabupaten Pekerja Mengalami Sengketa Hubungan Industrial yang Terselesaikan Sesuai Kewenangan Kabupaten Pekerja yang mengalami sengketa hubungan industrial yang terselesaikan sesuai kewenangan kabupaten RenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pekerja yang mengalami sengketa hubungan industrial yang terselesaikan sesuai kewenangan kabupaten pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 749Pekerja Mengalami Sengketa Hubungan Industrial yang Melapor Pekerja Mengalami Sengketa Hubungan Industrial yang Melapor Pekerja yang mengalami sengketa hubungan industrial yang melapor RenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pekerja yang mengalami sengketa hubungan industrial yang melapor pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 750Pekerja Berdasarkan Tingkat PendidikanPekerja Pekerja disni diartikan sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk- bentuk lainRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pekerja berdasarkan tingkat pendidikannya pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 751 Pengangguran Berdasarkan Tingkat PendidikanPengangguran Pengangguran disni diartikan sebagai penduduk yang tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaanRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pengangguran berdasarkan tingkat pendidikannya pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 752Pekerja Dibawah Umur < 18 TahunPekerja Dibawah Umur < 18 TahunPekerja yang bekerja masih dibawah umur yaitu kurang dari 18 tahunRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pekerja dibawah umur pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 753Balai Latihan KerjaBalai Latihan KerjaBalai Latihan Kerja (BLK) adalah lembaga pelatihan yang disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja.RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah balai latihan kerja pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 754Peserta Balai Latihan KerjaPeserta Balai Latihan KerjaIndividu yang terdaftar sebagai peserta program pelatihan kerja yang diadakan oleh BLKRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah peserta balai latihan kerja pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 755Lembaga Pelatihan Kerja Lembaga Pelatihan KerjaInstansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerjaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah lembaga pelatihan kerja pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 756Peserta Lembaga Pelatihan KerjaPeserta Lembaga Pelatihan KerjaIndividu yang terdaftar sebagai peserta program pelatihan kerja yang diadakan oleh Lembaga Pelatihan KerjaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah peserta lembaga pelatihan kerja pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 757Tenaga Kerja di Luar NegeriTenaga Kerja di Luar NegerTenaga kerja indonesia yang bekerja di luar negeriRenstraTahunanIntegerKepemiliksn sertifikasiIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tenaga kerja yang bekerja di luar negeri pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 758Kasus TKI di Luar NegeriKasus TKI di Luar NegeriKasus yang dialami oleh tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeriRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kasus TKI pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 759 Perusahaan yang Memperkerjakan Warga Negara AsingPerusahaan yang Memperkerjakan Warga Negara AsingPerusahaan di Indonesia yang Memperkerjakan Warga Negara AsingRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Perusahaan yang Memperkerjakan Warga Negara Asing pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 760Pekerja Warga Negara AsingPekerja Warga Negara AsingPekerja Warga Negara Asing (WNA) adalah individu yang bukan warga negara dari negara tempat mereka bekerja. Mereka pindah ke negara lain untuk mencari pekerjaan, baik secara temporer maupun permanenRenstraTahunanIntegerStatus Pekerja (legal atau Illegal)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Pekerja Warga Negara Asing pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 761Sengketa Pengusaha dan PekerjaSengketa Pengusaha dan PekerjaSengketa Pengusaha dan Pekerja merupakan konflik atau perselisihan yang terjadi di tempat kerja antara pemilik bisnis atau manajemen dan karyawan merekaRenstraTahunanInteger1. Status Sengketa (terselesaikan atau Tidak terselesaikan)Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kasus sengketa antara pengusaha dan pekerja pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 762Transmigran yang mendapat pelatihanTransmigran yang mendapat pelatihanBanyaknya transmigran yang telah mengikuti program pelatihan atau pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuannya di bidang tertentuUndang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1997 tentang KetransmigrasianTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah transmigran yang mendapat pelatihan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 763TransmigranTransmigranTransmigran adalah orang yang pindah dari satu daerah ke daerah lain di dalam negara mereka atau dari satu negara ke negara lain, biasanya atas dorongan atau dukungan dari pemerintah atau badan lainnyaUndang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1997 tentang KetransmigrasianTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah transmigran pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 764Calon transmigran yang ditempatkanCalon transmigran yang ditempatkanBanyaknya calon transmigran yang ditempatkan di lokasi transmigrasiUndang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1997 tentang KetransmigrasianTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah calon transmigran yang ditempatkan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 765Transmigran yang mendaftarTransmigran yang mendaftarBanyaknya transmigran yang mendaftar progam transmigrasiUndang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1997 tentang KetransmigrasianTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah transmigran yang mendaftar program transmigrasi pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 766Nilai investasi PMDNNilai investasi PMDNNilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merujuk pada total nilai investasi yang dilakukan oleh investor domestik dalam suatu proyek atau perusahaan di dalam negeri. PMDN adalah bentuk investasi yang dilakukan oleh entitas atau individu lokal di dalam negara tersebut, dengan tujuan untuk mengembangkan atau memperluas usaha merekaRenstraTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah nilai investasi PMDN di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 767Nilai investasi PMA Nilai investasi PMAPenanaman Modal Asing (PMA) merujuk pada investasi yang dilakukan oleh entitas atau individu dari luar negeri di suatu negara. Nilai investasi PMA mencakup total dana yang diinvestasikan oleh investor asing dalam proyek atau perusahaan di negara penerima investasiRenstraTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah nilai investasi PMA di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 768Realisasi LoI-Realisasi LoILetter of Intent (LoI) adalah sebuah surat atau dokumen yang memiliki kemungkinan membuat dua belah pihak melakukan sebuah kerjasama. Lalu Letter of Intent hanya bisa dikatakan sah adanya kerjasama jika salah satu pihak melakukan pembiayaan tertentuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah realisasi LoI di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 769Potensi investasi yang ditawarkan-Potensi investasi yang ditawarkanPotensi investasi yang ditawarkan mengacu pada peluang dan kemampuan suatu investasi untuk menghasilkan keuntungan di masa depanRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah potensi investasi yang ditawarkan di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 770Pelayanan penanaman modal -Pelayanan penanaman modal Banyaknya layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan atau institusi investasi untuk membantu individu, perusahaan, atau organisasi dalam memperoleh dan mengelola modal yang mereka butuhkan untuk berbagai tujuanRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pelayanan penanaman modal di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 771Proyek penanaman modal yang berhasil diawasi- Proyek penanaman modal yang berhasil diawasi Banyaknya proyek penanaman modal yang berhasil diawasi. Proyek penanaman modal yang berhasil diawasi merujuk pada proyek di mana investasi modal telah dikelola dan diawasi dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, memastikan efisiensi penggunaan sumber daya, dan meminimalkan risikoRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah proyek penanaman modal yang berhasil diawasi di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 772Proyek penanaman modal yang harus diawasi-Proyek penanaman modal yang harus diawasiBanyaknya proyek penanaman modal yang seharusnya diawasiRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah proyek penanaman modal yang harus diawasi di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 773Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal-Data dan Sistem InformasiBanyaknya data dan sistem informasi yang berkaitan dengan aktivitas penanaman modal yang sudah dikelolaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 774Investasi Modal AsingNilai Investasi Modal AsingNilai Investasi Modal Asing merujuk pada jumlah dana yang diinvestasikan oleh usaha asing ke dalam suatu negaraRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah nilai investasi modal asing tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 775Unit Usaha AsingUnit Usaha AsingUnit Usaha Asing merujuk pada perusahaan atau entitas bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh investor asing di luar negara asal mereka. Unit usaha ini bisa berbentuk anak perusahaan, cabang, atau joint venture dengan perusahaan lokalRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah unit usaha asing tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 776Nilai Investasi Dalam Negeri Nilai Investasi Dalam NegeriNilai Investasi Dalam Negeri mengacu pada jumlah dana yang diinvestasikan oleh individu, perusahaan, atau entitas domestik dalam suatu negaraRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah nilai investasi modal dalam negeri tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 777Unit Usaha Dalam NegeriUnit Usaha Dalam NegeriUnit Usaha Dalam Negeri merujuk pada perusahaan atau entitas bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh individu, perusahaan, atau entitas domestik dalam suatu negaraRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah unit usaha dalam negeri tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 778Nilai Investasi NON PMA/PMDNNilai Investasi NON PMA/PMDNNilai Investasi NON PMA/PMDN merujuk pada investasi yang tidak termasuk dalam kategori Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)RenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah nilai investasi NON PMA/PMDN tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 779OPD yang menyusun dan mengumpulkan Laporan Keuangan tepat waktu OPD yang menyusun dan mengumpulkan Laporan Keuangan tepat waktuBanyaknya OPD yang menyusun dan mengumpulkan Laporan Keuangan tepat waktu yaitu 2 bulan setelah TA berakhir RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah OPD yang menyusun dan mengumpulkan Laporan Keuangan tepat waktu di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 780OPD yang menyusun dan mengumpulkan rencana kegiatan anggaran tepat waktu OPD yang menyusun dan mengumpulkan rencana kegiatan anggaran tepat waktuBanyaknya OPD yang menyusun dan mengumpulkan rencana kegiatan anggaran tepat waktu yaitu sesuai dengan Surat Edaran Bupati RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah OPD yang menyusun dan mengumpulkan rencana kegiatan anggaran tepat waktu di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 781Realisasi belanja APBD Realisasi belanja APBD Realisasi belanja APBD merujuk pada jumlah aktual yang telah dibelanjakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran tertentuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa realisasi belanja APBD di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 782Belanja APBDTotal belanja APBDTotal belanja APBD merujuk pada jumlah semua APBD yang direncanakan dalam satu tahun anggaran. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah di Indonesia untuk merencanakan dan mengalokasikan pendapatan serta belanja selama satu tahun anggaranRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa total belanja APBD di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 783 OPD yang menyelesaikan registrasi BMD OPD yang menyelesaikan registrasi BMD Banyaknya OPD yang menyelesaikan registrasi Barang Milik Daerah. Registrasi BMD (Barang Milik Daerah) adalah proses pencatatan dan pendataan semua aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah OPD yang menyelesaikan registrasi BMD di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 784Realisasi PAD Realisasi PADRealisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada jumlah aktual pendapatan yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber PAD selama periode tertentu, biasanya satu tahun anggaranRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa realisasi PAD di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 785 Realisasi pendapatan daerah Realisasi pendapatan daerahRealisasi pendapatan daerah merujuk pada jumlah pendapatan yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu, biasanya satu tahun anggaranRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa realisasi pendapatan daerah di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 786Penerimaan pembiayaan Penerimaan pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening kas umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadanganBPKADTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penerimaan pembiayaan tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 787 Pengeluaran pembiayaan Pengeluaran pembiayaanPengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kota, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadanganBPKADTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pengeluaran pembiayaan tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 788Aset Lancar Aset Lancar Aset lancar atau yang biasa disebut dengan aktiva lancar adalah aset yang berusia kurang dari satu tahun. Sehingga, dapat dikatakan kepemilikan aset berjangka waktu singkat. Pada umumnya, aset lancar terdiri dari piutang dan kasBPKADTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah aset lancar tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 789 Kewajiban LancarKewajiban LancarKewajiban lancar adalah utang-utang atau kewajiban yang harus segera dilunasi dengan menggunakan aktiva lancar dalam tempo jangka pendek atau kurang dari satu tahunBPKADTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kewajiban lancar di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 790Aset Lancar Aset Lancar Aset lancar atau yang biasa disebut dengan aktiva lancar adalah aset yang berusia kurang dari satu tahun. Sehingga, dapat dikatakan kepemilikan aset berjangka waktu singkat. Pada umumnya, aset lancar terdiri dari piutang dan kasBPKADTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah aset lancar tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 791PersediaanPersediaanNilai total persediaan yang tidak termasuk dalam rasio quick karena dalam beberapa kasus, persediaan mungkin memerlukan waktu untuk dijual atau diubah menjadi uang tunaiBPKADTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah persediaan tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 792 Kewajiban LancarKewajiban LancarKewajiban lancar adalah utang-utang atau kewajiban yang harus segera dilunasi dengan menggunakan aktiva lancar dalam tempo jangka pendek atau kurang dari satu tahunBPKADTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kewajiban lancar di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 793Total hutangTotal HutangJumlah keseluruhan hutang yang dimiliki oleh entitas pada saat tertentu. Hutang ini dapat mencakup utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan komponen hutang lainnyaBPKADTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah total hutang tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 794Total asetTotal AsetNilai total aset entitas pada saat tertentu. Aset ini dapat termasuk aset lancar, aset tetap, investasi, dan aset lainnya yang dimiliki oleh entitasBPKADTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah total aset tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 795ModalModalNilai total modal entitas pada saat tertentu. Modal ini mencakup modal yang disetor oleh pemilik, tambahan modal disetor, laba ditahan, dan komponen lainnya yang merupakan klaim atas aset entitas setelah dikurangi oleh total kewajibanBPKADTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah total modal tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 796Opini Laporan Keuangan-Opini Laporan KeuanganOpini Laporan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (Pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengeal tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan)Renstra, IKU, RenjaTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Bagaimana opini keuangan dari BPK tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 797Pajak Daerah-Pajak DaerahPajak Daerah merupakan bentuk kontribusi wajib kepada daerah yang harus diserahkan oleh individu atau entitas sesuai peraturan hukum, tanpa imbalan langsung, dengan tujuan mendukung kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum daerahRenstra dan RenjaTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pajak daerah tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 798Retribusi Daerah- Retribusi DaerahRetribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badanRenstra dan RenjaTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah retribusi daerah tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 799 Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan- Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang DipisahkanHasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa pembagian laba/ devidenRenstra dan RenjaTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 800Lain-Lain PAD yang Sah- Lain-Lain PAD yang SahLain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari; (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerahRenstra dan RenjaTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah lain-lain PAD yang sah tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 801 Dana Perimbangan- Dana PerimbanganDana perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)Renstra RenjaTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah dana perimbangan tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 802Dana Insentif Daerah (DID)-Dana Insentif Daerah (DID)Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakatRenstra RenjaTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Dana Insentif Daerah (DID) tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 803Dana Desa-Dana DesaDana Desa merupakan salah satu pendapatan desa (terbesar) yang bersumber dari APBN dan disalurkan ke rekening kas desa melalui rekening kas daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakatRenstra RenjaTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah dana desa tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 804 Pendapatan Bagi Hasil-Pendapatan Bagi HasilPendapatan Bagi Hasil (DBH) adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari pembagian pendapatan yang diterima dari pemerintah pusatRenstra RenjaTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pendapatan bagi hasil tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 805Bantuan Keuangan-Bantuan KeuanganBantuan keuangan merujuk pada jumlah bantuan keuangan yang diterima dari pemerintahRenstra RenjaTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah bantuan keuangan tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 806 Pendapatan Hibah-Pendapatan HibahPendapatan Hibah adalah penerimaan daerah dalam rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembaliRenstra RenjaTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pendapatan hibah tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 807Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-UndanganLain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)Renstra RenjaTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 808Belanja Pegawai-Belanja PegawaiBelanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintahRenstra RenjaTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah belanja pegawai tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 809 Belanja Barang Dan JasaBelanja Barang Dan JasaBelanja barang dan jasa digunakan untuk mengganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 barang termauk barang dan jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak lainRenstra RenjaTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah belanja barang dan jasa tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 810Belanja SubsidiBelanja SubsidiBelanja barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalananRenstra RenjaTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah belanja subsidi tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 811Belanja Hibah Belanja HibahBelanja hibah adalah belanja Pemerintah Pusat yang bersifat sukarela dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari Pemerintah kepada BUMN, pemerintah negara lain, lembaga/organisasi internasional, pemerintah daerah khususnya pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibahRenstra RenjaTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah belanja hibah tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 812Belanja Bantuan SosialBelanja Bantuan SosialBelanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakaRenstra RenjaTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah belanja bantuan sosial tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 813Belanja ModalBelanja ModalBelanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujudRenstra RenjaTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah belanja modal tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 814Belanja Tidak Terduga-Belanja Tidak TerdugaBelanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutupRenstra RenjaTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah belanja tidak terduga tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 815Belanja TransferBelanja TransferBelanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)Renstra dan RenjaTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah belanja transfer tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 816Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman DaerahPenerimaan Kembali Pemberian Pinjaman DaerahBanyaknya penerimaan kembali pemberian pinjamanBPKADTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 817Penerimaan Kembali Tuntutan Ganti Rugi Penerimaan Kembali Tuntutan Ganti RugiBanyaknya penerimaan kembali tuntutan ganti rugiBPKADTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penerimaan kembali tuntutan ganti rugi tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 818Penerimaan Kembali Pinjaman Dana BergulirPenerimaan Kembali Pinjaman Dana BergulirBanyaknya penerimaan kembali pinjaman dana bergulirBPKADTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penerimaan kembali pinjaman dana bergulir tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 819Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran SebelumnyaPenggunaan SiLPA Tahun Anggaran SebelumnyaBanyaknya penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnyaBPKADTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 820Pencairan Dana Cadangan Pencairan Dana CadanganBanyaknya pencairan dana cadanganBPKADTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pencairan dana cadangan tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 821Pembentukan Dana CadanganPembentukan Dana CadanganPembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadanganBPKADTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pembentukan dana cadangan tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 822Penyertaan Modal Pemerintah DaerahPenyertaan Modal Pemerintah DaerahPenyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerahBPKADTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlahpenyertaan modal pemerintah daerah tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 823Pembayaran Pokok UtangPembayaran Pokok UtangJumlah pembayaran yang ditujukan untuk pembayaran pokok utangBPKADTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pembayaran pokok utang tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 824Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi DaerahPemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi DaerahBanyaknya pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerahBPKADTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 825Tuntutan Ganti Rugi Dan Tuntutan PembendaraanTuntutan Ganti Rugi Dan Tuntutan PembendaraanBanyaknya tuntutan ganti rugi dan tuntutan pembendaraanBPKADTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tuntutan ganti rugi dan tuntutan pembendaraan tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 826 Investasi Jangka PanjangInvestasi Jangka PanjangInvestasi jangka panjang merupakan salah satu strategi keuangan yang melibatkan penempatan dana untuk periode waktu yang relatif lama dan panjang, biasanya lebih dari lima tahunRenstra RenjaTahunanFloat1. Permanen 2. Non PermanenIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah investasi jangka panjang tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 827Aset Tetap -Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh suatu entitas (seperti perusahaan atau pemerintah daerah) untuk digunakan dalam operasi bisnis atau kegiatan administratif dan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi selama lebih dari satu periode akuntansi (biasanya lebih dari satu tahun)Renstra RenjaTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah aset tetap tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 828Dana Cadangan-Dana CadanganDana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaranRenstra RenjaTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah dana cadangan tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 829Aset LainnyaAset Lainnya Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadanganRenstra RenjaTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah aset lainnya tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 830Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka PendekKewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporanRenstra RenjaTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kewajiban jangka pendek tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 831Kewajiban Jangka Panjang- Kewajiban Jangka PanjangKewajiban Jangka panjang adalah kewajiban yang periode pelunasannya lebih dari satu tahunRenstra RenjaTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kewajiban jangka panjang tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah 832Rumah Sakit Umum DaerahRumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah institusi pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah daerahPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022TahunanIntegerTipeIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah rumah sakit umum daerah pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 833Rumah Sakit Swasta Rumah Sakit SwastaRumah Sakit yang didirikan oleh masyarakat, berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang Pelayanan Kesehatan.Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang KesehatanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah rumah sakit swasta pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 834Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)Rumah Sakit Umum PusatRumah sakit yang memberikan pelayanan pada semua bidang dan jenis penyakitPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022TahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah rumah sakit umum pusat pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 835KlinikKlinik Klinik merupakan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medis, berupa medis dasar dan atau medis spesialistikPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang KlinikTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah klinik pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 836Balai Kesehatan MasyarakatBalai Kesehatan MasyarakatJumlah Balai Kesehatan Masyarakat yang tersebar di suatu wilayah pada periode tertentu. Balai kesehatan masyarakat merupakan unit pelaksana teknis yang bertugas untuk mengatasi masalah kesehatan dan upaya kesehatan strata kedua, serta untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat tertentu secara terintegrasi dan menyeluruh di suatu wilayah kerjaKemenkesTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Balai Kesehatan Masyarakat pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 837Pos Kesehatan DesaPos Kesehatan DesaJumlah pos kesehatan desa yang tersebar di suatu wilayah pada periode tertentu. Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di Desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desaKemenkesTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pos kesehatan desa pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 838Tenaga Kesehatan Tradisional Tenaga Kesehatan TradisionalBanyaknya tenaga kesehatan yang masuk dalam kelompok tenaga kesehatan tradisional yang ada di suatu wilayah pada periode tertentuUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang KesehatanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tenaga kesehatan tradisional pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 839Penderita Wabah Demam BerdarahPenderita Wabah Demam BerdarahBanyaknya penderita DBD di suatu wilayah. Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) terjadi ketika ada peningkatan yang signifikan dalam jumlah kasus penyakit ini di suatu wilayah atau populasi dalam periode waktu tertentu. DBD disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictusRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penderita wabah DBD tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 840Penderita Wabah Infeksi Saluran PernafasanPenderita Wabah Infeksi Saluran PernafasanBanyaknya penderita infeksi saluran pernafasan di suatu wilayah. Wabah infeksi saluran pernapasan merupakan peningkatan yang signifikan dalam jumlah kasus infeksi saluran pernapasan (ISPA) dalam suatu wilayah atau populasi dalam periode waktu tertentu. Infeksi saluran pernapasan bisa disebabkan oleh berbagai jenis virus dan bakteri yang menyerang saluran pernapasan, seperti flu, pneumonia, bronkitis, dan lain-lainRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penderita wabah infeksi saluran pernafasan pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 841Penderita Wabah CampakPenderita Wabah CampakBanyaknya penderita campak di suatu wilayah. Wabah campak terjadi ketika terjadi peningkatan jumlah kasus penyakit campak dalam suatu wilayah atau populasi dalam periode waktu tertentu. Campak disebabkan oleh virus campak dan merupakan penyakit yang sangat menularRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penderita wabah campak tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 842 Penderita Wabah MalariaPenderita Wabah MalariaBanyaknya penderita malaria di suatu wilayah. Wabah malaria terjadi ketika terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kasus penyakit malaria dalam suatu wilayah atau populasi dalam periode waktu tertentu. Malaria disebabkan oleh parasit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksiRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penderita wabah malaria tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 843Penderita Wabah HIV/AIDSPenderita Wabah HIV/AIDSBanyaknya penderita HIV/AIDS di suatu wilayah. Wabah HIV/AIDS terjadi ketika terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah kasus HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) dalam suatu wilayah atau populasi dalam periode waktu tertentuRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penderita HIV/AIDS tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 844Penderita Gizi BurukJumlah Penderita Gizi BurukJumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z-score kurang dari -3 SDRenstraTahunanFloatIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penderita gizi buruk tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 845Penduduk Meninggal Akibat Wabah Demam BerdarahWabah Demam BerdarahBanyaknya Penduduk Meninggal Akibat DBD di suatu wilayah. Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) terjadi ketika ada peningkatan yang signifikan dalam jumlah kasus penyakit ini di suatu wilayah atau populasi dalam periode waktu tertentu. DBD disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictusRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Penduduk Meninggal Akibat wabah DBD tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 846Penduduk Meninggal Akibat Wabah Infeksi Saluran PernafasanWabah Infeksi Saluran PernafasanBanyaknya Penduduk Meninggal Akibat infeksi saluran pernafasan di suatu wilayah. Wabah infeksi saluran pernapasan merupakan peningkatan yang signifikan dalam jumlah kasus infeksi saluran pernapasan (ISPA) dalam suatu wilayah atau populasi dalam periode waktu tertentu. Infeksi saluran pernapasan bisa disebabkan oleh berbagai jenis virus dan bakteri yang menyerang saluran pernapasan, seperti flu, pneumonia, bronkitis, dan lain-lainRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Penduduk Meninggal Akibat wabah infeksi saluran pernafasan pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 847Penduduk Meninggal Akibat Wabah Campak Wabah CampakBanyaknya Penduduk Meninggal Akibat campak di suatu wilayah. Wabah campak terjadi ketika terjadi peningkatan jumlah kasus penyakit campak dalam suatu wilayah atau populasi dalam periode waktu tertentu. Campak disebabkan oleh virus campak dan merupakan penyakit yang sangat menularRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Penduduk Meninggal Akibat wabah campak tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 848Penduduk Meninggal Akibat Wabah MalariaWabah MalariaBanyaknya Penduduk Meninggal Akibat malaria di suatu wilayah. Wabah malaria terjadi ketika terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kasus penyakit malaria dalam suatu wilayah atau populasi dalam periode waktu tertentu. Malaria disebabkan oleh parasit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksiRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Penduduk Meninggal Akibat wabah malaria tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 849Penduduk Meninggal Akibat Wabah HIV/AIDS Wabah HIV/AIDSBanyaknya Penduduk Meninggal Akibat HIV/AIDS di suatu wilayah. Wabah HIV/AIDS terjadi ketika terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah kasus HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) dalam suatu wilayah atau populasi dalam periode waktu tertentuRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Penduduk Meninggal Akibat HIV/AIDS tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 850Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K1 Pelayanan Antenatal Banyaknya ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal K1 di suatu wilayah Layanan Antenatal K1 merujuk pada kunjungan antenatal pertama yang dilakukan oleh ibu hamil ke fasilitas kesehatan untuk memulai pemantauan kehamilan. Tujuan utama dari Layanan Antenatal K1 adalah untuk memverifikasi kehamilan, menilai risiko awal, serta memulai pelayanan dan perawatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan ibu hamilRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal K1 tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 851Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K4 Pelayanan Antenatal Banyaknya ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal K4 di suatu wilayah Pelayanan Antenatal K4 mengacu pada kunjungan antenatal keempat yang dilakukan oleh ibu hamil ke fasilitas kesehatan. Pelayanan Antenatal K4 bertujuan untuk memonitor perkembangan kehamilan secara teratur, mengevaluasi kesehatan ibu hamil dan janin, serta mempersiapkan ibu hamil untuk persalinan dan perawatan pascapersalinanRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal K4 tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 852Ibu Yang Bersalin Di Fasilitas KesehatanIbu yang Bersalin Di Fasilitas KesehatanJumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pertolongan persalinan oleh tim penolong persalinan minimal 2 (dua) orang terdiri dari: Dokter dan Bidan, atau 2 orang bidan, atau Bidan dan Perawat di Fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standarRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah ibu hamil yang melakukan persalinan di fasilitas kesehatan tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 853Ibu Yang Mendapat Pelayanan Nifas Ibu Yang Mendapat Pelayanan NifasJumlah ibu bersalin yang mendapat pemeriksaan nifas sesuai standar oleh tenaga kesehatan dengan ketentuan : Minimal 1 kali pada 6-48 jam setelah melahirkan, Minimal 1 kali pada hari ke 3-7 setelah melahirkan, Minimal 1 kali pada hari ke 8-28 setelah melahirkan, dan Minimal 1 kali pada hari 29-42 setelah melahirkanRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan nifas tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 854Ibu Hamil Dengan Lila < 23,5 CmIbu Hamil Dengan Lila < 23,5 CmJumlah Ibu hamil dengan hasil pengukuran pengukuran Lila <23,5 cm. Pengukuran LILA (Lingkar Lengan Atas) pada ibu hamil adalah salah satu metode untuk menilai status gizi ibu hamil. LILA mengukur lingkar lengan atas dengan tujuan untuk mengestimasi cadangan lemak tubuh, yang dapat memberikan indikasi kondisi gizi ibu hamil. Penilaian ini berguna untuk mengidentifikasi risiko gizi buruk atau kekurangan energi kronis pada ibu hamil.RenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah ibu hamil dengan Lila < 23,5 Cm tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 855Ibu Hamil Penderita (KEK)Ibu Hamil Penderita (KEK)Jumlah ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang ditandai dengan ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) kurang dari 23,5 cmRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah ibu hamil penderita KEK tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 856Ibu Hamil AnemiaIbu Hamil AnemiaIbu hamil anemia adalah ibu hamil dengan kadar Hemoglobin (Hb) kurang dari 11 g/dl (TM 1 dan TM 3) atau kurang dari 10,5 g/dl (TM 2)RenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah ibu hamil anemia tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 857Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapat ASI Eksklusif Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapat ASI EksklusifJumlah bayi usia 0 bulan sampai 5 bulan 29 hari yang diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineral berdasarkan recall 24 jamRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 858Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-23 BulanPemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-23 BulanJumlah anak usia 6-23 bulan yang tidak menderita penyakit yang memerlukan diet khusus yang mengonsumsi ≥5 dari 8 jenis kelompok makanan (ASI) atau ≥4 dari 7 jenis kelompok makanan (Non-ASI) (Minimum Diet Diversity/MDD) dan mengonsumsi makanan makanan solid/padat, semi solid, lunak (Minimum Meal Freuquency/MMF) (termasuk susu untuk anak nonASI) dengan frekuensi minimum (sesuai usia) (Minimum Milk Feeding Frequency/MMFF).RenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Bagaimana pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-23 Bulan tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 859Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)Jumlah bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi menyusu dini atau proses menyusu yang dimulai segera setelah lahir dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dengan ibunya dan berlangsung minimal 1 (satu) jamRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 860Neonatus Dengan Komplikasi Yang DitanganiNeonatus Dengan Komplikasi Yang DitanganiJumlah neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah <2500 gr), sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital maupun yang termasuk klasifikasi kuning pada MTBSRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 861Balita Gizi Kurang Yang Mendapat Makanan TambahanBalita Gizi Kurang Yang Mendapat Makanan TambahanJumlah balita usia 6 - 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z-score -3 SD sampai kurang dari -2 SD yang mendapat tambahan asupan gizi selain makanan utama dalam bentuk makanan tambahan (baik pabrikan maupun berbasis pangan lokal).RenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah balita gizi kurang yang mendapat makanan tambahan pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 862Bayi Yang Mendapat Imunisasi Bayi yang Mendapat ImunisasiJumlah bayi yang mendaptkan imunisasi. Imunisasi merujuk pada proses pemberian vaksin kepada individu untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Tujuan utama dari imunisasi adalah untuk melindungi individu dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi dan juga membantu mengurangi penyebaran penyakit tersebut di masyarakatRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 863Bayi Berat Badan Lahir RendahBayi Berat Badan Lahir RendahJumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z-score kurang dari -3 SDRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah bayi dengan berat badan lahir rendah pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 864Balita dengan Status Gizi BurukBalita dengan Status Gizi BurukJumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z-score kurang dari -3 SDRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah balita dengan status gizi buruk pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 865Rumah Sakit JiwaRumah Sakit Jiwa Rumah sakit jiwa merupakan fasilitas kesehatan khusus menangani penderita gangguan kejiwaanPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022TahunanInteger-Berapa jumlah rumah sakit jiwa pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 866PuskesmasPuskesmasPuskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokokPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan MasyarakatTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah puskesmas pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 867 Dokter Umum Dokter UmumDokter umum adalah dokter lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undanganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang KesehatanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah dokter umum tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 868Dokter SpesialisDokter SpesialisDokter spesialis adalah dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan melanjutkan pendidikan spesialisasi di bidang medis tertentu, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang KesehatanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah dokter spesialis tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 869Dokter GigiDokter GigiDokter gigi adalah dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang KesehatanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah dokter gigi tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 870 Bidan BidanBidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik KebidananUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang KesehatanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah bidan pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 871 Perawat PerawatJumlah Perawat (seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan)Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang KesehatanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah perawat pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 872ApotekerApotekerSarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apotekerPermenkes RI No. 35 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkes RI No. 35 Th 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di ApotekTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah apoteker pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 873Sarjana Teknis KefarmasianSarjana Teknis KefarmasianSarjanaTeknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasianPermenkes RI No. 35 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkes RI No. 35 Th 2014 tentang Standar Pelayanan KefarmasianTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah sarjana teknis kefarmasian pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 874Epidemiolog KesehatanTenaga Kesehatan Masyarakat Epidemiolog kesehatan merupakan salah satu tenaga kesehatan di Indoensia yang berperan menyediakan data dan informasi status kesehatan masyarakat dan determinannya dengan cara-cara epidemiologiUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang KesehatanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah epidemiolog kesehatan pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 875Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu PrilakuTenaga Kesehatan Masyarakat Banyaknya tenaga promosi kesehatan dan perilaku di suatu wilayahUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang KesehatanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tenaga promosi kesehatan dan ilmu prilaku pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 876Tenaga Administrasi Dan Kebijakan KesehatanTenaga Kesehatan Masyarakat Banyaknya tenaga administrasi dan kebijakan kesehatanUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang KesehatanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 877Tenaga Kesehatan Reproduksi Dan KeluargaTenaga Kesehatan Masyarakat Banyaknya tenaga kesehatan reproduksi dan keluargaUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang KesehatanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 878Tenaga Sanitasi LingkunganTenaga Kesehatan LingkunganTenaga Sanitasi Lingkungan adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi sanitasi lingkungan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang KesehatanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tenaga sanitasi lingkungan pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 879NutrisionisTenaga GiziNutrisionis adalah seorang yang mempunyai pendidikan gizi minimal dengan ijazah Sarjana Gizi atau Sarjana terapan Gizi.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang KesehatanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah nutrisionis pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 880DietisienTenaga GiziDietisien bukanlah seorang dokter, melainkan ahli gizi yang telah melalui penyetaraan formal dan memiliki sertifikasi RD (Registered Dietitian)Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang KesehatanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah dietisien pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 881Tatanan Kabupaten/ Kota Sehat (KKS) yang Mencapai Nilai Minimal 71Tatanan Kabupaten/ Kota Sehat (KKS) Banyaknya tatanan Kabupaten/ Kota sehat (KKS) yang mencapai nilai minimal 71. Tatanan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) adalah sebuah program atau inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kabupaten/kota melalui berbagai upaya pembangunan kesehatan. Salah satu ukuran keberhasilan dalam mencapai Tatanan Kabupaten/Kota Sehat adalah mencapai nilai minimal 71 dalam indeks atau penilaian yang digunakanRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tatanan Kabupaten/ Kota sehat (KKS) yang mencapai nilai minimal 71 pada tahun n di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Kesehatan 882Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar Ibu hamil, layanan kesehatanPelayanan antenatal adalah serangkaian pemeriksaan, pemantauan, dan perawatan medis yang diberikan kepada ibu hamil selama masa kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Pelayanan ini mencakup berbagai aspek kesehatan fisik, mental, dan emosional ibu hamil, serta upaya untuk mendeteksi dan mencegah komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan.RenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 883 Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar Ibu HamilIbu yang sedang mengandung janin dalam rahimnyaRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah ibu hamil pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 884Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar di Fasilitas KesehatanIbu Bersalin, Pelayanan PersalinanIbu yang sedang menjalani proses melahirkan anak yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatanRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 885Ibu BersalinIbu BersalinIbu yang sedang menjalani proses melahirkan anakRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah ibu hamil pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 886Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Fasilitas Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan KesehatanBayi yang baru lahir usia 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standarRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah ibayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 887Bayi Baru Lahir Bayi Baru LahirBayi baru lahir adalah seorang bayi yang baru saja dilahirkan, umumnya mengacu pada periode dari saat kelahiran hingga usia 28 hari.Renstra TahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah bayi baru lahir pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 888Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai StandarPelayanan Kesehatan BalitaBalita usia 12 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai dengan standarRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah balita usia 12 -59 bulan yang mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 889Balita Usia 12 -59 BalitaBalita yang berusia antara 12 - 59 bulan RenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah balita usia 12 -59 bulan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 890Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Anak Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan KesehatanAnak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan standarRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 891 Anak Usia Pendidikan DasarAnak Usia Pendidikan DasarAnak usia pendidikan dasar adalah anak-anak yang berada pada rentang usia yang sesuai untuk mengikuti jenjang pendidikan dasar, yaitu sekolah dasar (SD).RenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah anak usia pendidikan dasar pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 892Orang Usia 15-59 Tahun yang Mendapatkan Skrinning Kesehatan Sesuai StandarPelayanan KesehatanOrang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar. Skrinning kesehatan adalah proses untuk mendeteksi potensi masalah kesehatan atau penyakit pada individu yang tampaknya sehat tetapi berisiko terkena penyakit tertentu. RenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 893Orang Usia 15-59 TahunPelayanan KesehatanOrang yang berusia 15-59 tahun di suatu wilayahRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah orang berusia 15-59 tahun pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 894Orang 60 Tahun ke Atas yang Mendapatkan Skrinning Kesehatan Sesuai StandarLanjut UsiaOrang berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar. Skrinning kesehatan adalah proses untuk mendeteksi potensi masalah kesehatan atau penyakit pada individu yang tampaknya sehat tetapi berisiko terkena penyakit tertentu. RenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah orang berusia 60 Tahun ke Atas yang mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 895Orang 60 Tahun ke Atas Lanjut UsiaOrang yang berusia 60 tahun ke atas di suatu wilayahRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah orang berusia 60 Tahun ke Atas pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 896Penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahunRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 897Penderita hipertensi usia ≥15 tahun Penderita HipertensPenderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjannya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang samaRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 898Penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun di dalam yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Penderita Diabetes Mellitus, Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahunRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 899Penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun Penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun Penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjannya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang samaRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 900ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar ODGJ, Pelayanan Kesehatan ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun RenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 901 ODGJ berat ODGJ berat ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama RenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah estimasi ODGJ berat pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 902Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pelayanan TBC Sesuai StandarOrang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun RenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 903Orang terduga TBC Orang terduga TBC Orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahunRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah estimasi orang terduga TBC pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 904Orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV, Pelayanan Deteksi Dini HIV Orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahunRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlahorang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 905Orang dengan resiko terinfeksi HIV Orang dengan resiko terinfeksi HIVOrang dengan risiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang samaRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah estimasi orang dengan resiko terinfeksi HIV pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 906Anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentuBalita stuntingBalita umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 SD https://sirusa.web.bps.go.id/TahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah balita stunting pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 907Anak balitaBalitaBalita secara keseluruhan di suatu wilayahhttps://sirusa.web.bps.go.id/TahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah total balita pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 908Desa /Kelurahan yang telah melaksanakan 5 Pilar STBM 5 Pilar STBM 5 pilar STBM mencakup: 1. Stop Buang Air Besar Sembarangan 2. Cuci Tangan Pakai Sabun 3. Pengolahan Air Minum dan Makanan dengan Benar 4. Pengelolaan Sampah rumah Tangga 5. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga Agar Tidak Mencemari LingkunganRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Desa /Kelurahan yang telah melaksanakan 5 Pilar STBM pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 909Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap / surviving infant pada tahun tertentu Bayi Usia 0-11 Bulan , Imunisasi Dasar LengkapBayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap / surviving infant pada tahun tertentu RenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap / surviving infant pada tahun tertentu pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 910Bayi usia 0-11 bulanBayi usia 0-11 bulanBayi usia 0 hingga 11 bulan secara keseluruhan di suatu wilayahRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah bayi usia 0-11 bulan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 911KLB yang dilakukan penyelidikan epidemilogi < 24 jam KLB yang dilakukan penyelidikan epidemilogi < 24 jam KLB yang dilakukan penyelidikan epidemilogi < 24 jam RenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah KLB yang dilakukan penyelidikan epidemilogi < 24 jam pada tahun tertentu pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 912Total KLBKLBKejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabahRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah total KLB pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 913Penderita balita pnemonia yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahunCakupan Balita Pneumonia Banyaknya penderita balita pnemonia yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahunRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penderita balita pnemonia yang ditangani pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 914Balita pneumoniaCakupan Balita Pneumonia Perkiraan balita pneumonia di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang samaRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah perkiraan balita pneumonia pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 915Penderita diare yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahunCakupan Penderita Diare Penderita diare yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahunRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penderita diare yang ditangani pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 916Penderita diare Penderita diarePerkiraan penderita diare di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang samaRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah perkiraan diare pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 917Infeksi baru HIV pada populasi usia lebih dari 15 tahun Infeksi baru HIV pada populasi usia lebih dari 15 tahun Banyaknya infeksi baru HIV pada populasi usia lebih dari 15 tahun RenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah infeksi baru HIV pada populasi usia lebih dari 15 tahun pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 918Penduduk usia lebih dari 15 tahun yang tidak terinfeksi HIVPenduduk usia lebih dari 15 tahun yang tidak terinfeksi HIVBanyaknya penduduk usia lebih dari 15 tahun yang tidak terinfeksi HIVRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk usia lebih dari 15 tahun yang tidak terinfeksi HIV pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 919Kasus TB baru dan kambuh pada waktu tertentuInsiden Tuberkulosis (ITB)Kasus Tuberculosisi (TB) baik yang baru maupun yang kambuh pada waktu tertentuRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kasus Tuberculosisi (TB) baik yang baru maupun yang kambuh pada waktu tertentu pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 920Kasus tuberkulosis yang dilaporkan dalam satu tahun tertentuKasus Tuberculosis (TB) yang dilaporkanKasus tuberkulosis yang didiagnosis dan dilaporkan kepada otoritas kesehatan dalam satu tahunRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kasus tuberkulosis yang dilaporkan dalam satu tahun tertentu pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 921Kasus baru penyakit menular parasitik tertentu dalam populasi Kasus baru penyakit menular parasitik tertentuKasus baru penyakit parasitik seperti malaria dan filariasis yang didiagnosis dalam satu tahunRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kasus baru penyakit menular parasitik tertentu pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 922Kasus baru penyakit DBD Kasus baru penyakit DBDKasus baru penyakit DBD yang didiagnosis dalam satu tahunRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kasus baru penyakit DBD pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 923Penduduk yang memiliki JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)Penduduk yang memiliki JKN Di Indonesia, JKN dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan pemerintah berupaya meningkatkan cakupan JKN untuk mencapai UHC. Universal Health Coverage (UHC) berarti bahwa semua individu dan komunitas dapat mengakses layanan kesehatan yang diperlukan tanpa mengalami kesulitan keuanganRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk yang memiliki JKN pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 924Puskesmas dengan stok obat dan vaksin yang memadaiPuskesmas dengan stok obat dan vaksin yang memadaiPuskesmas dengan stok obat dan vaksin yang memadai di suatu wilayahRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah puskesmas dengan stok obat dan vaksin yang memadai pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 925Masyarakat yang mendapatkan pelayanan lab klinik dan lab kesehatan masyarakat Pelayanan Lab Klinis dan Lab KesmasMasyarakat yang mendapatkan pelayanan lab klinik dan lab kesehatan masyarakatRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan lab klinik dan lab kesehatan masyarakat pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 926Masyarakat yang mendapatkan rujukan pelayanan lab klinik dan kesehatan masyarakat Pelayanan Lab Klinis dan Lab KesmasMasyarakat yang mendapatkan rujukan pelayanan lab klinik dan kesehatan masyarakatRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah masyarakat yang mendapatkan rujukan pelayanan lab klinik dan kesehatan masyarakat pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 927Sistem Informasi Kesehatan yang digunakan Sistem Informasi Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) adalah infrastruktur yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data kesehatan dari berbagai sumberRenstaTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang digunakan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 928Sistem Informasi Kesehatan Sistem Informasi KesehatanSistem Informasi Kesehatan yang seharusnya digunakan di suatu wilayahRenstaTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang seharusnya digunakan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 929Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar Puskesmas Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai StandarPuskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar di suatu wilayahRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 930Puskesmas memiliki tenaga kesehatan Puskesmas Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai StandarPuskesmas memiliki tenaga kesehatan di suatu wilayahRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah puskesmas memiliki tenaga kesehatan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 931Dokter IGD RSUD yang sudah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan sesuai standarDokter IGD RSUD yang sudah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan sesuai standarBanyaknya dokter IGD RSUD yang sudah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan sesuai standar. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa dokter dapat memberikan pelayanan yang optimal dalam situasi-situasi darurat yang mengancam jiwaUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang KesehatanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah dokter IGD RSUD yang sudah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan sesuai standar pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 932Dokter IGD RSUD Dokter IGD RSUD Dokter IGD RSUD yang ada di suatu wilayahUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang KesehatanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah dokter IGD RSUD pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 933Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang diperiksa dengan hasil memenuhi ketentuanFasilitas KesehatanApotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang diperiksa dengan hasil memenuhi ketentuan di suatu wilayahRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang diperiksa dengan hasil memenuhi ketentuan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 934 Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat TradisionalFasilitas KesehatanApotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang tersedia di suatu wilayahRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 935Industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah / sentra makanan jajanan yang diperiksa dengan hasil memenuhi ketentuanIndustri Rumah Tangga PanganIndustri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah / sentra makanan jajanan yang diperiksa dengan hasil memenuhi ketentuanRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah / sentra makanan jajanan yang diperiksa dengan hasil memenuhi ketentuan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 936Industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah / sentra makanan jajanan Industri Rumah Tangga PanganIndustri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah / sentra makanan jajanan RenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah / sentra makanan jajanan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 937Desa siaga aktifDesa siaga aktif Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan serta kemauan untuk untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawadaruratan, kesehatan secara mandiriRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah desa siaga aktif pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 938Kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas atau hasil estimasi pada waktu tertentuKematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas atau hasil estimasi pada waktu tertentuJumlah kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan (tanpa memandang usia gestasi), akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera atau kejadian incidentalBPSTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas atau hasil estimasi pada waktu tertentu pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 939Kelahiran hidup pada periode waktu yang samaKelahiran hidupKelahiran hidup adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bayi yang lahir dengan hidup dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti pernafasan, denyut jantung, atau gerakan tubuh setelah kelahiranBPSTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kelahiran hidup pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 940Kematian Bayi pada periode tertentuKematian bayiJumlah kematian bayi sebelum mencapai umur 28 hari (0-28 hari) dalam waktu satu tahun BPSTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kematian bayi pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 941Kelahiran hidup pada periode waktu yang samaKelahiran hidupKelahiran hidup adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bayi yang lahir dengan hidup dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti pernafasan, denyut jantung, atau gerakan tubuh setelah kelahiranBPSTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kelahiran hidup pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 942Kematian balita pada periode tertentuKematian balitaJumlah anak balita yang meninggal umur 1-5 tahun karena sebab apapun dalam waktu satu tahunBPSTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kematian balita pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 943Kelahiran hidup pada periode waktu yang samaKelahiran hidupKelahiran hidup adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan balita yang lahir dengan hidup dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti pernafasan, denyut jantung, atau gerakan tubuh setelah kelahiranBPSTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kelahiran hidup pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 944Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)Jumlah keluarga yang mengikuti program Keluarga Berencana (KB). Program Keluarga Berencana (KB) merupakan program yang dirancang untuk memberikan layanan dan informasi kepada pasangan untuk merencanakan jumlah anak yang diinginkan dan interval kehamilan yang diinginkanRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 945 Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatanJumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pertolongan persalinan oleh tim penolong persalinan minimal 2 (dua) orang terdiri dari: Dokter dan Bidan, atau 2 orang bidan, atau Bidan dan Perawat di Fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standarRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 946Bayi mendapat imunisasi dasar lengkapBayi mendapat imunisasi dasar lengkapBayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap adalah bayi yang telah menerima semua vaksin yang direkomendasikan dalam program imunisasi pada usia tertentuRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah bayi mendapat imunisasi dasar lengkap pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 947Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusifBayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusifJumlah bayi usia 0 bulan sampai 5 bulan 29 hari yang diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineral berdasarkan recall 24 jamRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 948Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhanBalita mendapatkan pemantauan pertumbuhanJumlah balita yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan berupa pemantauan perkembanganfisik, kesehatan, dan kesejahteraan anak dalam tahap awal kehidupannyaRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 949Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standarPenderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standarBanyaknya penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standarRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 950Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teraturPenderita hipertensi melakukan pengobatan secara teraturBanyaknya penderita hipertensi yang melakukan pengobatan secara teraturRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penderita hipertensi yang melakukan pengobatan secara teratur pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 951Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkanPenderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkanBanyaknya penderita gangguan jiwa yang mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkanRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penderita gangguan jiwa yang mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 952Anggota keluarga tidak ada yang merokokAnggota keluarga tidak ada yang merokokBanyaknya anggota keluarga tidak ada yang merokokRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah anggota keluarga tidak ada yang merokok pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 953Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)Banyaknya keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebagai anggota JKN, mereka memiliki akses ke berbagai layanan kesehatan dasar dan lanjutan, seperti pemeriksaan kesehatan, pengobatan, rawat inap, tindakan medis, dan resep obat-obatan, yang terdaftar dalam cakupan program JKNRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 954Keluarga mempunyai akses sarana air bersihKeluarga mempunyai akses sarana air bersihBanyaknya keluarga yang mempunyai akses sarana air bersihRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah keluarga yang mempunyai akses sarana air bersih pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 955Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehatKeluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehatBanyaknya keluarga yang mempunyai akses atau menggunakan jamban sehatRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah keluarga yang mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 956Tempat pengolahan pangan (TPP) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)Tempat Pengolahan Pangan (TPP) Tempat pengolahan pangan (TPP) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) di suatu wilayahRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tempat pengolahan pangan (TPP) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 957Tempat pengolahan pangan (TPP) yang terdaftarTempat Pengolahan Pangan (TPP) Tempat pengolahan pangan (TPP) yang terdaftar di suatu wilayahRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tempat pengolahan pangan (TPP) yang terdaftar pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 958Tempat pengolahan pangan (TPP) Laik Hygiene Sanitasi Pangan (HSP) Tempat Pengolahan Pangan (TPP) Tempat Pengolahan Pangan (TPP) Laik Hygiene Sanitasi Pangan (HSP) merupakan fasilitas yang memproses atau mengolah bahan pangan dengan memenuhi standar kebersihan dan sanitasi yang ditetapkan. Istilah "Laik Hygiene Sanitasi Pangan" (HSP) menunjukkan bahwa TPP tersebut telah memenuhi persyaratan kebersihan dan sanitasi yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan atau peraturan yang berlakuRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tempat pengolahan pangan (TPP) Laik Hygiene Sanitasi Pangan (HSP) pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 959Tempat pengolahan pangan (TPP) yang terdaftar Tempat Pengolahan Pangan (TPP) Tempat pengolahan pangan (TPP) yang terdaftar di suatu wilayahRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tempat pengolahan pangan (TPP) yang terdaftar pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 960Tempat pengolahan pangan (TPP) yang memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) Tempat Pengolahan Pangan (TPP) JuSertifikat tersebut menunjukkan bahwa TPP tersebut telah memenuhi persyaratan hygiene sanitasi pangan yang ketat, yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan kualitas produk pangan yang dihasilkanRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tempat pengolahan pangan (TPP) yang memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 961Tempat pengolahan pangan (TPP) yang terdaftar Tempat Pengolahan Pangan (TPP) Tempat pengolahan pangan (TPP) yang terdaftarRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tempat pengolahan pangan (TPP) yang terdaftar pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 962Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang Dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) di suatu wilayahRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 963Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang terdaftar Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang Dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang terdaftar di suatu wilayahRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang terdaftar pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 964Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syaratTempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat di suatu wilayahResntraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 965Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang terdaftarTempat Fasilitas Umum (TFU) yang terdaftarTempat Fasilitas Umum (TFU) yang terdaftar di suatu wilayahResntraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang terdaftar pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 966Sarana Air Minum yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) Sarana Air Minum yang Dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)Sarana Air Minum yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) di suatu wilayahRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Sarana Air Minum yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 967Sarana Air Minum yang terdaftarSarana Air Minum Sarana Air Minum yang terdaftar di suatu wilayahRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Sarana Air Minum yang terdaftar pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 968Sarana Air Minum yang diambil sampelnya Sarana Air MinumSarana Air Minum yang diambil sampelnya di suatu wilayahRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Sarana Air Minum yang diambil sampelnya pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 969Sarana Air Minum yang terdaftar Sarana Air MinumSarana Air Minum yang terdaftar di suatu wilayahRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Sarana Air Minum yang terdaftar pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 970Pemeriksaan kualitas air minum (PKAM) yang memenuhi syarat baku mutuPemeriksaan kualitas air minum (PKAM) Pemeriksaan kualitas air minum (PKAM) yang memenuhi syarat baku mutuRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pemeriksaan kualitas air minum (PKAM) yang memenuhi syarat baku mutu pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 971Pemeriksaan kualitas air minum (PKAM) yang diujiPemeriksaan kualitas air minum (PKAM) Pemeriksaan Kualitas Air Minum (PKAM) mengacu pada proses evaluasi dan analisis untuk menentukan apakah air minum memenuhi standar kualitas yang ditetapkanRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pemeriksaan kualitas air minum (PKAM) yang diuji pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 972Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan lingkunganPuskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan lingkungan Yankesling sendiri mencakup berbagai kegiatan untuk memantau dan mengendalikan faktor-faktor lingkungan yang dapat memengaruhi kesehatan masyarakat, seperti pengawasan kualitas air minum, pengelolaan limbah, pengendalian vektor penyakit, sanitasi tempat-tempat umum, dan promosi perilaku hidup bersih dan sehatRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan lingkungan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 973Puskesmas yang melakukan pengelolaan limbah medis yang memenuhi syarat Puskesmas yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Puskesmas di suatu daerah atau wilayah yang telah memenuhi kriteria atau standar yang ditetapkan untuk pengelolaan limbah medisRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah puskesmas yang melakukan pengelolaan limbah medis yang memenuhi syarat pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Kesehatan 974Anggota BKB yang ber-KB Peserta KBAnggota BKB di suatu wilayah yang melakukan KBRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah peserta anggota BKB yang ber-KB di Kabupaten Klaten pada tahun n ? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 975Anggota BKB Anggota BKB Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan salah satu program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mendukung pembinaan dan pengembangan keluarga serta perkembangan balitaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah anggota BKB yang ada di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 976Anggota BKR yang ber-KB Peserta KBAnggota BKR yang di suatu wilayah yang melakukan KBRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah peserta anggota BKR yang ber-KB di Kabupaten Klaten pada tahun n ? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 977Anggota BKR Anggota BKR Kelompok Bina Kelompok Remaja (BKR) adalah inisiatif atau program yang bertujuan untuk memberdayakan dan membina remaja dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan reproduksi, keterampilan hidup, dan pemahaman tentang nilai-nilai positif serta tanggung jawab sosialRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah anggota BKR yang ada di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 978Anggota BKL yang ber-KB Peserta KBAnggota BKL di suatu wilayah yang melakukan KBRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah peserta anggota BKL yang ber-KB di Kabupaten Klaten pada tahun n ? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 979Anggota BKL Anggota BKL Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah salah satu program atau kegiatan yang ditujukan untuk membina dan memberdayakan keluarga dalam merawat dan mendukung kesejahteraan lansia di IndonesiaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah anggota BKL yang ada di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 980 Kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentuKelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentuBanyaknya kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentuBPS, DisdukcapilTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 981Penduduk perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan periode yang samaPenduduk perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan periode yang samaBanyaknya penduduk perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan periode yang samaBPS, DisdukcapilTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan periode yang sama di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 982Kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan yang tersedia 'Kebijakan pembangunanKebijakan pembangunan berwawasan kependudukan yang tersedia di suatu wilayah dalam periode waktu tertentuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan yang tersedia di Kabupaten Klaten pada tahun n ? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 983Kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan yang seharusnya dimiliki 'Kebijakan pembangunanKebijakan pembangunan berwawasan kependudukan yang seharusnya dimiliki di suatu wilayah dalam periode waktu tertentuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan yang seharusnya dimiliki di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 984Kelahiran KelahiranPeristiwa bertambahnya penduduk akibat proses kelahiran yang wajib dilaporkan untuk dicatat.Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006TahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kelahiran selama periode 0 -t di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 985KematianKematianYang dimaksud dengan ”kematian” adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadiUndang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006TahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kematian selama periode 0 - t di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 986Migrasi keluar Migrasi keluar Perpindahan penduduk dari satu wilayah administratif ke wilayah lain.Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah migrasi keluar selam periode 0 -t di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 987Migrasi masuk Migrasi masuk Perpindahan penduduk ke dalam wilayah administratif tertentu dari wilayah lainUndang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah migrasi masuk selama periode 0 -t di Kabupaten Klaten ? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 988Data pembangunan berwawasan kependudukan yang tersedia Ketersediaan Data Pembangunan Data pembangunan berwawasan kependudukan yang tersedia di suatu wilayah dalam periode waktu tertentuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah data pembangunan berwawasan kependudukan yang tersedia di Kabupaten Klaten pada tahun n ? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 989Data pembangunan berwawasan kependudukan yang seharusnya dimiliki Ketersediaan Data Pembangunan Data pembangunan berwawasan kependudukan yang seharusnya dimiliki di suatu wilayah dalam periode waktu tertentuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah data pembangunan berwawasan kependudukan yang seharusnya dimiliki di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 990Peserta KB aktif Peserta KB aktif Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilanRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Klaten pada tahun n ? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 991Pasangan usia subur (PUS) pasangan usia subur (PUS) Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan)RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 992Anggota UPPKS yang ber-KB Anggota UPPKS yang ber-KBBanyaknya anggota UPPKS yang di suatu wilayah yang melakukan KBResntraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah peserta anggota UPPKS yang ber-KB di Kabupaten Klaten pada tahun n ? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 993Aggota UPPKS Anggota UPPKS Anggota kelompok UPPKS terdiri dari para peserta KB (khususnya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I), keluarga yang belum menjadi peserta KB, pria peserta KB, Remaja dan masyarakat sekitarnya yang berminat untuk ikut mengembangkan kegiatan Kelompok UPPKS tersebutResntraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah anggota UPPKS yang ada di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 994Dimensi Ketentraman Dimensi KetentramanDimensi ketentraman terdiri atas 4 indikator diantaranya kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan, dan keharmonisan keluargaRenstraTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa nilai pada dimensi ketentraman di Kabupaten Klaten pada tahun n ? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 995Dimensi KemandirianDimensi KemandirianDimensi kemandirian terdiri dari 5 indikator diantaranya pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan keuangan, keberlangsungan pendidikan, kesehatan keluarga, dan akses media onlineRenstraTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa nilai pada dimensi kemandirian di Kabupaten Klaten pada tahun n ? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 996Dimensi KebahagiaanDimensi KebahagiaanDimensi kemandirian terdiri dari 2 indikator diantaranyainteraksi keluarga dan interaksi sosialRenstraTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa nilai pada dimensi kebahagiaan di Kabupaten Klaten pada tahun n ? Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 997Kebutuhan KB keluarga tidak terpenuhiKebutuhan KBJumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok Perempuan usia reproduksi 15-49 tahun berstatus kawin (hanya Pasangan Usia Subur) yang tidak ingin memiliki anak lagi , ingin menunda anak tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsiRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)BerapaJumlah Kebutuhan KB keluarga tidak terpenuhi di Kabupaten Klaten pada tahun n ? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 998Pasangan usia suburPasangan Usia Subur (PUS)Kebutuhan KB keluarga tidak terpenuhiRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa Jumlah psangan usia subur di Kabupaten Klaten pada tahun n ? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 999Keluarga Beresiko Stunting Keluarga Beresiko StuntingKeluarga berisiko stunting adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri/calon pengantin/Ibu Hamil/anak usia 0 – 23 bulan/anak usia 24 – 59 bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layakRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah keluarga beresiko stunting di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1000 Pasangan Usia Subur Belum Mengikuti KB Pasangan Usia Subur Belum Mengikuti KBPasangan usia subur yang belum mengikuti KB di suatu wilayahRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pasangan usia subur yang belum mengikuti KB di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1001Peserta KB Peserta KB Peserta KB mengacu pada jumlah individu atau pasangan yang menggunakan alat kontrasepsi tertentu untuk mencegah kehamilanRenstraTahunanInteger1. Metode dan alat kontrasepsiIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah peserta KB berdasarkan alat/metode di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1002Balai KB Balai KBBalai KB adalah lembaga atau pusat layanan kesehatan yang menyediakan informasi, konseling, dan pelayanan mengenai kontrasepsi serta program Keluarga Berencana (KB)ResntraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah balai KB di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1003Unit Pelayanan KB Unit Pelayanan KBUnit Pelayanan KB adalah unit atau fasilitas di dalam sistem kesehatan yang menyediakan berbagai layanan terkait kontrasepsi dan program Keluarga Berencana (KB)RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah unit pelayanan KB di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1004Petugas Lapangan KB Petugas Lapangan KBPetugas Lapangan KB adalah tenaga atau profesional yang bekerja langsung di lapangan untuk menyediakan layanan, edukasi, dan dukungan terkait program Keluarga Berencana (KB) kepada masyarakatResntraTahunanIntegerKlasifikasi berdasarkan keikutsertaan dalam pelatihanIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah petugas lapangan KB di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1005Penyuluh KB Penyuluh KBPenyuluh KB adalah individu yang memiliki peran khusus dalam memberikan penyuluhan, edukasi, dan informasi kepada masyarakat tentang program Keluarga Berencana (KB)RenstraTahunanIntegerKlasifikasi berdasarkan keikutsertaan dalam pelatihanIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penyuluh KB di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1006Kelompok Bina Keluarga Kelompok Bina Keluarga Kelompok Bina Keluarga (BKB) adalah program atau kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan dan mendukung keluarga dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup merekaResntraTahunanIntegerKlasifikasi berdasarkan keikutsertaan dalam pelatihanIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kelompok bina keluarga di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1007Institusi Masyarakat Pedesaan Institusi Masyarakat PedesaanInstitusi Masyarakat Pedesaan disini merujuk pada pada individu atau kelompok yang memiliki peran khusus dalam mendukung program Keluarga Berencana (KB) di tingkat desaResntraTahunanIntegerKlasifikasi berdasarkan keikutsertaan dalam pelatihanIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah institusi masyarakat pedesaan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1008Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Klaster Hak Sipil dan KebebasanNilai Klaster Hak Sipil dan Kebebasan adalah nilai dari parameter hak sipil dan kebebasan yang diperoleh dengan menjumlahkan nilai dari 6 indikatornyaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah nilai pada klaster hak sipil dan kebebasan alternatif di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1009Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan AlternatifKlaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan AlternatifNilai Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif adalah nilai dari parameter lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang diperoleh dengan menjumlahkan nilai dari 10 indikatornyaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah nilai pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1010Klaster Kesehatan Dasar dan KesejahteraanKlaster Kesehatan Dasar dan KesejahteraanNilai Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan adalah nilai dari parameter kesehatan dasar dan kesejahteraan yang diperoleh dengan menjumlahkan nilai dari 12 indikatornyaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah nilai pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1011Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan BudayaKlaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan BudayaNilai Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya adalah nilai dari parameter pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yang diperoleh dengan menjumlahkan nilai dari 6 indikatornyaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah nilai pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1012Klaster Perlindungan Khusus AnakKlaster Perlindungan Khusus AnakNilai Klaster Perlindungan Khusus Anak adalah nilai dari parameter perlindungan khusus anak yang diperoleh dengan menjumlahkan nilai dari 14 indikatornyaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah nilai pada klaster perlindungan khusus anak di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1013Anggaran responsif genderAnggaran responsif genderAnggaran Responsif Gender, yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan genderResntraTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah anggaran responsif gender di Kabupaten Klaten tahun n?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1014Anggaran pada belanja langsung APBDAnggaran pada belanja langsung APBDAnggaran pada belanja langsung APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) mengacu pada alokasi dana yang dialokasikan untuk kegiatan dan program yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat atau yang tidak melalui perantara yang signifikan. Ini mencakup berbagai jenis belanja seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja bantuan sosial yang ditujukan langsung untuk membiayai kegiatan pelayanan publik dan pembangunan infrastrukturResntraTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah anggaran pada belanja langsung APBD di Kabupaten Klaten tahun n?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1015Lmbaga layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatanLembaga layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatanJumlah lembaga layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatanResntraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah lembaga layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan di Kabupaten Klaten tahun n?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1016Lembaga layanan bagi keluargaLembaga layanan bagi keluargaJumlah lembaga layanan bagi keluargaResntraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlahembaga layanan bagi keluarga di Kabupaten Klaten tahun n?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1017 Desa/Kelurahan layak anakDesa/Kelurahan layak anakDesa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutanResntraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Desa/Kelurahan layak anak di Kabupaten Klaten tahun n?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1018 Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan Desa/kelurahan di suatu wilayah pada periode tertentuResntraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Klaten tahun n?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1019Kasus kekerasan terhadap anak yang tertanganiKasus kekerasan terhadap anak Kasus kekerasan terhadap anak yang dapat ditangani oleh Pemerintah DaerahResntraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani di Kabupaten Klaten tahun n?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1020Kasus kekerasan terhadap anakKasus kekerasan terhadap anakKasus kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak dapat berupa fisik, emosional, seksual, atau pengabaian yang mengancam kesehatan, keselamatan, dan perkembangan merekaResntraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Klaten tahun n?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1021Perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak Perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak Banyaknya perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan Data Anak adalah data mengenai kondisi anak perempuan dan anak laki-laki yang terpilah menurut kategori umurDinsosP3AKBTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak di Kabupaten Klaten tahun n?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1022Perangkat Daerah Sudah Menerapkan PUG (Pengarusutamaan Gender) Perangkat Daerah Sudah Menerapkan PUG (Pengarusutamaan Gender)Pengarusutamaan gender adalah strategi pembangunan untuk mencapai adanya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan dan laki-laki kedalam berbagai kebijakan dan program mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauanRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Perangkat Daerah Sudah Menerapkan PUG (Pengarusutamaan Gender) di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1023Perempuan Berhadapan dengan Hukum Perempuan Berhadapan dengan HukumPerempuan yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai korbanResntraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah perempuan yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1024 Anak Berhadapan dengan Hukum Anak Berhadapan dengan HukumAnak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, saksi, maupun sebagai korbanRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1025 Anak Berkebutuhan Khusus Anak Berkebutuhan KhususAnak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannyaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1026 Lembaga Penampungan Anak Berkebutuhan Khusus Lembaga Penampungan Anak Berkebutuhan Khusus Lembaga Penampungan Anak Berkebutuhan Khusus adalah Lembaga yang menyediakan perawatan, pengasuhan, pendidikan, dan dukungan khusus bagi anak-anak dengan kebutuhan khususRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah lembaga penampungan anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1027Laporan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Laporan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban KekerasanLaporan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan di suatu wilayah dalam periode waktu tertentuResntraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah laporan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1028 Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas KeluargaLembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga di suatu wilayahRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1029 Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) baik yang dikelola oleh pemerintah, non pemerintah, maupun dunia usahaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1030 Dunia Usaha Dunia UsahaDunia usaha dalam hal pemenuhan hak anak di suatu wilayahRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah dunia usaha di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1031Tenaga Terlatih Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tenaga Terlatih Layanan Perempuan dan Anak Korban KekerasanBanyaknya tenaga terlatih layanan perempuan dan anak korban kekerasanResntraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Tenaga Terlatih Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1032Anak Jalanan Anak Jalanan. Anak jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalananKemensosTahunanIntegerBerdasarkan jenis kelaminIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah anak jalanan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1033Indeks Pembangunan Manusia IPM Indeks Pembangunan Manusia IPM adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layakBPSTahunan Float Klasifikasi berdasarkan jenis kelamin 1. Laki-Laki 2. PerempuanDiperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Berapa nilai IPM di Kabupaten Klaten pada tahun n?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1034Persentase Keterlibatan Perempuan di ParlemenKeterlibatan Perempuan di ParlemenPersentase keterlibatan perempuan di parlemen mengukur tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik di suatu negaraBPSTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa persentase keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1035Persentase Perempuan sebagai Tenaga ProfesionalPerempuan sebagai Tenaga ProfesionalPersentase perempuan sebagai tenaga profesional mengukur tingkat partisipasi perempuan sebagai tenaga profesionalBPSTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa persentase perempuan sebagai tenaga profesional di parlemen pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1036Persentase Sumbangan Pendapatan PerempuanSumbangan Pendapatan PerempuanPersentase sumbangan pendapatan perempuan mengukur banyaknya sumbangan pendapatan yang disumbangkan oleh perempuanBPSTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa persentase sumbangan pendapatan perempuan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1037PMKS yang TertanganiPMKS yang Tertangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mengacu pada jumlah individu atau kelompok yang mengalami kesulitan atau keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri atau dengan bantuan minimal dari lingkungan sosialnya seperti anak jalanan, penderita sakit jiwa, fakir miskin, bayi terlantar, dan lain sebagainya RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah PMKS yang tertangani pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1038PMKS yang Seharusnya TertanganiPMKS yang Seharusnya TertanganiPMKS yang seharusnya ditangani oleh dinas di suatu wilayah selama periode waktu tertentuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah PMKS yang seharusnya tertangani pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1039PMKS yang Menerima BantuanPMKS, Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mengacu pada jumlah individu atau kelompok yang mengalami kesulitan atau keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri atau dengan bantuan minimal dari lingkungan sosialnya seperti anak jalanan, penderita sakit jiwa, fakir miskin, bayi terlantar, dan lain sebagainya RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1040PMKS yang Seharusnya Menerima BantuanPMKS, Bantuan SosialPMKS yang seharusnya menerima bantuan dari dinas di suatu wilayah selama periode waktu tertentuRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1041Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Peningkatan KapasitasPotensi Sumber Kesejahteraan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas di suatu wilayah dalam periode waktu tertentuResntraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1042Potensi Sumber Kesejagteraan SosialPotensi Sumber Kesejagteraan SosialPotensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosialResntraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1043 PMKS yang Memperoleh Layanan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti PMKSPMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial di luar panti di suatu wilayah RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial di luar panti pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1044 PMKSPMKSPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mengacu pada jumlah individu atau kelompok yang mengalami kesulitan atau keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri atau dengan bantuan minimal dari lingkungan sosialnya seperti anak jalanan, penderita sakit jiwa, fakir miskin, bayi terlantar, dan lain sebagainyaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah total PMKS pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1045Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial dalam 1 TahunRumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial dalam 1 TahunRumah tangga miskin adalah rumah tangga yang pengeluaranya di bawah garis kemiskinan. (Garis kemiskinan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik itu makanan maupun non makanan)Renstra, BPSTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1046Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Seharusnya Memperoleh Bantuan Sosial PemerintahRumah Tangga Miskin dan Rentan yang Seharusnya Memperoleh Bantuan Sosial PemerintahRumah tangga miskin dan rentan yang seharusnya memperoleh bantuan sosial pemerintah dalam 1 tahunRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang seharusnya memperoleh bantuan sosial pemerintah pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1047Korban Bencana yang Menerima Bantuan SosialKorban Bencana yang Menerima Bantuan SosiaKorban yang terdampak bencana di suatu wilayah yang menerima bantuan sosial dari dinas sosialRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosia pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1048Korban Bencana yang Seharusnya Menerima Bantuan SosialKorban Bencana yang Seharusnya Menerima Bantuan SosialKorban yang terdampak bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial dari dinas sosialRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1049Taman Makam Pahlawan Sesuai dengan Standar Pengelolaan Taman Makam PahlawanTaman Makam Pahlawan Sesuai dengan Standar Pengelolaan Taman Makam PahlawanBanyaknya taman makam pahlawan yang dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan NasionalPeraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan NasionalTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah taman makam pahlawan yang dikelola sesuai dengan standar pengelolaan taman makam pahlawan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1050Taman Makam Pahlawan Taman Makam Pahlawan Taman Makam Pahlawan adalah kompleks pemakaman yang diperuntukkan bagi para pahlawan nasional yang telah berjasa besar bagi negara dan bangsaPeraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan NasionalTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah taman makam pahlawan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1051Karang TarunaKarang TarunaKarang Taruna adalah organisasi kepemudaan yang berbasis di komunitas, khususnya di tingkat desa atau kelurahan, yang bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah karang taruna pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1052Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS)Koordinator Kegiatan Kesejahteraan SosialKoordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial adalah suatu organisasi atau individu yang bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan kesejahteraan sosial. Menurut BPS, Kegiatan Kesejahteraan Sosial adalah berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang rentan dan kurang mampu. RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah koordinator kegiatan kesejahteraan sodial (KKS) pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1053Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS)Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, mengawasi, dan memfasilitasi berbagai kegiatan kesejahteraan sosial di tingkat daerah atau nasional. BKKKS berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial.RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1054Lembaga Konsultan Kesejahteraan Keluarga LK3Lembaga Konsultan Kesejahteraan Keluarga LK3Lembaga Konsultan Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah sebuah institusi yang menyediakan layanan konsultasi dan bimbingan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. LK3 berfokus pada membantu keluarga dalam mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi, baik itu masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, maupun psikologis.RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Lembaga Konsultan Kesejahteraan Keluarga LK3 pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1055Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS Lembaga Kesejahteraan Sosial LKSLembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi yang didirikan untuk menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1056Penyandang Masalah Kesejahteraan SosialPenyandang Masalah Kesejahteraan SosialPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mengacu pada jumlah individu atau kelompok yang mengalami kesulitan atau keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri atau dengan bantuan minimal dari lingkungan sosialnya seperti anak jalanan, penderita sakit jiwa, fakir miskin, bayi terlantar, dan lain sebagainyaKemensosTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1057Panti AsuhanPanti AsuhanPanti Asuhan adalah sebuah lembaga yang menyediakan tempat tinggal dan perawatan bagi anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau wali yang mampu merawat mereka.RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah panti asuhan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1058Penghuni Panti AsuhanPenghuni Panti AsuhanBanyaknya individu yang tinggal di panti asuhan dikarenakan faktor tidak memiliki orang tua atau wali yang mampu merawat merekaResntraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penghuni panti asuhan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1059Pekerja Sosial Profesional Pekerja Sosial Profesional Pekerja Sosial Profesional mengacu pada jumlah individu yang memiliki pendidikan dan pelatihan formal dalam bidang pekerjaan sosial, serta bekerja secara profesional dalam memberikan layanan sosial kepada individu, keluarga, atau kelompok yang membutuhkan.RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pekerja sosial profesional pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1060Tenaga Kesejahteraan SosialTenaga Kesejahteraan SosialTenaga Kesejahteraan Sosial merujuk pada total individu yang terlibat dalam bidang kesejahteraan sosial, baik sebagai pekerja sosial, konselor sosial, manajer kasus, atau dalam peran lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial individu, keluarga, atau masyarakat.RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tenaga kesejahteraan sosial pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1061Rumah SinggahRumah SinggahRumah singgah adalah fasilitas tempat tinggal sementara yang disediakan untuk individu atau kelompok yang membutuhkan tempat tinggal sementara dalam jangka waktu tertentu.RenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah rumah singgah pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1062Penghuni Rumah SinggahPenghuni Rumah SinggahBanyaknya individu yang tinggal di rumah singgahResntraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah penghuni rumah singgah pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1063Kasus SosialKasus Sosial Kasus sosial merujuk pada korban kekerasan seksual, lakalantas, pencurian, dan saksi narkobaRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah kasus sosial pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1064LuasTaman Makam PahlawanLuas Taman Makam PahlawanLuas Taman Makam Pahlawan secara fisik merujuk pada ukuran area tanah yang digunakan untuk kompleks pemakaman tersebutPeraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan NasionalTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa luas taman makam pahlawan pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1065Nilai audit kearsipan eksternal Nilai audit kearsipan eksternal Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Eksternal atas penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipanPeraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan KearsipanTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa nilai audit kearsipan eksternal di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1066Nilai audit internalNilai audit internalAudit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis dilingkungan pencipta arsip.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan KearsipanTahunanFloat-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa nilai audit internal di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1067Arsip yang diakusisi Arsip yang diakusisi Arsip yang diakuisisi adalah arsip yang memiliki nilai guna sekunder, yaitu arsip yang didasarkan kepada kegunaan arsip bagi kepentingan instansi/lembaga lain dan atau kepentingan umum di luar instansi penciptanyaANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia)TahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah arsip yang diakusisi di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1068Arsip Arsip Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaraUndang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang KearsipanTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah keseluruhan arsip di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1069OPD yang diaudit OPD yang diauditOPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menjalani proses audit untuk menilai kinerja, kepatuhan terhadap peraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program kerjaRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah OPD yang diaudit di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1070Asip yang dialihmediakan Arsip yang dialihmediakanArsip yang dialihmediakan merujuk kepada arsip yang dipindahkan dari lokasi asalnya ke tempat penyimpanan baru. Proses dialihmediakan arsip umumnya dilakukan untuk berbagai alasan, seperti pengelolaan ruang penyimpanan yang lebih efisien, meningkatkan aksesibilitas, atau melindungi arsip dari risiko kerusakan atau kehilanganRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah arsip yang dialihmediakan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1071Rencana arsip yang akan dialihmediakanRencana arsip yang akan dialihmediakanArsip yang direncanakan dialihmediakan di suatu wilayahRenstraTahunanInteger-Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah rencana arsip yang akan dialihmediakan di Kabupaten Klaten pada tahun n? 1Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1072Arsip usul musnahArsip usul musnahArsip yang dimusnahkan dengan retensi dibawah 10 tahunUndang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang KearsipanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah arsip usul musnah pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1073Tenaga ArsiparisTenaga ArsiparisTenaga arsiparis adalah individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam pengelolaan arsip. Mereka bertanggung jawab untuk merawat, mengatur, dan mengelola arsip, baik dalam bentuk fisik maupun elektronikUndang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang KearsipanTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tenaga arsiparis pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1074Tenaga Teknis Pengelola Kearsipan Tenaga Teknis Pengelola Kearsipan Tenaga Teknis Pengelolaan Kearsipan adalah individu yang bekerja di bidang kearsipan untuk mendukung berbagai aspek operasional dan teknis kearsipanANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia)TahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah tenaga arsiparis pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1075Bimbingan Teknis Kepada Pengelola Arsip Dinamis Bimbingan Teknis Kepada Pengelola Arsip Dinamis Bimbingan teknis kepada pengelola arsip dinamis bertujuan untuk memberikan panduan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar pengelola arsip dapat efektif dalam mengelola arsip yang terus berkembang dan berubahRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah bimbingan teknis kepada pengelola arsip dinamis pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1076 Supervisi Kepada Pengelola Arsip Dinamis Supervisi Kepada Pengelola Arsip Dinamis Supervisi kearsipan adalah penilaian, perbaikan, bimbingan, kerja sama di bidang kearsipanRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah supervisi kepada pengelola arsip dinamis pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1077Lembaga Kearsipan TerakreditasiLembaga Kearsipan TerakreditasiLembaga kearsipan adalah organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan, menyimpan, memelihara, mengatur, dan menyediakan akses terhadap arsip atau dokumen yang memiliki nilai historis, administratif, atau hukum bagi suatu entitas atau masyarakatRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah lembaga kearsipan terakreditasi pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1078Supervisi Kepada Pengelola Arsip StatisSupervisi Kepada Pengelola Arsip Statis Supervisi kearsipan adalah penilaian, perbaikan, bimbingan, kerja sama di bidang kearsipanRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah supervisi kepada pengelola arsip statis pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1079Arsip Vital Arsip VitalArsip vital mengacu pada dokumen atau informasi yang sangat penting bagi kelangsungan operasional atau eksistensi suatu organisasi. Arsip-arsip ini sering kali memiliki nilai kritis yang tidak dapat digantikan dan harus dilindungi dengan sangat baik dari risiko kerusakan atau kehilanganPerbup Nomor 13 tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Kemamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD)TahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah arsip vital pada tahun n di Kabupaten Klaten?2Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1080Arsip Statis Arsip StatisArsip statis merujuk pada dokumen atau informasi yang tidak lagi aktif secara operasional tetapi masih memegang nilai historis, hukum, atau administratif bagi suatu organisasi. Berbeda dengan arsip dinamis yang masih sering digunakan dalam proses sehari-hari, arsip statis umumnya tidak lagi mengalami perubahan atau update secara rutinPerbup Nomor 13 tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Kemamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD)TahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah arsip statis pada tahun n di Kabupaten Klaten?1 dengan persetujuanDinas Perpustakaan dan Kearsipan 1081 Izin Penggunaan Arsip Bersifat TertutupIzin Penggunaan Arsip Bersifat TertutupIzin penggunaan arsip bersifat tertutup mengacu pada kebijakan atau prosedur yang mengatur akses terhadap arsip atau dokumen yang memiliki sensitivitas tinggi atau informasi rahasiaRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah izin penggunaan arsip bersifat tertutup pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1082 Pemanfaatan ArsipPemanfaatan ArsipBanyaknya arsip yang dimanfaatkan kembaliRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pemanfaatan arsip pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1083Pengguna SIKN Melalui JIKNPengguna SIKN Melalui JIKNSIKN merupakan platform atau sistem yang menyediakan akses terhadap informasi arsip secara terpusat dan terstandarisasi di seluruh Indonesia JIKN berperan sebagai infrastruktur atau jaringan yang menghubungkan berbagai lembaga kearsipan untuk mengakses SIKN dengan lebih efisienRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah pengguna SIKN melalui JKN di Kabupaten Klaten?1Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1084 Arsip Terlindungi Akibat Bencana Arsip Terlindungi Akibat Bencana Banyaknya arsip yang terlindungi akibat bencana RenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah arsip yang terlindungi akibat bencana pada tahun n di Kabupaten Klaten?2Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1085Arsip Terselamatkan Akibat Bencana Arsip Terselamatkan Akibat Bencana Banyaknya arsip yang terselamatkan akibat bencana RenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah arsip yang terselamatkan akibat bencana pada tahun n di Kabupaten Klaten?2Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1086Arsip Terpulihkan Akibat Bencana Arsip Terpulihkan Akibat Bencana Banyaknya arsip yang terpulihkan akibat bencana RenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah arsip yang terpulihkan akibat bencana pada tahun n di Kabupaten Klaten?2Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1087 Arsip Telah Diduplikat dalam Bentuk InformatikaArsip Telah Diduplikat dalam Bentuk InformatikaBanyaknya arsip yang telah diduplikat dalam bentuk informatikaRenstraTahunanIntegerIsian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol)Berapa jumlah arsip yang telah diduplikat dalam bentuk informatika pada tahun n di Kabupaten Klaten?1Dinas Perpustakaan dan Kearsipan