_id 2025 2026 2027 2028 2029 ID Sumber Nama Indikator Produsen Data Definisi Satuan Indikator_2025 Indikator_2026 Indikator_2027 Indikator_2028 Indikator_2029 1 99.6 2025-0001 SDGS Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan air minum layak BPS % 2 95.78 2025-0002 SDGS Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan sanitasi layak BPS % 3 74.17 2025-0003 SDGS Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan fasilitas kesehatan dasar BPS % 4 87.9 2025-0004 SDGS Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan tipe kepemilikan (Rumah milik sendiri). BPS % 5 13.38 2025-0005 SDGS Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe DINKES % 6 11 2025-0006 SDGS Jumlah kasus kematian Ibu DINKES Jumlah kasus kematian Ibu Kasus 7 100 2025-0007 SDGS Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong tenaga kesehatan BPS % 8 100 2025-0008 SDGS Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong di fasilitas kesehatan BPS % 9 1.23 2025-0009 SDGS Kejadian Malaria per 1000 orang DINKES per 1.000 orang 10 0 2025-0010 SDGS Jumlah kasus kronis filariasis DINKES Kasus 11 0.21 2025-0011 SDGS Prevalensi penderita kusta per 10.000 penduduk DINKES per 10.000 penduduk 12 2025-0012 SDGS Kematian akibat kecelakaan lalu lintas Polres per 100.000 penduduk 13 99.2 2025-0013 SDGS Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) DINKES % 14 3.15 2025-0014 SDGS Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun DINKES % 15 6.31 2025-0015 SDGS Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan DINKES per 1.000 penduduk 16 99.74 2025-0016 SDGS Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) BPS % 17 88.18 2025-0017 SDGS Proporsi dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) BPS % 18 100.22 2025-0018 SDGS Rasio APM Perempuan/Laki SD/sederajat BPS % 19 102.93 2025-0019 SDGS Rasio APK Perempuan/Laki SMP/sederajat BPS % 20 94.79 2025-0020 SDGS Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun BPS % 21 65.86 2025-0021 SDGS Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (usia>5 th) BPS % 22 74.17 2025-0022 SDGS Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air BPS % 23 2025-0023 SDGS Persentase rumah tangga yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka BPS % 24 95.46 2025-0024 SDGS Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bakar Utama Elpiji, Gas Kota, Biogas yang Digunakan untuk Memasak BPS % 25 3.96 2025-0025 SDGS Laju pertumbuhan PDRB per kapita BPS % 26 44917498.12 2025-0026 SDGS PDRB per kapita BPS Rupiah 27 5.31 2025-0027 SDGS Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur BPS % 28 2025-0028 SDGS Proporsi penduduk terlayani mobile broadband BPS % 29 91.61 2025-0029 SDGS Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. BPS % 30 0 2025-0030 SDGS Jumlah korban meninggal per 100.000 orang BPBD per 100.000 orang 31 0 2025-0031 SDGS Jumlah korban hilang per 100.000 orang BPBD per 100.000 orang 32 0 2025-0032 SDGS Jumlah korban luka per 100.000 orang BPBD per 100.000 orang 33 0 2025-0033 SDGS Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang BPBD per 100.000 orang 34 239352.07 2025-0034 SDGS Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah DLH ton 35 2025-0035 SDGS Persentase Instansi Pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) INSPEKTORAT % 36 67.27 2025-0036 SDGS Persentase instansi/pemerintah kab/kota dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B INSPEKTORAT % 37 2025-0037 SDGS Persentase instansi/pemerintah kab/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B ORGANISASI % 38 2025-0038 SDGS Jumlah Instansi/pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik ORGANISASI Instansi 39 99.89 2025-0039 SDGS Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur DISDUKCAPIL % 40 0 2025-0040 SDGS Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah DISDUKCAPIL % 41 99.47 2025-0041 SDGS Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun DISDUKCAPIL % 42 7 2025-0042 SDGS Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya BPKPAD % 43 10.76 2025-0043 SDGS Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik BPKPAD % 44 83.7 2025-0044 RPJMD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DISDIK Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Indeks 45 80.45 2025-0045 RPJMD Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah DISDIK Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama: yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja. Nilai 46 88.94 2025-0046 RPJMD Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B DISDIK "Jumlah PAUD dan PNF dengan akreditasi A dan B dibagi dengan jumlah PAUD dan PNF dan dikali 100" % 47 97.73 2025-0047 RPJMD Persentase SD berakreditasi minimal B DISDIK Jumlah SD dengan akreditasi A dan B dibagi dengan jumlah SD dikali 100 % 48 94.02 2025-0048 RPJMD Persentase SMP berakreditasi minimal B DISDIK Jumlah SMP dengan akreditasi A dan B dibagi dengan jumlah SMP dikali 100 % 49 100 2025-0049 RPJMD Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama DISDIK Jumlah warga negara usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama di bagi Jumlah warga negara usia 13-15 tahun dikali 100 % 50 100 2025-0050 RPJMD Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD DISDIK Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD di bagi jumlah anak usia 5-6 tahun dikali 100 % 51 100 2025-0051 RPJMD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar DISDIK Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar di bagi jumlah anak usia 7-12 tahun dikali 100 % 52 100 2025-0052 RPJMD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan DISDIK Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan di bagi jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dikali 100 % 53 100 2025-0053 RPJMD Persentase Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum muatan lokal DISDIK Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum mulok dibagi jumlah semua satuan pendidikan formal dan nonformal dikali 100 % 54 0 2025-0054 RPJMD Indeks Pemerataan Guru PAUD DISDIK Jumlah total selisih antara rasio guru terhadap siswa tiap PAUD dengan rasio ideal, dibagi jumlah sekolah PAUD Indeks 55 0 2025-0055 RPJMD Indeks Pemerataan Guru SD DISDIK Jumlah total selisih antara rasio guru terhadap siswa tiap SD dengan rasio ideal, dibagi jumlah sekolah SD Indeks 56 0 2025-0056 RPJMD Indeks Pemerataan Guru SMP DISDIK Jumlah total selisih antara rasio guru terhadap siswa tiap SMP dengan rasio ideal, dibagi jumlah sekolah SMP Indeks 57 52.98 2025-0057 RPJMD Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik DISDIK Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah seluruh guru dikali 100 % 58 0 2025-0058 RPJMD Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui DISDIK Jumlah usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/ diperbaharui dibagi jumlah usulan izin satuan pendidikan yang diajukan dikali 100 % 59 0 2025-0059 RPJMD Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra DISDIK Jumlah bahasa dan sastra daerah yang diterapkan dibagi jumlah bahasa daerah yang ada di kabupaten dikali 100 % 60 87.72 2025-0060 RPJMD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DINKES Indeks 61 75.15 2025-0061 RPJMD Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah DINKES Nilai 62 13.48 2025-0062 RPJMD Angka Kematian Bayi AKB) per 1.000 kelahiran hidup DINKES Orang 63 100 2025-0063 RPJMD Cakupan imunisasi bayi lengkap DINKES % 64 100 2025-0064 RPJMD Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat DINKES % 65 61.69 2025-0065 RPJMD Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional DINKES % 66 70.31 2025-0066 RPJMD Persentase fasyankes terakreditasi paripurna DINKES % 67 83.01 2025-0067 RPJMD Persentase keaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Klaten DINKES % 68 20.23 2025-0068 RPJMD Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis DINKES % 69 75.64 2025-0069 RPJMD Persentase Rumah Sakit Bagas Waras dalam memenuhi ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan /SPA sesuai standar DINKES % 70 99.66 2025-0070 RPJMD Persentase balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk DINKES % 71 35.29 2025-0071 RPJMD Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar DINKES % 72 0 2025-0072 RPJMD Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar DINKES % 73 2.96 2025-0073 RPJMD Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi DINKES Rasio 74 87.93 2025-0074 RPJMD Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan DINKES % 75 100 2025-0075 RPJMD Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu DINKES % 76 32.35 2025-0076 RPJMD Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup DINKES % 77 99.1 2025-0077 RPJMD Cakupan Posyandu siklus hidup aktif DINKES % 78 87.7 2025-0078 RPJMD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPUPR Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Indeks 79 80.6 2025-0079 RPJMD Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah DPUPR Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama: yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja Nilai 80 0.46 2025-0080 RPJMD Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi DPUPR Luas irigasi kewenangan Kabupaten/K ota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting dibagi Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota dikali 100 persen % 81 95.5 2025-0081 RPJMD Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak DPUPR "Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/K ota dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/K ota bersangkutan dikali 100 persen" % 82 100 2025-0082 RPJMD Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST DPUPR "Jumlah TPA/TPST/SP A/TPS 3R/TPS yang ditingkatkan dibagi kebutuhan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS dikali 100 persen" % 83 1.89 2025-0083 RPJMD Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman DPUPR "Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki Sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi Jumlah rumah di Kabupaten/Kota dikali 100 persen" % 84 62.8 2025-0084 RPJMD Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik DPUPR Panjang drainase dalam kondisi baik dibagi panjang drainase seluruhnya dikali 100 persen % 85 100 2025-0085 RPJMD Persentase Bangunan Gedung perkantoran pemerintah yang terbangun DPUPR alisasi gedung perkantoran dan gedung non perkantoran yang dibangun dibagi jumlah perkantoran dan gedung non perkantoran yang akan dibangun % 86 40 2025-0086 RPJMD Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan DPUPR "Jumlah kawasan yang memiliki RTBL dibagi jumlah Rencana Kawasan yang akan disusun RTBL dikali 100 persen" % 87 48.94 2025-0087 RPJMD Persentase jalan kondisi baik DPUPR Panjang jalan kewenanganKabupaten/Kota yang baik dibagi Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten/Kota dikali 100 persen % 88 100 2025-0088 RPJMD Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi DPUPR Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/K ota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis dibagi Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/K ota dikali 100 persen % 89 50.88 2025-0089 RPJMD Persentase rencana tata ruang yang disusun DPUPR Realisasi rencana tata ruang yang disusun dibagi rencana tata ruang yang direncanakan dikali 100 persen % 90 88.08 2025-0090 RPJMD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DISPERAKIM Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DISPERAKIM 91 81.45 2025-0091 RPJMD Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah DISPERAKIM Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaba n dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama: yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Akuntan DISPERAKIM 92 100 2025-0092 RPJMD Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni DISPERAKIM Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N dibagi Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N dikali 100 DISPERAKIM 93 100 2025-0093 RPJMD Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni DISPERAKIM Jumlah warga negara terkena relokasi program kabupaten/kota yang mendapatkan layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni pada tahun N dibagi Jumlah total rencana warga negara terkena relokasi program provinsi yang akan ditangani pada tahun-N dikali 100 DISPERAKIM 94 62.85 2025-0094 RPJMD Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani DISPERAKIM Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani dibagi Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha dikali 100 DISPERAKIM 95 12.78 2025-0095 RPJMD Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani DISPERAKIM Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani dibagi total jumlah rumah tidak layak huni dikali 100 DISPERAKIM 96 100 2025-0096 RPJMD Persentase perumahan yg dilengkapi prasarana sarana utilitas umum (PSU) DISPERAKIM Jumlah unit perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU (termasuk yang sudah terbangun) dibagi Total unit perumahan dikali 100 DISPERAKIM 97 100 2025-0097 RPJMD Persentase PSU yang diserahterimakan oleh pengembang perumahan DISPERAKIM Jumlah PSU yang diserahterimakan oleh pengembang perumahan dibagi Total perumahan dengan siteplan dikali 100 DISPERAKIM 98 100 2025-0098 RPJMD Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU yang diterbitkan DISPERAKIM Jumlah usulan pengembang yang mengajukan sertifikasi dan registrasi Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU dibagi Jumlah ajuan sertifikasi dan registrasi Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU dikali 100 DISPERAKIM 99 87.7 2025-0099 RPJMD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SATPOLPP Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Indeks 100 2025-0100 RPJMD Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah SATPOLPP Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama : yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja Nilai 101 97 2025-0101 RPJMD Persentase Peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman SATPOLPP % 102 100 2025-0102 RPJMD Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan SATPOLPP % 103 100 2025-0103 RPJMD Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota SATPOLPP % 104 100 2025-0104 RPJMD Persentase kelompok relawan bencana yang aktif BPBD Jumlah komunitas relawan bencana yang aktif pada saat kejadian bencana dibagi jumlah keseluruhan komunitas relawan dikalikan 100 % 105 100 2025-0105 RPJMD Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana BPBD Jumlah penduduk kawasan rawan bencana yang mendapatkan layanan informasi dibagi jumlah penduduk di kawasan rawan bencana dikalikan 100 % 106 100 2025-0106 RPJMD Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana BPBD Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah warga negara dikalikan 100 % 107 100 2025-0107 RPJMD Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana BPBD Jumlah warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi seluruh warga negara dan aparatur di kab. Klaten terhadap bencana dikalikan 100 % 108 100 2025-0108 RPJMD Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran SATPOLPP % 109 14.12 2025-0109 RPJMD Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran SATPOLPP Menit 110 88.8 2025-0110 RPJMD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DISSOSP3APPKB Indeks 111 79.4 2025-0111 RPJMD Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah DISSOSP3APPKB Nilai 112 100 2025-0112 RPJMD Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Lembaga dan Non Lembaga yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial DISSOSP3APPKB % 113 90.34 2025-0113 RPJMD Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta PPKS lainnya selain HIV/AIDS dan Napza di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya DISSOSP3APPKB % 114 93.63 2025-0114 RPJMD Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar DISSOSP3APPKB % 115 89.38 2025-0115 RPJMD Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota DISSOSP3APPKB % 116 100 2025-0116 RPJMD Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik DISSOSP3APPKB % 117 100 2025-0117 RPJMD Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja DISPERINAKER Jumlah kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke ke rencana tenaga kerja dibagi jumlah kegiatan yang ada pada rencana tenaga kerja dikali 100 % 118 13.66 2025-0118 RPJMD Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi DISPERINAKER Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi jumlah tenaga kerja keseluruhan dikali 100 % 119 90.76 2025-0119 RPJMD Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota DISPERINAKER Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan dibagi pencari kerja yang terdaftar dikali 100 % 120 100 2025-0120 RPJMD Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan DISPERINAKER Jumlah pekerja mengalami sengketa hubungan industrial yang terselesaikan sesuai kewenangan kabupaten dibagi jumlah pekerja mengalami sengketa hubungan industrial yang melapor dikali 100 % 121 1.34 2025-0121 RPJMD Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD DISSOSP3APPKB "Jumlah Anggaran Responsif Gender (ARG) pada APBD dibagi jumlah belanja operasi APBD dikalikan 100" % 122 100 2025-0122 RPJMD Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan DISSOSP3APPKB "Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan dibagi jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang ada dikalikan 100" % 123 11.53 2025-0123 RPJMD Persentase kecamatan yang mempunyai puspaga aktif DISSOSP3APPKB "Jumlah kecamatan yang mempunyai puspaga aktif dibagi jumlah kecamatan yang ada dikalikan 100" % 124 77.21 2025-0124 RPJMD Persentase keterisian data pilah gender dan anak kabupaten pada aplikasi sistem informasi gender dan anak (SIGA) DISSOSP3APPKB "Jumlah data pilah gender dan anak kabupaten yang terisi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak (SIGA) dibagi jumlah keseluruhan data pilah gender dan anak kabupaten yang seharusnya terisi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak (SIGA) dikalikan 100" % 125 60.84 2025-0125 RPJMD Persentase desa dan kelurahan dengan peringkat desa/kelurahan layak Anak pada klaster Pemenuhan Hak Anak DISSOSP3APPKB "Jumlah desa/kelurahan dengan peringkat desa/kelurahan layak Anak pada klaster Pemenuhan Hak Anak dibagi jumlah seluruh desa/kelurahan yang ada dikalikan 100" % 126 100 2025-0126 RPJMD Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan DISSOSP3APPKB "Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan dibagi jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus dikalikan 100" % 127 100 2025-0127 RPJMD Persentase sengketa tanah garapan yang diselesaikan DISPERAKIM "Jumlah sengketa tanah garapan yang diselesaikan dibagi Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan dikali 100" % 128 100 2025-0128 RPJMD Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan DISPERAKIM % 129 69.53 2025-0129 RPJMD Persentase tanah milik pemerintah daerah yang terfasilitasi pensertifikatannya DISPERAKIM "Jumlah tanah milik pemerintah daerah yang terfasilitasi pensertifikatannya dibagi Total tanah milik pemerintah daerah yang masuk dikali 100" % 130 100 2025-0130 RPJMD Persentase dokumen penatagunaan tanah yang tersusun DISPERAKIM "Jumlah dokumen penatagunaan tanah yang tersusun dibagi Total dokumen penatagunaan tanah yang direncanakan dikali 100" % 131 93.4 2025-0131 RPJMD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DLH Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Indeks 132 68.7 2025-0132 RPJMD Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah DLH Nilai 133 100 2025-0133 RPJMD Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti DLH "Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Yang dihasilkan dibagi Jumlah Kajian Lingkungan Hidup yang direncanakan dikali 100" % 134 2.99 2025-0134 RPJMD Indeks Pencemaran Air DLH "konsentrasi sampel air (Ci) dibandingkan dengan konsentrasi baku mutu air (Lij)" Indeks 135 0.35 2025-0135 RPJMD Indeks Pencemaran Udara DLH "nilai ISPU batas atas (Ia), ISPU batas bawah (Ib), ambien batas atas (Xa), ambien batas bawah (Xb), dan konsentrasi ambien hasil pengukuran (Xx)" Indeks 136 2.6 2025-0136 RPJMD Persentase RTH Publik Kabupaten DLH "Luasan RTH publik ----------------------------- x 100% Total Luas Wilayah" % 137 0 2025-0137 RPJMD Persentase Limbah B3 yang Terkelola DLH "Jumlah pelaku usaha yang melaporkan pengelolaan limbah B3 dibanding pelaku usaha penghasil limbah B3 x 100%" % 138 72.73 2025-0138 RPJMD Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota DLH "Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten dibagi Jumlah Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan dikali 100" Indeks 139 100 2025-0139 RPJMD Persentase Kelompok Masyarakat yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup DLH "Jumlah Kelompok Masyarakat yang direncanakan akan mendapat pelatihan/ penyuluhan LH dibagi Target Jumlah Kelompok Masyarakat yang memperoleh pelatihan/penyuluhan Lingkungan Hidup dikali 100" % 140 100 2025-0140 RPJMD Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH "Jumlah penghargaan lingkungan yang melibatkan partisipasi masyarakat dibagi jumlah penghargaan lingkungan yang dilakukakan penilaian dikali 100" % 141 100 2025-0141 RPJMD Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup DLH "Jumlah Kasus yang Diselesaikan ---------------------------------------------x 100% Total Jumlah Kasus" % 142 52.24 2025-0142 RPJMD Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota DLH "Total Volume Sampah yang ditangani dibagi Total volume timbunan sampah kabupaten/kota dikali 100" % 143 82.85 2025-0143 RPJMD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DKPP "Total dari Nilai Persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang" Indeks 144 72.75 2025-0144 RPJMD Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah DKPP "Nilai Perencanaan Kinerja ditambah nilai Pengukuran Kinerja ditambah nilai Pelaporan Kinerja ditambah nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal" Nilai 145 30.833 2025-0145 RPJMD Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah DKPP "Jumlah Cadangan Pangan Pemda Tahun sebelumnya dikurangi jumlah penyaluran cadangan pangan Pemda ditambah pengadaan cadangan pangan Pemda tahun berkenaan" Ton 146 96.32 2025-0146 RPJMD Skor Pola Pangan Harapan DKPP "kor PPH = (% Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan), dihitung per kelompok pangan kemudian dijumlahkan sebagai skor total PPH" Nilai 147 17.5 2025-0147 RPJMD Persentase penanganan daerah rawan pangan DKPP "Jumlah desa rawan pangan yang ditangani dibagi jumlah desa rawan pangan dikalikan 100%" % 148 93.5 2025-0148 RPJMD Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan DKPP "Jumlah sampel pangan aman dibagi total sampel dikalikan 100%" % 149 81.91 2025-0149 RPJMD Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah DISDUKCAPIL "Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama: yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja." Nilai 150 78.51 2025-0150 RPJMD Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 satu hari yang memiliki KIA DISDUKCAPIL "Jumlah anak usia 0 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang mempunya KIA dibagi jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari dikali 100" % 151 7.22 2025-0151 RPJMD Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) DISDUKCAPIL "Jumlah penduduk yang memiliki Identitas Kependudukan Digital dibagi jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP Elektronik dikali 100" % 152 99.34 2025-0152 RPJMD Persentase Perekaman KTP Elektronik DISDUKCAPIL Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas dikali 100 % 153 100 2025-0153 RPJMD Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan DISDUKCAPIL "Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan dibagi jumlah pelaporan peristiwa kelahiran dikali 100" % 154 100 2025-0154 RPJMD Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan DISDUKCAPIL "Jumlah akta kematian yang diterbitkan dibagi jumlah pelaporan peristiwa kematian dikali 100" % 155 100 2025-0155 RPJMD Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan DISDUKCAPIL Jumlah akta perceraian yang diterbitkan dibagi jumlah pelaporan peristiwa perceraian dikali 100 % 156 100 2025-0156 RPJMD Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan DISDUKCAPIL Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan dibagi jumlah pelaporan peristiwa perkawinan dikali 100 % 157 99.36 2025-0157 RPJMD Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun yang Mempunyai Akte Kelahiran DISDUKCAPIL Jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang mempunyai akte kelahiran dibagi jumlah penduduk usia 0-17 tahun dikali 100 % 158 100 2025-0158 RPJMD Persentase ketersediaan data kependudukan DISDUKCAPIL Jumlah data kependudukan tersedia dibagi jumlah data kependudukan dikali 100 % 159 70.59 2025-0159 RPJMD Persentase Perangkat daerah dan organisasi atau lembaga yang berpotensi memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama DISDUKCAPIL "Jumlah perangkat daerah dan organisasi atau lembaga yang telah mempunyai perjanjian kerjasama dibagi jumlah perangkat daerah dan organisasi atau lembaga yang berpotensi memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama dikali 100" % 160 100 2025-0160 RPJMD Persentase Ketersediaan Profil Perkembangan Kependudukan Tahunan DISDUKCAPIL Jumlah pengelolaan profil kependudukan tersusun dibagi jumlah pengelolaan profil kependudukan dikali 100 % 161 85.7 2025-0161 RPJMD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DISPERMASDES Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Indeks 162 68 2025-0162 RPJMD Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah DISPERMASDES "Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama: yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja." Nilai 163 0 2025-0163 RPJMD Persentase Fasilitasi Penataan Desa DISPERMASDES "Jumlah Desa yang terfasilitasi TMMD dibagi Jumlah Desa lokus TMMD dikali 100" % 164 100 2025-0164 RPJMD Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa DISPERMASDES "Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku dibagi jumlah kerja sama desa yang ditangani dikali 100" % 165 3.06 2025-0165 RPJMD Persentase peningkatan status desa mandiri DISPERMASDES "Jumlah desa mandiri tahun n - jumlah desa mandiri tahun n 1 dibagi jumlah desa mandiri tahun n-1 dikali 100" % 166 0 2025-0166 RPJMD Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa DISPERMASDES "Jumlah anggota BPD dibagi seluruh BPD sekabupaten dikali 100" % 167 100 2025-0167 RPJMD Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) DISPERMASDES "Jumlah LKD yang terfasilitasi dibagi jumlah LKD dikali 100" % 168 11.8 2025-0168 RPJMD Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) DISSOSP3APPKB "Jumlah kelahiran dalam satu tahun dari kelompok usia tertentu (15-19 tahun) dbagi jumlah perempuan usia produktif pada kelompok usia tersebut (15-19 tahun) dikalikan 1000" % 169 99.1 2025-0169 RPJMD Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi DISSOSP3APPKB "Jumlah perempuan yang menggunakan metode kontrasepsi modern dengan total perempuan yang menggunakan kontrasepsi atau memiliki kebutuhan KB dikalikan 100" % 170 100 2025-0170 RPJMD Persentase anggota BKB yang menjadi peserta KB DISSOSP3APPKB "Jumlah Anggota BKB yang menjadi peserta KB dibagi jumlah seluruh peserta BKB dikalikan 100" % 171 84.41 2025-0171 RPJMD Persentase kendaraan yang melakukan uji KIR DISHUB Jumlah Kendaraan yang melakukan uji KIR dibagi Jumlah Kendaraan wajib Uji KIR x 100 Indeks 172 73.56 2025-0172 RPJMD Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota DISHUB Jumlah Kelengkapan jalan yang terpasang dibagi jumlah kebutuhan kelengkapan jalan yang harus dipasang dikali 100 Nilai 173 84.41 2025-0173 RPJMD Persentase kendaraan yang melakukan uji KIR DISHUB Jumlah Kendaraan yang melakukan uji KIR dibagi Jumlah Kendaraan wajib Uji KIR x 100 % 174 73.56 2025-0174 RPJMD Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota DISHUB Jumlah Kelengkapan jalan yang terpasang dibagi jumlah kebutuhan kelengkapan jalan yang harus dipasang dikali 100 % 175 80.7 2025-0175 RPJMD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DISKOMINFO Indeks 176 81.8 2025-0176 RPJMD Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah DISKOMINFO Nilai 177 80.7 2025-0177 RPJMD Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah DISKOMINFO % 178 2025-0178 RPJMD Persentase Capaian Digitalisasi Pemerintahan DISKOMINFO % 179 100 2025-0179 RPJMD Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DISKOMINFO % 180 83.16 2025-0180 RPJMD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DKUKMP Indeks 181 74.85 2025-0181 RPJMD Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah DKUKMP Nilai 182 56.48 2025-0182 RPJMD Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi DKUKMP % 183 52.19 2025-0183 RPJMD Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan DKUKMP % 184 63.69 2025-0184 RPJMD Persentase Usaha Mikro yang bertransformasi dari Informal menjadi Formal DKUKMP % 185 85.8 2025-0185 RPJMD Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah DPMPTSP Nilai survey Kepuasan Masyarakat Nilai 186 487.57 2025-0186 RPJMD Realisasi Total terhadap Target Investasi DPMPTSP (Jumlah realisasasi tahun N1/target)x100 % 187 1.63 2025-0187 RPJMD Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi DPMPTSP "(Jumlah Investor yg berinvestasi tahun N - Jumlah Investor yg berinvestasi tahun N1)/Jumlah Investor yang berinvestasi tahun N-1 *100" % 188 70 2025-0188 RPJMD Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan DPMPTSP "(Jumlah pelaku usaha (NIB) tahun N/Jumlah NIB tahun N)x100" % 189 100 2025-0189 RPJMD Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha DPMPTSP (Jumlah perusahaan yang terselesaikan Permasalahan dan Hambatannya/Jumlah perusahaan yang dipantau N x100) % 190 100 2025-0190 RPJMD Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal DPMPTSP Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal % 191 9 2025-0191 RPJMD Rasio Wirausaha Pemuda DISBUDPORAPAR "Jumlah Wirausaha Muda Pemula dibagi Jumlah Keseluruhan Wirausaha dikali 100" % 192 7.4 2025-0192 RPJMD Persentase pembinaan Atlet berprestasi DISBUDPORAPAR "jumlah Atlet berprestasi di bagi jumlah seluruh atlet di kali 100" % 193 100 2025-0193 RPJMD Persentase kwartir/ gudep yang melaksanakan program kerja tahunan secara konsisten DISBUDPORAPAR "Jumlah kwartir/ gudep yang melaksanakan program kerja tahunan konsisten dibagi jumlah total kwartir/ gudep dikali 100" % 194 2025-0194 RPJMD Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah BPS % 195 2025-0195 RPJMD Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah BPS % 196 78 2025-0196 RPJMD Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah DISKOMINFO % 197 88.4 2025-0197 RPJMD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DISBUDPORAPAR Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Indeks 198 72.97 2025-0198 RPJMD Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah DISBUDPORAPAR "Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama: yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja" Nilai 199 42 2025-0199 RPJMD Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan DISBUDPORAPAR "Jumlah masyarakat (pelaku budaya) yang berpartisipasi terhadap pengembangan kebudayaan dibagi total jumlah pelaku budaya kali 100" % 200 36.36 2025-0200 RPJMD Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan DISBUDPORAPAR "Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan dibagi jumlah kesenian tradisional kali 100" % 201 100 2025-0201 RPJMD Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal DISBUDPORAPAR "Jumlah masyarakat yang berpartisipasi terhadap tinjauan sejarah lokal dibagi jumlah masyarakat yang ditargetkan pertahun dikali 100" % 202 7.46 2025-0202 RPJMD Persentase Terlestarikannya cagar budaya DISBUDPORAPAR "Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dibagi jumlah cagar budaya yang ditetapkan kali 100" % 203 50 2025-0203 RPJMD Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum DISBUDPORAPAR "jumlah pengunjung museum dibagi target jumlah pengunjung museum kali 100" % 204 88.1 2025-0204 RPJMD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DISPERSIP "Hasil perkalian antara hasil pengusulan NRR Tertimbang dengan hasil rasio tertimbang dengan nilai dasar 25 di konversikan dengan tabel konversi Indeks Survey Kepuasan Masyarakat. Sumber Data : Aplikasi ESKM" Indeks 205 80.35 2025-0205 RPJMD Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah DISPERSIP "Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama: yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja. Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LHE AKIP)" Nilai 206 50.13 2025-0206 RPJMD Persentase perpustakaan yang dibina DISPERSIP "Jumlah Perpustakaan yang dibina di bagi total jumlah perpustakaan kali 100. Sumber Data : Kelompok Kerja Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Bidang Perpustakaan" % 207 0.13 2025-0207 RPJMD Tingkat pemanfaatan perpustakaan DISPERSIP "Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari dalam setahun baik onsite maupun online dibagi Jumlah penduduk kabupaten/kota pada tahun yang sama dikali 100. Sumber Data : Kelompok Kerja Pelayanan Perpustakaan Bidang Perpustakaan" % 208 0 2025-0208 RPJMD Persentase Koleksi Nasional, Naskah Kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan DISPERSIP "Jumlah Koleksi Nasional, Naskah Kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan di bagi jumlah Koleksi Nasional, Naskah Kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang didata/ tercatat kali 100. Sumber Data : Bidang Perpustakaan" % 209 100 2025-0209 RPJMD Persentase arsip yang diakuisisi DISPERSIP Jumlah arsip yang diakuisisi dibagi jumlah arsip dikali 100 Sumber Data : Bidang Kearsipan % 210 101.96 2025-0210 RPJMD Persentase pengawasan kearsipan internal DISPERSIP "Jumlah OPD yang diaudit dibagi jumlah OPD dikali 100. Sumber Data : Bidang Kearsipan" % 211 46 2025-0211 RPJMD Arsip usul musnah DISPERSIP Jumlah arsip yang dimusnahkan dengan retensi dibawah 10 tahun Sumber Data : Bidang Kearsipan Meter 212 18.38 2025-0212 RPJMD Persentase arsip yang dialihmediakan DISPERSIP "Jumlah arsip yang dialihmediakan dibagi rencana jumlah arsip yang akan dialihmediakan dikali 100 Sumber Data : Bidang Kearsipan" % 213 0 2025-0213 RPJMD Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup DISPERSIP "Jumlah daftar penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dibagi jumlah target daftar penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dikali 100" % 214 558 2025-0214 RPJMD Jumlah Produksi Perikanan Tangkap DKPP Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Ton 215 31599 2025-0215 RPJMD Jumlah Produksi Perikanan Budidaya DKPP Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Ton 216 12.08 2025-0216 RPJMD Angka Konsumsi Ikan DKPP "Konsumsi per kapita = Jumlah ikan yang dikonsumsi rumah tangga per kapita setara utuh segar dalam periode 1 tahun berdasarkan data Susenas. Penimbang individu = Nilai yang menggambarkan keterwakilan sampel di dalam populasi" Kg/KAP/TH 217 5.84 2025-0217 RPJMD Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/ Kota DISBUDPORAPAR "Jumlah wisatawan nusantara tahun n dikurangi jumlah wisatawan nusantara tahun n-1 dibagi jumlah wisatawan nusantara tahun n-1 dikali 100" % 218 10 2025-0218 RPJMD Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan DISBUDPORAPAR "Jumlah wisatawan mancanegara tahun n dikurangi jumlah wisatawan mancanegara tahun n-1 dibagi jumlah wisatawan mancanegara tahun n-1 dikali 100" % 219 100 2025-0219 RPJMD Persentase media pemasaran pariwisata DISBUDPORAPAR "Jumlah media pemasaran dinas yang aktif dibagi jumlah media yang digunakan untuk pemasaran dikali 100" % 220 37.65 2025-0220 RPJMD Tingkat hunian akomodasi DISBUDPORAPAR "jumlah kamar yang terjual di bagi jumlah kamar yang tersedia di kali 100" % 221 4.3 2025-0221 RPJMD Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual DISBUDPORAPAR Jumlah Pelaku ekraf yang memiliki SNI/ ISO/ HAKI dan/ sejenisnya di bagi total jumlah pelaku ekraf di kali 100 % 222 12.98 2025-0222 RPJMD Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi DISBUDPORAPAR "Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dibagi jumlah seluruh tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dikali 100" % 223 66.23 2025-0223 RPJMD Produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya DKPP Jumlah produksi 7 komoditas (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar) dibagi luas panen Kuintal/Ha 224 100 2025-0224 RPJMD Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B DKPP "Jumlah luasan LP2B yg ditetapkan dibagi luasan KP2B dikali 100" % 225 74.39 2025-0225 RPJMD Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular DKPP ((Jumlah Kejadian/ Kasus PHM Tahun berkenaan dikurangi Jumlah Kejadian/ Kasus PHM Tahun sebelumnya) dibagi Jumlah Kejadian/ Kasus PHM Tahun sebelumnya) dikali 100 % 226 121.16 2025-0226 RPJMD Persentase Penanganan Bencana Pertanian DKPP "Jumlah kejadian bencana pertanian yang ditangani dibagi jumlah kejadian bencana pertanian dikali 100" % 227 100 2025-0227 RPJMD Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan Kapasitasnya DKPP Jumlah SDM Penyuluh Pertanian yang mendapatkan peningkatan kapasitas dibagi jumlah Penyuluh Pertanian dikali 100 % 228 20.8 2025-0228 RPJMD Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan DKUKMP % 229 47 2025-0229 RPJMD Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya DKUKMP % 230 97.14 2025-0230 RPJMD Indeks Stabilisasi Harga DKUKMP % 231 144907753.21 2025-0231 RPJMD Nilai Ekspor Barang DKUKMP % 232 97.26 2025-0232 RPJMD Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya UTTP bertanda tera sah yang berlaku DKUKMP % 233 43 2025-0233 RPJMD Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan DKUKMP % 234 86.9 2025-0234 RPJMD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DISPERINAKER Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Indeks 235 77.7 2025-0235 RPJMD Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah DISPERINAKER Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Nilai 236 26.56 2025-0236 RPJMD Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina DISPERINAKER Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina dibagi Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) dikali 100 % 237 19.19 2025-0237 RPJMD Persentase Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang telah memiliki izin sesuai ketentuan DISPERINAKER Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang telah memiliki izin sesuai ketentuan dibagi Jumlah seluruh IKM dikali 100 % 238 3.77 2025-0238 RPJMD Persentase Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang terfasilitasi dalam SIINas DISPERINAKER Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang terfasilitasi dalam SIINAS dibagi Jumlah seluruh IKM dikali 100 % 239 100 2025-0239 RPJMD Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigasi DISPERINAKER Jumlah transmigran yang terlatih dibagi transmigran yang ditempatkan dikali 100 % 240 100 2025-0240 RPJMD Persentase pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terlaksana dengan baik SETDA Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama: yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja. % 241 90 2025-0241 RPJMD IKM terhadap Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan SETDA Jumlah Layanan Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang terlaksana dibagi jumlah kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indeks 242 84.88 2025-0242 RPJMD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SETDA Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Indeks 243 78.4 2025-0243 RPJMD Indeks PPID SETDA Nilai terhadap Keterbukaan Informasi Publik Setda yang dinilai oleh Dinas Kominfo Klaten Indeks 244 67.27 2025-0244 RPJMD Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah SETDA "Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawab n dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama: yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja." Nilai 245 43.76 2025-0245 RPJMD Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah SETDA "Total nilai seluruh perangkat daerah dibagi dengan jumlah perangkat daerah KOD = TNPD/JPD KOD = Kematangan Organisasi Daerah TNPD = Total Nilai Perangkat Daerah JPD = Jumlah Perangkat Daerah" Nilai 246 3.7508 2025-0246 RPJMD Nilai EPPD SETDA "Skor / Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari Kemendagri" Skor 247 0 2025-0247 RPJMD Persentase Kecamatan mencapai kategori Prima SETDA "Jumlah Kecamatan yang mendapatkan kategori ""Prima"" berdasarkan Skor / Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) dibagi Jumlah Seluruh Kecamatan dikali 100" % 248 100 2025-0248 RPJMD Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi pemerintah daerah SETDA "Jumlah pendampingan bantuan hukum bagi perangkat daerah yang diselesaikan dibagi jumlah perkara yang ditangani ditargetkan setiap tahun dikali 100" % 249 100 2025-0249 RPJMD Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan SETDA "Jumlah produk hukum (SK, Perbup, Perda (rancangan) yang dihasilkan dibagi jumlah produk yang ditargetkan setiap tahunnya dikali 100." % 250 100 2025-0250 RPJMD Tingkat capaian kinerja pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat SETDA "Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat dibagi target capaian kinerja pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat dikali 100" % 251 2025-0251 RPJMD Indeks Akses Keuangan Daerah SETDA "Skor/nilai Indeks akses keuangan daerah dikeluarkan oleh Bappenas yang menilai akses keuangan daerah dari dimensi penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman" Indeks 252 62.96 2025-0252 RPJMD Indeks Tata Kelola Pengadaan SETDA Indeks Tata Kelola Pengadaan= Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan + Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ+Nilai tingkat kematangan UKPBJ % 253 100 2025-0253 RPJMD Persentase BLUD yang berkinerja baik SETDA "Jumlah BLUD yang berkinerja baik dibagi dengan jumlah BLUD dikali 100" % 254 80 2025-0254 RPJMD Persentase BUMD yang berkinerja baik SETDA Jumlah BUMD yang berkinerja baik dibagi dengan jumlah BUMD dikali 100 % 255 100 2025-0255 RPJMD Persentase kebijakan perekonomian dan SDA yang terimplementasikan SETDA "Jumlah Kebijkan Perekonomian dan SDA yang terimplementasi dibagi jumlah Kebijkan Perekonomian dan SDA dikali 100" % 256 99.9 2025-0256 RPJMD Tingkat Capaian Persentase fisik pelaksanaan pembangunan SETDA "total capaian realisasi fisik dibagi total target fisik dikali 100" % 257 70.2 2025-0257 RPJMD Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah SETWAN "Akuntabilitaskinerjainstansi pemerintah (AKIP) adalahpertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama:yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, PelaporanKinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja." Nilai 258 100 2025-0258 RPJMD Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N SETWAN Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N yang tersedia dibagi Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N yang direncanakan dikali 100 % 259 62.5 2025-0259 RPJMD Persentase Penetapan Ranperda Tahun N SETWAN Persentase Penetapan Rancangan Perda Tahun tersedia dibagi Persentase Penetapan Rancangan Perda Tahun direncanakan dikali 100 % 260 96.43 2025-0260 RPJMD Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan SETWAN "Persentase Pengawasan Penyelenggaraan tersedia dibagi Persentase Pengawasan Penyelenggaraan direncanakan dikali 100" % 261 89.22 2025-0261 RPJMD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKPSDM Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Indeks 262 80.35 2025-0262 RPJMD Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah BKPSDM "Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama: yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja." Nilai 263 100 2025-0263 RPJMD Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan BKPSDM "Jumlah Kasus kepegawaian yang terselesaikan dibagi jumlah aduan kasus kepegawaian yang dilaporkan kalikan 100" % 264 100 2025-0264 RPJMD Persentase Kinerja ASN bernilai baik BKPSDM Jumlah SKP ASN bernilai baik dibagi Jumlah ASN kalikan 100 % 265 100.19 2025-0265 RPJMD Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi BKPSDM Jumlah CASN dengan kualifikasi sesuai formasi dibagi dengan jumlah usulan CASN dengan kualifikasi sesuai formasi dikalikan 100 % 266 85.6 2025-0266 RPJMD Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah BKPSDM Jumlah Pegawai yang dimutasi sesuai kebutuhan (kualifikasi dan kompetensi) perangkat daerah dibagi jumlah rencana usulan pegawai sesuai kebutuhan (kualifikasi dan kompetensi) perangkat daerah dikalikan 100 % 267 86.39 2025-0267 RPJMD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BAPPERIDA Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Indeks 268 83.35 2025-0268 RPJMD Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah BAPPERIDA "Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama: yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja." Nilai 269 100 2025-0269 RPJMD Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD BAPPERIDA Jumlah program perencanaan pembangunan daerah dalam RKPD tahun berkenaan dibagi Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah dalam renstra perangkat daerah yang seharusnya dilaksanakan Tahun berkenaan dikali 100 % % 270 100 2025-0270 RPJMD Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPERIDA Jumlah program yang direncanakan di Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dibagi dengan jumlah program yang direncanakan di RKPD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dikali 100 % 271 100 2025-0271 RPJMD Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPERIDA Jumlah program yang direncanakan di Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibagi dengan jumlah program yang direncanakan di RKPD pada Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dikali 100 % 272 100 2025-0272 RPJMD Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA BAPPERIDA Jumlah program yang direncanakan di Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA dibagi dengan jumlah program yang direncanakan di RKPD pada Bidang Perekonomian dan SDA dikali 100 % 273 87.58 2025-0273 RPJMD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKPAD Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Indeks 274 82.55 2025-0274 RPJMD Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah BPKPAD Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama: yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja. Nilai 275 100 2025-0275 RPJMD Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah BPKPAD Waktu Riil penyampaian LKPD dikurangi keterlambatan penyampaian LKPD dibagi Batas Waktu maksimal Penyampaian LKPD ( 3 Bulan setelah TA berakhir) di kali 100 % 276 3.09 2025-0276 RPJMD Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap BPKPAD Nilai Aset Tetap Tahun N dikurang Nilai Aset Tetap Tahun N – 1 di bagi Nilai Aset Tetap Tahun N-1 dikali 100 % 277 18.4 2025-0277 RPJMD Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah BPKPAD Jumlah PAD dibagi Jumlah Pendapatan pada APBD dikalikan 100 % 278 83.35 2025-0278 RPJMD Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah INSPEKTORAT Angka 279 100 2025-0279 RPJMD Persentase pelaksanaan pengawasan Irban Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat INSPEKTORAT % 280 100 2025-0280 RPJMD Persentase pelaksanaan pengawasan Irban Bidang Reformasi Birokrasi INSPEKTORAT % 281 100 2025-0281 RPJMD Persentase pelaksanaan pengawasan Irban Bidang Keuangan Daerah INSPEKTORAT % 282 100 2025-0282 RPJMD Persentase pelaksanaan pengawasan Irban Bidang Kinerja Perangkat Daerah dan BUMD/BUM Desa INSPEKTORAT % 283 100 2025-0283 RPJMD Persentase pelaksanaan pengawasan Irban Bidang Khusus INSPEKTORAT % 284 100 2025-0284 RPJMD Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi pengawasan Irban Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat INSPEKTORAT % 285 100 2025-0285 RPJMD Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Irban Bidang Reformasi Birokrasi INSPEKTORAT % 286 100 2025-0286 RPJMD Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Irban Bidang Keuangan Daerah INSPEKTORAT % 287 100 2025-0287 RPJMD Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Irban Bidang Kinerja Perangkat Daerah dan BUMD/BUM Desa INSPEKTORAT % 288 100 2025-0288 RPJMD Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Irban Bidang Khusus INSPEKTORAT % 289 64.75 2025-0289 RPJMD Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah BAKESBANGPOL Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama: yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja. Nilai 290 88.04 2025-0290 RPJMD Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BAKESBANGPOL Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Indeks 291 107.71 2025-0291 RPJMD cakupan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan BAKESBANGPOL Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan internalisasi nilai pancasila (SMA/sederajat) dibagi jumlah kelompok sasaran (SMA/sederajat) di kali 100 % % 292 8.33 2025-0292 RPJMD Persentase Pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan potilik BAKESBANGPOL jumlah pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik di bagi total jumlah pemilih pemula kali 100 % % 293 100 2025-0293 RPJMD Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif BAKESBANGPOL Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memperoleh pembinaan dan pengawasan / jumlah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum X 100% % 294 100 2025-0294 RPJMD Persentase kelompok agama yang mendapatkan pembinaan kerukunan beragama BAKESBANGPOL Jumlah PKUB yang mendapatkan pembinaan/ Jumlah PKUB dikali 100 % 295 99.98 2025-0295 RPJMD Cakupan penyuluhan P4GN BAKESBANGPOL Jumlah sekolah SMA Sederajat yang dibina/ jumlah sekolah SMA Sederajat X100% % 296 100 2025-0296 RPJMD Persentase potensi konflik sosial yang tertangani BAKESBANGPOL Jumlah potensi konflik sosial yang tertangani/ Jumlah potensi konflik sosial dikali 100% % 297 2025-0297 RPJMD Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Kecamatan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama: yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Nilai 298 2025-0298 RPJMD Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Indeks 299 2025-0299 RPJMD Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap Kecamatan Jumlah layanan yang memiliki SOP dibagi jumlah total layanan dikali 100 % 300 2025-0300 RPJMD Persentase Lembaga Masyarakat aktif Kecamatan Jumlah lembaga masyarakat yang aktif dibagi jumlah total lembaga masyarakat dikali 100 % 301 2025-0301 RPJMD Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif Kecamatan Jumlah linmas (kecamatan, desa/ kelurahan) yang aktif dibagi jumlah total linmas dikali 100 % 302 2025-0302 RPJMD Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan Kecamatan Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi % 303 2025-0303 RPJMD Persentase desa dengan tertib administrasi Kecamatan Jumlah desa yang tertib administrasi (pengelolaan dokumen arsip dan sistem administrasi yang baik sesuai ketentuan yang berlaku) dibagi jumlah total desa dikali 100 % 304 2025-0304 RPJMD Persentase desa dengan tertib administrasi Kecamatan Jumlah desa yang tertib administrasi (pengelolaan dokumen arsip dan sistem administrasi yang baik sesuai ketentuan yang berlaku) dibagi jumlah total desa dikali 101 % 305 3.86 2025-0305 RPJMD Indeks Daya Saing Daerah BAPPERIDA "IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah, berdasarkan 4 komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Setiap pilar daya saing memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan bobot yang sama dalam perhitungan skor indeks. (Sesuai perhitungan BRIN)" Indeks 306 11 2025-0306 RPJMD Tingkat Kemiskinan BPS "Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia (Sesuai perhitungan BPS)" % 307 44.92 2025-0307 RPJMD PDRB Perkapita BPS PDRB Perkapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Juta Rp. 308 84.05 2025-0308 RPJMD Indeks Reformasi Birokrasi SETDA "Indeks Reformasi Birokrasi dinilai oleh Kemenpan RB, RB General dan RB Tematik." Indeks 309 6.83 2025-0309 RPJMD Indeks Harmoni Indonesia BAPPERIDA "Model formula pengukuran IHaI dengen pendekatan Wellbeing Methodology (WM), yaitu: IHaI=Ʃ(ki-Xi) " Indeks 310 522077.1 2025-0310 RPJMD "Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) " BAPPERIDA "Penurunan emisi GRK dihitung dari kegiatan yang secara langsung menurunkan emisi gas rumah kaca empat sektor/sub sektor prioritas yaitu transportasi, AFOLU, pengelolaan sampah. " TonCO2 eq 311 71.98 2025-0311 RPJMD Indeks Ketahanan Pangan (IKP) DKPP "1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale (0-100); 2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator; 3. Mengelompokkan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan cut off point IKP " Indeks 312 78.68 2025-0312 RPJMD Indeks Pembangunan Manusia BPS "Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup. " Indeks 313 2025-0313 RPJMD Indeks Infrastruktur DPUPR Rata-rata capaian pembangunan infrastruktur meliputi jalan, sanitasi, air minum, rumah layak huni, prasarana perlengkapan jalan dan akses internet Indeks 314 4.62 2025-0314 RPJMD Pertumbuhan Ekonomi BPS Berdasarkan perhitungan BPS 315 8.78 2025-0315 RPJMD "Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)" BPS % 316 71.98 2025-0316 RPJMD Indeks Ketahanan Pangan (IKP)*¹ DKPP Indeks 317 8.78 2025-0317 RPJMD Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)¹ DKPP % 318 32.61 2025-0318 RPJMD Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan¹ DPUPR % 319 1.89 2025-0319 RPJMD Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman¹ DPUPR % 320 22 2025-0320 RPJMD Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah¹ DLH % 321 522007.1 2025-0321 RPJMD Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (kumulatif)*¹ DLH TonCO2 eq 322 74.28 2025-0322 RPJMD Indeks Risiko Bencana (IRB)¹ BPBD Indeks 323 0.94 2025-0323 RPJMD Indeks Ketahanan Daerah BPBD Indeks 324 54.02 2025-0324 RPJMD Indeks kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten/kota¹ DPUPR Indeks 325 6.83 2025-0325 RPJMD Indeks Harmoni Indonesia* BAKESBANGPOL Indeks 326 4.62 2025-0326 RPJMD Pertumbuhan Ekonomi*¹ BAPPERIDA % 327 11 2025-0327 RPJMD Tingkat Kemiskinan*¹ BAPPERIDA % 328 44.92 2025-0328 RPJMD PDRB Perkapita (ADHB)* BAPPERIDA Juta rupiah 329 3.88 2025-0329 RPJMD Tingkat Pengangguran Terbuka¹ DISPERINAKER % 330 0.437 2025-0330 RPJMD Indeks Gini BAPPERIDA Indeks 331 0 2025-0331 RPJMD Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia¹ BAPPERIDA % 332 78.68 2025-0332 RPJMD Indeks Pembangunan Manusia* BAPPERIDA Indeks 333 77.69 2025-0333 RPJMD Usia Harapan Hidup¹ DINKES Tahun 334 11 2025-0334 RPJMD Jumlah Kasus Kematian Ibu¹ DINKES Kasus 335 20 2025-0335 RPJMD Jumlah Kematian Balita DINKES 336 13.77 2025-0336 RPJMD Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita¹ DINKES % 337 72 2025-0337 RPJMD Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)¹ DINKES % 338 83.3 2025-0338 RPJMD Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)¹ DINKES % 339 99.2 2025-0339 RPJMD Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional¹ DINKES % 340 9.3 2025-0340 RPJMD Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun¹ DISDIK Tahun 341 13.44 2025-0341 RPJMD Harapan Lama Sekolah¹ DISDIK Tahun 342 0 2025-0342 RPJMD Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: DISDIK 343 68.15 2025-0343 RPJMD a. Literasi Membaca SD/Sederajat¹ DISDIK % 344 81.33 2025-0344 RPJMD b. Literasi Membaca SMP/Sederajat ¹ DISDIK % 345 58.13 2025-0345 RPJMD c. Numerasi SD/Sederajat¹ DISDIK % 346 70.9 2025-0346 RPJMD d. Numerasi SMP/Sederajat ¹ DISDIK % 347 7.82 2025-0347 RPJMD Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi¹ DISDIK % 348 100 2025-0348 RPJMD Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/ seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan¹ DISDIK % 349 91.17 2025-0349 RPJMD Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun¹ DISDIK % 350 12.24 2025-0350 RPJMD Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat DISPERSIP Indeks 351 32.58 2025-0351 RPJMD Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan¹ DISBUDPORAPAR % 352 20.67 2025-0352 RPJMD Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir¹ DISBUDPORAPAR % 353 99.62 2025-0353 RPJMD Persentase PPKS yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan sosial DISSOSP3APPKB % 354 78.3 2025-0354 RPJMD Indeks Perlindungan Anak DISSOSP3APPKB Indeks 355 73.7 2025-0355 RPJMD Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)¹ DISSOSP3APPKB Indeks 356 65.3 2025-0356 RPJMD Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) DISSOSP3APPKB Indeks 357 0.162 2025-0357 RPJMD Indeks Ketimpangan Gender (IKG)¹ DISSOSP3APPKB Indeks 358 58.75 2025-0358 RPJMD Indeks Pembangunan Pemuda DISBUDPORAPAR Indeks 359 52.33 2025-0359 RPJMD Persentase Prestasi Olahraga DISBUDPORAPAR % 360 39.44 2025-0360 RPJMD Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan¹ DISPERINAKER % 361 225.55 2025-0361 RPJMD Jumlah tamu wisatawan mancanegara¹ Disbudporapar Orang 362 60 2025-0362 RPJMD Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan DISPERINAKER Orang 363 0.42 2025-0363 RPJMD Indeks Zakat Nasional BAPPERIDA Indeks 364 3.693 2025-0364 RPJMD Jumlah Produk Tersertifikasi Halal DKUKMP Produk 365 56.16 2025-0365 RPJMD Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) DISSOSP3APPKB Indeks 366 38.71 2025-0366 RPJMD Rasio PDRB Industri Pengolahan¹ DISPERINAKER % 367 3.74 2025-0367 RPJMD Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum¹ DISBUDPORAPAR % 368 98.75 2025-0368 RPJMD Rasio Kewirausahaan Daerah¹ DISPERINAKER % 369 1.13 2025-0369 RPJMD Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB¹ DKUKMP % 370 2.94 2025-0370 RPJMD Kapabilitas Inovasi¹ BAPPERIDA Indeks 371 100 2025-0371 RPJMD Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB¹ DPMPTSP % 372 6.95 2025-0372 RPJMD Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian ADHK DKPP % 373 5.76 2025-0373 RPJMD Rasio PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor DKUKMP % 374 0.95 2025-0374 RPJMD Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB¹ BPKPAD % 375 3.19 2025-0375 RPJMD Return On Asset (ROA) BUMD¹ SETDA % 376 2025-0376 RPJMD Indeks Infrastruktur* DPUPR Indeks 377 99.17 2025-0377 RPJMD Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak¹ DISPERAKIM % 378 19.44 2025-0378 RPJMD Persentase Desa Mandiri DISPERMASDES % 379 18.4 2025-0379 RPJMD Rasio Kemandirian Keuangan Daerah BPKPAD % 380 2.79 2025-0380 RPJMD Tingkat Inflasi SETDA % 381 0.12 2025-0381 RPJMD Rasio konektivitas DISHUB Rasio 382 3156796 2025-0382 RPJMD Jumlah pengunjung tempat bersejarah¹ DISBUDPORAPAR Orang 383 64 2025-0383 RPJMD Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan¹ DISSOSP3APPKB % 384 0.86 2025-0384 RPJMD Total dana pihak ketiga pada bank kabupaten/ kota per PDRB¹ SETDA % 385 0.84 2025-0385 RPJMD Total kredit pada bank milik kabupaten/ kota per PDRB¹ SETDA % 386 6.54 2025-0386 RPJMD Disparitas harga¹ SETDA % 387 84.05 2025-0387 RPJMD Indeks Reformasi Birokrasi*¹ SETDA Indeks 388 98.7 2025-0388 RPJMD Indeks Reformasi Hukum ¹ SETDA Indeks 389 4.22 2025-0389 RPJMD Indeks SPBE / Indeks Pemerintahan Digital¹ DISKOMINFO Indeks 390 2025-0390 RPJMD Indeks Pelayanan Publik¹ SETDA Indeks 391 67.27 2025-0391 RPJMD Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah SETDA Nilai 392 80.58 2025-0392 RPJMD Indeks Profesionalitas ASN BKPSDM Indeks 393 0 2025-0393 RPJMD Indeks Perencanaan Pembangunan BAPPERIDA Indeks 394 75.73 2025-0394 RPJMD Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah BPKPAD Indeks 395 3.098 2025-0395 RPJMD Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) INSPEKTORAT Angka 396 73.97 2025-0396 RPJMD Indeks Integritas Nasional¹ INSPEKTORAT Indeks 397 100 2025-0397 RPJMD Persentase Penegakan Perda SATPOLPP % 398 3.86 2025-0398 RPJMD Indeks Daya Saing Daerah* BAPPERIDA Indeks 399 0 2025-0399 RPJMD Jumlah Kejadian Konflik SARA¹ BAKESBANGPOL Angka 400 83.38 2025-0400 RPJMD Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota¹ DPUPR % 401 2025-0401 RPJMD Persentase rumah tangga dengan akses internet¹ DISKOMINFO % 402 2025-0402 RPJMD Indeks Akses Keuangan Daerah SETDA Indeks 403 91.17 2025-0403 RPJMD Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD DISDIK % 404 98.75 2025-0404 RPJMD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar DISDIK % 405 98.75 2025-0405 RPJMD Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama DISDIK % 406 11.05 2025-0406 RPJMD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan DISDIK % 407 7.82 2025-0407 RPJMD Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi¹ DISDIK % 408 0 2025-0408 RPJMD Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk DISDIK Rasio 409 100 2025-0409 RPJMD Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi DINKES % 410 100 2025-0410 RPJMD Persentase ibu hamil Mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil DINKES % 411 100 2025-0411 RPJMD Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan DINKES % 412 100 2025-0412 RPJMD Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir DINKES % 413 100 2025-0413 RPJMD Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar DINKES % 414 100 2025-0414 RPJMD Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar DINKES % 415 100 2025-0415 RPJMD Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar DINKES % 416 100 2025-0416 RPJMD Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar DINKES % 417 100 2025-0417 RPJMD Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar DINKES % 418 100 2025-0418 RPJMD Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar DINKES % 419 100 2025-0419 RPJMD Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar DINKES % 420 100 2025-0420 RPJMD Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar DINKES % 421 100 2025-0421 RPJMD Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar DINKES % 422 0.46 2025-0422 RPJMD Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi DPUPR % 423 95.5 2025-0423 RPJMD Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota DPUPR % 424 1.89 2025-0424 RPJMD Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik DPUPR % 425 2025-0425 RPJMD Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota DPMPTSP % 426 83.38 2025-0426 RPJMD Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota DPUPR % 427 100 2025-0427 RPJMD Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi DPUPR % 428 100 2025-0428 RPJMD Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi DPUPR % 429 100 2025-0429 RPJMD Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota DISPERAKIM % 430 100 2025-0430 RPJMD Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota DISPERAKIM % 431 0.031 2025-0431 RPJMD Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/ Kota yang ditangani DISPERAKIM % 432 98.83 2025-0432 RPJMD Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) DISPERAKIM % 433 100 2025-0433 RPJMD Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) DISPERAKIM % 434 100 2025-0434 RPJMD Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan SATPOLPP % 435 100 2025-0435 RPJMD Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan SATPOLPP % 436 100 2025-0436 RPJMD Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana BPBD % 437 133.33 2025-0437 RPJMD Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana BPBD % 438 100 2025-0438 RPJMD Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana BPBD % 439 100 2025-0439 RPJMD Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran SATPOLPP % 440 14.12 2025-0440 RPJMD Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran SATPOLPP Menit 441 100 2025-0441 RPJMD Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) DISSOSP3APPKB % 442 100 2025-0442 RPJMD Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota DISSOSP3APPKB % 443 100 2025-0443 RPJMD Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja DISPERINAKER % 444 13.66 2025-0444 RPJMD Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi DISPERINAKER % 445 46.27 2025-0445 RPJMD Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja DISPERINAKER % 446 45.16 2025-0446 RPJMD Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) DISPERINAKER % 447 90.76 2025-0447 RPJMD Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota DISPERINAKER % 448 1.34 2025-0448 RPJMD Persentase ARG pada belanja langsung APBD DISSOSP3APPKB % 449 100 2025-0449 RPJMD Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten DISSOSP3APPKB % 450 0.06 2025-0450 RPJMD Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 1000 penduduk perempuan) DISSOSP3APPKB % 451 294922.49 2025-0451 RPJMD Ketersediaan pangan utama/beras DKPP Ton 452 12921.169 2025-0452 RPJMD Jumlah produksi daging DKPP Ton 453 11545411 2025-0453 RPJMD Jumlah produksi telur DKPP Kg 454 2369126.8 2025-0454 RPJMD Jumlah produksi susu DKPP Liter 455 308222 2025-0455 RPJMD Populasi ternak ruminansia DKPP Ekor 456 9512374 2025-0456 RPJMD Populasi ternak non ruminansia DKPP Ekor 457 100 2025-0457 RPJMD Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan DISPERAKIM % 458 100 2025-0458 RPJMD Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum DISPERAKIM % 459 100 2025-0459 RPJMD Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal, DISPERAKIM % 460 100 2025-0460 RPJMD Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee DISPERAKIM % 461 100 2025-0461 RPJMD Tersedianya tanah untuk masyarakat DISPERAKIM % 462 100 2025-0462 RPJMD Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi DISPERAKIM % 463 69.56 2025-0463 RPJMD Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)¹ DLH Indeks 464 52.24 2025-0464 RPJMD Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota DLH Indeks 465 72.73 2025-0465 RPJMD Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota DLH Indeks 466 99.34 2025-0466 RPJMD Persentase Perekaman KTP elektronik DISDUKCAPIL % 467 78.51 2025-0467 RPJMD Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA DISDUKCAPIL % 468 99.48 2025-0468 RPJMD Kepemilikan Akta Kelahiran umur 0-18 tahun DISDUKCAPIL % 469 70.59 2025-0469 RPJMD Persentase perangkat daerah dan organisasai atau lembaga yang berpotensi memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama DISDUKCAPIL % 470 100 2025-0470 RPJMD Persentase pengentasan desa tertinggal DISPERMASDES % 471 3.06 2025-0471 RPJMD Persentase peningkatan status desa mandiri DISPERMASDES % 472 1.95 2025-0472 RPJMD TFR (Angka Kelahiran Total) DISSOSP3APPKB % 473 66.27 2025-0473 RPJMD Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR) DISSOSP3APPKB % 474 7.29 2025-0474 RPJMD Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) DISSOSP3APPKB % 475 0.43 2025-0475 RPJMD Kinerja lalu lintas kabupaten/ kota DISHUB % 476 100 2025-0476 RPJMD Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo DISKOMINFO % 477 90.63 2025-0477 RPJMD Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi DISKOMINFO % 478 100 2025-0478 RPJMD Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota DISKOMINFO % 479 36.79 2025-0479 RPJMD Meningkatnya Koperasi yang berkualitas DKUKMP % 480 66.74 2025-0480 RPJMD Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha DKUKMP % 481 -36.88 2025-0481 RPJMD Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota DPMPTSP % 482 1.67 2025-0482 RPJMD Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri DISBUDPORAPAR % 483 4.88 2025-0483 RPJMD Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan DISBUDPORAPAR % 484 52.33 2025-0484 RPJMD Persentase Prestasi Olahraga DISBUDPORAPAR % 485 100 2025-0485 RPJMD Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah DISKOMINFO % 486 100 2025-0486 RPJMD Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah DISKOMINFO % 487 78 2025-0487 RPJMD Tingkat keamanan informasi pemerintah DISKOMINFO % 488 32.58 2025-0488 RPJMD Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan¹ DISBUDPORAPAR % 489 58.5 2025-0489 RPJMD Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat DISPERSIP Nilai 490 12.24 2025-0490 RPJMD Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat DISPERSIP Indeks 491 100 2025-0491 RPJMD Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009) DISPERSIP % 492 89.17 2025-0492 RPJMD Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat DISPERSIP % 493 32157 2025-0493 RPJMD Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/ Kota DKPP Ton 494 10 2025-0494 RPJMD Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan DISBUDPORAPAR % 495 5.89 2025-0495 RPJMD Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota DISBUDPORAPAR % 496 11.8 2025-0496 RPJMD Tingkat hunian akomodasi DISBUDPORAPAR % 497 4.14 2025-0497 RPJMD Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku DISBUDPORAPAR % 498 7.25 2025-0498 RPJMD Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD DISBUDPORAPAR % 499 66.23 2025-0499 RPJMD Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun DKPP Ku/Ha 500 74.39 2025-0500 RPJMD Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular DKPP % 501 20.8 2025-0501 RPJMD Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) DKUKMP % 502 96.03 2025-0502 RPJMD Persentase kinerja realisasi pupuk DKUKMP % 503 97.26 2025-0503 RPJMD Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku DKUKMP % 504 9.19 2025-0504 RPJMD Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota DISPERINAKER % 505 84.45 2025-0505 RPJMD Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP DISPERINAKER % 506 100 2025-0506 RPJMD Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini DISPERINAKER % 507 2025-0507 RPJMD Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif DISPERINAKER % 508 100 2025-0508 RPJMD Rasio nilai belanja yang dilakukan lewat pengadaan SETDA % 509 2025-0509 RPJMD Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah SETDA % 510 100 2025-0510 RPJMD Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Program Daerah BAPPERIDA % 511 32.21 2025-0511 RPJMD Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD BPKPAD % 512 18.4 2025-0512 RPJMD Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah BPKPAD % 513 88.19 2025-0513 RPJMD Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar BPKPAD % 514 3.09 2025-0514 RPJMD Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap BPKPAD % 515 26.5 2025-0515 RPJMD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik BPKPAD % 516 38.49 2025-0516 RPJMD Persentase Penurunan SILPA BPKPAD % 517 60.24 2025-0517 RPJMD Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) BKPSDM % 518 21.41 2025-0518 RPJMD Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) BKPSDM % 519 93.64 2025-0519 RPJMD Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) BKPSDM % 520 3.098 2025-0520 RPJMD Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) INSPEKTORAT Angka 521 3.22 2025-0521 RPJMD Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) INSPEKTORAT Angka